Membaca Tren Potongan Masa Hukuman Koruptor

Bagaimana Memastikan Agar ke Depan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak menjadi “Toko Penyedia Potongan Harga Paling Tinggi” bagi Para Koruptor?PenulisHeri CS -29/07/2021

Semarang, Idola 92.6 FM – Potongan masa hukuman yang secara satire sering disebut “discount” kembali dilakukan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kali ini, Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan permohonan banding pengusaha Djoko Tjandra terkait kasus suap pengecekan status red notice, penghapusan namanya dari Daftar Pencarian Orang (DPO), dan pengurusan fatwa Mahkamah Agung. Hukuman Djoko Tjandra dipotong menjadi 3,5 tahun penjara dari semula 4,5 tahun penjara.

Sebelumnya, kita ketahui, Majelis banding Pengadilan Tinggi Jakarta memberikan discount masa hukuman kepada mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara dalam kasus penerimaan suap, pemufakatan jahat, dan pencucian uang.

Anehnya, setelah menelisik dua kasus ini, 4 hakim pemotong hukuman Djoko Tjandra dan Pinangki ternyata orang yang sama.

Maka, membaca tren pemberian “discount” yang dilakukan Pengadilan Tinggi Jakarta kepada terpidana koruptor, kita menduga-duga, apakah “discount” itu diberikan karena perbedaan sudut pandang (angle) dan konstruksi hukum dalam pengambilan putusan atau hanya karena “pesanan”?

Bagaimana pula cara memastikan, agar ke depan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak menjadi “Toko Penyedia Potongan Harga Paling Tinggi” bagi para koruptor?

Untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini, radio Idola Semarang berdiskusi dengan beberapa narasumber yakni: Agus Riewanto (Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta); Hibnu Nugroho (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jendral Soedirman (Unsoed) Purwokerto/Tergabung juga dalam Koalisi Guru Besar Antikorupsi); dan Wawan Sujatmiko (Manager Departemen Penelitian Transparency International Indonesia (TII)). (her/ yes/ ao)

Dengarkan podcast diskusinya:

About admin

Check Also

Pengamat Sebut Banyaknya Lembaga Penyelesaian Hukum Pemilu Jadi Problem Indonesia di Pemilu 2024

Pengamat Hukum Tata Negara, Agus Riwanto dalam Diskusi Publik Pemilu Serentak 2024 yang ditayangkan di …

Ahli Hukum Ingatkan UU Sumbar Bukan Peluang Bikin Perda Syariah

Agus Riewanto (Foto: dok. Istimewa) Andi Saputra – detikNewsKamis, 14 Jul 2022 09:11 WIB Jakarta …

Prabowo, Anies dan Ganjar Maju Capres, Wapres dari Kelompok Islam

SOLOPOS.COM – Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo yang juga pengamat politik, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.