Agus Riewanto Fakultas Hukum UNS
22 FEBRUARI 2020, 09: 00: 59 WIB | EDITOR : PERDANA
SOLO – Majunya kembali para calon incumbent pada Pilkada 2020 ini juga menjadi ujian bagi aparatur sipil negara (ASN). ASN harus siap dan berani menolak mobilisasi untuk kepentingan pemilihan kepala daerah (pilkada). Di eks Karesidenan Surakarta, ada empat kepala daerah incumbent dipastikan kembali mencalonkan diri. Yakni Klaten, Sragen, Wonogiri, dan Boyolali.
Pengamat politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto mengatakan, jumlah ASN di setiap kabupaten tidak terlalu besar. Namun mereka bisa menjadi mesin yang otomatis dapat bekerja saat dibutuhkan.
“Sulit melepaskan kemenangan dalam pilkada dari peran ASN. Karena ASN itu hanya butuh satu tombol untuk dipencet, selanjutnya mesin sudah bekerja,” ucapnya.
Agus menambahkan, gerbong ASN merupakan kekuatan terbesar yang dapat mengalahkan soliditas partai politik dalam pilkada. Tak heran, potensi pemanfaatan ASN dalam Pilkada 2020 sulit dihindari. Salah satunya dengan mendompleng kegiatan pemerintah.
“Sekarang permainannya makin rapi. Tidak kelihatan apakah program yang dilaksanakan itu program APBD atau bermuatan politis. Program yang dilaksanakan pemerintah itu murni atau numpang kampanye? Masyarakat sendiri sulit membedakan,” terangnya.
Agus berharap ASN menyadari posisinya sebagai abdi negara. Mereka semestinya dapat bertindak netral dalam pilkada. Meski dia menyadari bahwa posisi ASN dalam pilkada sangat dilematis.
“Kalau dekat dengan incumbent dikira mendukung, kalau diam saja dikira mendukung lawan. Harusnya diam saja, netral,” katanya.
Selain ASN, Agus juga menyoroti mental politisi yang selalu menggunakan jalan instan selama pilkada. Politisi mencari jalan mudah dengan memanfaatkan ASN untuk meraup suara signifikan. “Bawaslu harus bekerja keras untuk mengawasi incumbent. Selain itu, Inspektorat dan sekda juga turut bertanggung jawab atas netralitas ASN,” pungkas dia. (irw/ria)
(rs/irw/per/JPR)
