Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Luar Jawa yang Diputuskan Jokowi, Ini Analisis Pengamat

Kamis, 2 Mei 2019 11:49

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Asep Abdullah Rowi

TRIBUNSOLO.COM, SOLO – Rencana pemindahan Ibu Kota ke luar Jawa yang sudah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas, dinilai sebagai keniscayaan.

Menurut Pengamat Politik dan Ketatanegaraan dari Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto, ada sejumlah alasan yang menguatkan adanya keputusan saat rapat terbatas di Kantor Kepresidenan.

“Saya menilai tujuan untuk pemerataan, agar tidak Jawa sentris,” kata dia kepada TribunSolo.com, Kamis (2/5/2019).

Lebih lanjut Agus memaparkan, secara geopolitik dan ekonomi, pemindahan Ibu Kota akan menghindari adanya kecenderungan menganaktirikan penduduk luar Jawa.

“Juga menutup ruang disparitas peredaran uang di mana selama ini uang beredar di Jakarta 70 persen dan 30 persen di luar Jawa,” paparnya.

Dosen Fakultas Hukum itu menerangkan, bahkan pemindahan Ibu Kota ini secara geostrategis untuk menghindari agar tidak semua urusan ekonomi, sosial dan politik terpusat di Jakarta.

“Dengan cara ini penataan manusia, sosial, ekonomi dan politik di Indonesia menjadi lebih tertib dan beradab,” terang dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa.

Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, awalnya dalam rapat itu ada tiga alternatif yang ditawarkan ke Jokowi.

Yakni Ibu Kota tetap di Jakarta tetapi di sekitar istana dan Monas dibuat untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga.

Kemudian pusat pemerintahan pindah ke luar, tetapi dalam radius sekitar 50-70 km dari Jakarta dan Ibu Kota ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah ke kawasan timur.

Jokowi Pertimbangkan 3 Pulau

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan tiga pulau yang akan menjadi pertimbangan untuk dipilih sebagai ibu kota baru Indonesia, menggantikan Jakarta.

Dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com, Jokowi mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji wilayah yang layak untuk menjadi ibu kota baru.

Namun, saat ditanya di mana daerah yang paling potensial, Jokowi menyebut tiga pulau.

“Bisa di Sumatera tapi kok nanti yang timur jauh, di Sulawesi agak tengah tapi di barat juga kurang, di Kalimantan, kok di tengah tengah,” kata Jokowi seusai meninjau pabrik di Tangerang, Selasa (30/4/2019).

“Kira-kira itu lah,” sambung Jokowi.

Jokowi mengatakan, pemerintah tak bisa buru-buru memutuskan lokasi Ibu Kota baru.

Sebab, banyak hal yang mesti dikaji.

“Ada 3 kandidat tapi memang belum diputuskan kita harus cek dong secara detail meskipun ini tiga tahun ini kita bekerja kesana bagaimana mengenai daya dukung lingkungan, air, kebencanaan banjir, gempa bumi seperti apa,” kata dia.

Yang pasti, dalam rapat kabinet kemarin Jokowi sudah memutuskan bahwa Ibu Kota baru akan berlokasi di luar Pulau Jawa.

Sebab, Jokowi menilai pulau Jawa sudah terlalu padat penduduk.

“Kita ini memiliki 17.000 pulau tapi di Jawa sendiri penduduknya 57 persen dari total penduduk di Indonesia, kurang lebih 149 juta.”

“Sehingga daya dukung baik terhadap air, baik terhadap lingkungan, baik lalu lintas, semuanya memang ke depan sudah tidak memungkinkan lagi,” kata dia.  (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Luar Jawa yang Diputuskan Jokowi, Ini Analisis Pengamat, https://solo.tribunnews.com/2019/05/02/rencana-pemindahan-ibu-kota-ke-luar-jawa-yang-diputuskan-jokowi-ini-analisis-pengamat?fbclid=IwAR0gMzqdt0dSkG2ZTA4bzRN88ANQ6X08ypSqtFtC6TOFxyLZd4UC0LERGP0.
Penulis: Asep Abdullah Rowi
Editor: Noorchasanah Anastasia Wulandari

About admin

Check Also

Pengamat Sebut Banyaknya Lembaga Penyelesaian Hukum Pemilu Jadi Problem Indonesia di Pemilu 2024

Pengamat Hukum Tata Negara, Agus Riwanto dalam Diskusi Publik Pemilu Serentak 2024 yang ditayangkan di …

Ahli Hukum Ingatkan UU Sumbar Bukan Peluang Bikin Perda Syariah

Agus Riewanto (Foto: dok. Istimewa) Andi Saputra – detikNewsKamis, 14 Jul 2022 09:11 WIB Jakarta …

Prabowo, Anies dan Ganjar Maju Capres, Wapres dari Kelompok Islam

SOLOPOS.COM – Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo yang juga pengamat politik, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.