Baru Disahkan, Pasal UU Cipta Kerja Kembali Jadi Kontroversi karena Kesalahan, Pakar: Sangat Fatal

Massa aksi buruh dan Mahasiswa saat menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2020). Pada aksi tersebut mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo untuk menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dianggap tidak berpihak kepada buruh. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM – Undang-Undang (UU) Cipta Kerja baru saja disahkan Presiden Joko Widodo menjadi UU dengan Nomor 11 Tahun 2020 pada Senin (2/11/2020) malam.

Hal itu setelah Presiden Jokowi menandatangani omnibus law UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang terdiri sebanyak 1.187 halaman ini.

Meski telah disahkan menjadi UU, rupanya masih ada kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan.

Publik pun mendapati adanya kesalahan dalam Pasal 6 merujuk pada ayat 1 huruf a pasal 5.

Namun, dalam UU tersebut Pasal 5 ditulis tanpa ayat ataupun huruf dalam turunannya.

Pengamat Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto. (Tribunnews/ISTIMEWA)

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Agus Riewanto ikut menanggapi kesalahan satu pasal tersebut.

Menurutnya, satu di antara kesalahan tersebut disebabkan banyaknya Undang-Undang yang dirujuk.

Bahkan, bisa dibilang menjadi Undang-Undang paling tebal yang dimiliki dalam sejarah perundang-undangan di Indonesia.

“Kalau dilihat dari aspek legal drafting, ilmu tentang perancangan perundang-undangan, salah satu penyebab adanya kesalahan karena banyaknya Undang-Undang yang dirujuk.”

“Akibatnya ketika membuat menjadi satu Undang-Undang yang disebut omnibus law itu, secara teknis memang menyulitkan perancangnya,” kata Agus kepada Tribunnews, Selasa (3/11/2020).

https://m.tribunnews.com/nasional/2020/11/03/baru-disahkan-pasal-uu-cipta-kerja-kembali-jadi-kontroversi-karena-kesalahan-pakar-sangat-fatal?fbclid=IwAR3FFJSCELI-jvXK1tlqOT-U86z_FS7xJm3PEB-xafPU247eT9y8I2uFxjA

About admin

Check Also

Pengamat Sebut Banyaknya Lembaga Penyelesaian Hukum Pemilu Jadi Problem Indonesia di Pemilu 2024

Pengamat Hukum Tata Negara, Agus Riwanto dalam Diskusi Publik Pemilu Serentak 2024 yang ditayangkan di …

Ahli Hukum Ingatkan UU Sumbar Bukan Peluang Bikin Perda Syariah

Agus Riewanto (Foto: dok. Istimewa) Andi Saputra – detikNewsKamis, 14 Jul 2022 09:11 WIB Jakarta …

Prabowo, Anies dan Ganjar Maju Capres, Wapres dari Kelompok Islam

SOLOPOS.COM – Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo yang juga pengamat politik, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.