Pembuatan Draf Omnibus Law Harus Terbuka dan Libatkan Publik

PAKAR hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto, mengatakan, masalah utama terkait omnibus law adalah karena hal itu merupakan sesuatu yang sangat baru di Indonesia.

Sosialisasi mengenai omnibus law dinilai belum kuat oleh pemerintah dan DPR pada publik, sehingga banyak informasi yang simpang siur.

“Sosialisasi yang tidak kuat menandakan bahwa RUU ini sangat elitis. Hanya segelintir elit yang memahami itu. Mereka cenderung mengabaikan kelompok yang justru terkena imbas dari RUU itu,” ujar Agus, ketika dihubungi, Selasa, (21/1).

Dikatakan Agus, kurangnya sosialisasi bahkan terlihat dari adanya beberapa fraksi di DPR RI yang turut protes pada rencana penghapusan pasal jaminan produk halal. Padahal ternyata draft yang beredar tidak resmi dari pemerintah.

“Yang begini ini harus diperhatikan agar pembahasannya melibatkan stakeholder yang beragam. Kalau sekarang kan terkesan hanya di ranah pemerintah saja tidak di ranah kelompok masyarakat seperti LSM, akademisi, ormas. Mereka harus dilibatkan,” ujar Agus.

Sumber: https://m.mediaindonesia.com/ekonomi/284876/pembuatan-draf-omnibus-law-harus-terbuka-dan-libatkan-publik

About admin

Check Also

If you want to be president for 3 periods, observers say it is easy for Jokowi’s coalition to change the 1945 Constitution

June 23, 2021 – By NewsDesk TRIBUNNEWS.COM – Senior Lecturer in Constitutional Law Faculty of …

Conducting Regional Election with High Integrity, The Urgency of Stakeholder Participation and Public Trust

by HUMAS UNS | Dec 11, 2020 19:02 | UNS Update UNS — Collaboration webinar …

UNS HTN Experts Highlights the Constitutionality for Fulfilling High-Quality Education During the Covid-19 Pandemic

by HUMAS UNS | May 7, 2021 15:00 | Covid-19, UNS Update UNS — The …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *