INEFEKTIFITAS PENGATURAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia

Edisi; Vol. 24 No. 4 Oktober 2017

Muhammad Mukhtarrija, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Agus Riwanto

Abstract

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai inefektifitas pengaturan presidential threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tantang Pemilihan Umum yang berkorelasi dengan pelaksanaan pemilihan umum serentak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan sejarah dan pendekatan konseptual. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberi preskripsi mengenai yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinilai tidak efektif karena memiliki permasalahan hukum, di antaranya adalah bertentangan dengan amendemen UUD 1945, ketidakadilan partai politik baru peserta pemilihan umum, dan memperlemah sistem presidensial di Indonesia.

Full Text: PDF

References

Daftar Pustaka

Buku

Arifin, Anwar, Komunikasi Politik (Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan Strategi dan Komunikasi Politik Di Indonesia, Graha Ilmu, 2011.

Efriza, Political Explore : Sebuah Kajian Ilmu Politik, Alfabeta, Bandung, 2012.

Asshiddiqie, Jimly , Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Konstitusi Press,Jakarta, 2006.

____, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

____, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta 2011.

Rawl, John, Teori Keadian: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujdudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara , Alih Bahasa, Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

Mahfud MD, Moh., Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta,Jakarta 2001.

Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham, Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017.

Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta,2014.

Isra, Saldi, Pergesaran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial di Indonesia, RajaGrapindo, Jakarta, 2010.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002), Mahkamah Konstitusi, Jakarta,2010.

Pamungkas, Sigit, Perihal Pemilihan umum, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta,2009.

Artikel Jurnal

Riwanto, Agus, “Inkompatibilitas Asas Pengaturan Sistem Pemilu dengan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia†Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 4 Vol. 21 Oktober 2014.

Artina, Dessy, “Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019â€,Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 3 Vol. 23 Januari 2015.

Setya Nugraha, Harry , “Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesiaâ€, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 3 Vol. 22 Juli 2015.

Perwira, Indra, “Refleksi Fenomena Judicialization of Politics pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusiâ€, Jurnal Konstitusi, No.1 Vol. 13 Maret 2016

Simamora, Janpatar, â€Menyongsong Rezim Pemilihan umum Serentakâ€, Jurnal Rechtsvinding, No. 1 Vol. 3 April 2014.

Casmi Arrsa, Ria “Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasiâ€, Jurnal Konstitusi, No. 3 Vol. 11 September 2014.

Sodikin, “Pemilihan Umum Serentak (Pemilihan Umum Legislatif dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sietem Presidensialâ€, Jurnal Rechtsvinding, No.1 Vol. 3 April 2014.

Internet

Komar Sinaga, Eri, “Putusan MK Berdampak Pada Tak Berlakunya Presidential Tresholdâ€, http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/01/23/putusan-mk-berdampak-pada-tak-berlakunya-presidential-treshold diakses tanggal 1 November 2017.

Hasan Sadikin, Usep, “Paradaoks Pemilu Serentak Indonesiaâ€, http://www.rumahpemilihan umum.org/id/paradoks-pemilihan umum-serentak-indonesia/ diakses tanggal 28 Oktober 2017.DOI: https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art7

About admin

Check Also

MEMBANGUN MODEL DESA ANTI POLITIK UANG SEBAGAI STRATEGI BAWASLU DALAM MENCEGAH PILKADA CURANG

Agus Riwanto, Achmad Achmad, Suranto Suranto, Sunny Ummul Firdaus, Sri Wahyuni Vol 50, No 3 …

Model Pengintegrasian Penegakan Hukum Pilkada Serentak Guna Mewujudkan Keadilan Substantif (Evaluasi Penegakan Hukum Pilkada Serentak 2015-2020)

Agus RiwantoFakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Kata Kunci:  integration, law enforcement, substantive justice and …

Membangun Model Desa Anti Politik Uang sebagai Strategi BAWASLU dalam Mencegah PILKADA Curang

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/34412/19853

Leave a Reply

Your email address will not be published.