Juristocracy

Sikap Presiden Jokowi menyilahkan publik melakukan judicial review ke MK RI terhadap UU Ciptaker dan UU lain yg ditolak publik, merupakan “Juristocracy”, yakni semacam transformasi tanggungjawab penyelesaian masalah kontroversial dari lembaga politik ke lembaga peradilan. Fenomena ini kini menjadi tren kebijakan legislasi di Indonesia. KOMPAS, Jumat, 30/10/2020, hal, 6.

About admin

Check Also

Keserentakan Pilkada dan Agenda Kenegaraan

Is postponing the elections legitimate and constitutional?

A number of political party leaders have proposed the postponement of the 2024 elections for …

Is delaying the elections legitimate and constitutional?

One man one vote: A voter casts his ballot in a polling station in Banjar …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *