Mengembangkan Paradigma Sistem Hukum dari Posotivis ke Konstrukvisme (Sebuah Tawaran Sistem Hukum Masa Depan Dari Perspektif Filsafat Hukum)

Kertha Patrika, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana

Edisi Vol. 38, No. 2, Agustus 2016

Agus Riwanto

ABSTRACT

 Artikel ini mengkaji dan mendalami upaya mengembangkan sistem hukum masa depan dari perspektif filsafat hukum dengan mengeser paradigma positivisme ke konstruktivisme. Tujuannya agar sistem hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yakni: pranata sosial, institusi keadilan, pengendali sosial, mekanisme pengintegrasi sosial dan rekayasa sosial. Paradigma Positivisme hukum memandang hukum sebagaimana paradigma ilmu yang ketat dan rigid, rasionalitas, non empiris dan deduksi. Kebenaran hukum hanya berdasarkan logika matematis, yang cenderung bersifat, linier, pasti, kaku, mekanistik dan menolak pengaruh moral. Paradigma hukum positivisme ini di pengaruhi oleh paradigma Cartesian-Newtonian dan akibat dari sistem ekonomi kapitalisme global. Diperlukan pemikiran berdasarkan panduan filsafat hukum untuk merubah paradigma sistem hukum ke arah paradigma konstruktivisme, yakni aliran filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari konstruksi kognitif melalui kegiatan seseorang dengan membuat struktur, kategori, konsep, skema yang empiris dan moralitas. Paradigma konstruktivisme diperlukan untuk membentuk karakter sistem hukum yang memandang hukum tidak bebas nilai, akan tetapi relatif terbentuk dan dipahami sebagai transaksional, subjektif dan dialektik agar hukum di dalam pembuatannya, hingga penegakannya seharusnya mengandung pemihakan terhadap yang paling lemah dalam hirarki struktur sosial.

https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/30088

About admin

Check Also

The Annexation of The General Judiciary Against Consumer Dispute Resolution Agency

https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/21892/13188

The Construction of Law Neutrality of State Civil Apparatus in the Simultaneous Local Election in Indonesia

JurnalThe Construction of Law Neutrality of State Civil Apparatus in the Simultaneous Local Election in …

Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak

JurnalStrategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu SerentakPenulisAgus RiwantoNama JurnalJurnal KPK IntegritasEdisiVolume 5 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *