Apakah AD/ART Partai Demokrat Objek Judicial Review? Ini Kata Ahli

Andi Saputra – detikNews Jumat, 24 Sep 2021 11:59 WIB 10 komentar BAGIKAN  

Agus Riewanto (dok.pri)

Jakarta – Partai Demokrat (PD) kubu Moeldoko mengajukan judicial review AD/ART Partai Demokrat (PD) kubu AHY ke Mahkamah Agung (MA). Langkah ini menjadi polemik akademis karena tidak lazim AD/ART dilakukan judicial review.
“AD/ART bukan objek uji materi ke MA karena bukan produk peraturan perundang-undangan,” kata ahli hukum tata negara UNS, Agus Riewanto saat berbincang dengan detikcom, Jumat (24/9/2021).

Agus merujuk berdasar Pasal 24 UUD 1945 yaitu MA hanya menguji UU di bawah per-UU-an. Pasal 24 ayat 1 berbunyi:

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang

“Tidak lazim melakukan judicial review AD/ART ke MA,” kata Agus.

“Terjadi kekosongan hukum terhadap produk AD/ART jika isinya bertentangan dengan UU Parpol akan diuji di mana? Karena dalam UU Parpol yang dapat diselesaikan oleh Mahkamah Parpol adalah perselisihan keanggotaan parpol, misalnya pemecatan anggota bukan menyelesaikan masalah norma AD/ART,” tutur Agus.

Oleh sebab itu, Agus menilai pihak PD kubu Moeldoko yang memberikan kuasa ke Yusril Ihza Mahendra sedang melakukan test case. Dengan harapan MA bisa mengisi kekosongan hukum itu lewat putusannya.

“Yusril Cs sedang melakukan terobosan hukum mencari jalan menyelesaikan konflik pemecatan anggota melalui pintu menyoal norma AD/ART parpol yang bertentangan dengan UU Parpol karena AD/ART telah menjadi alat memecat anggota parpol,” papar Agus.

Apakah Anda yakin gugatan kubu Moeldoko menang?

“Kita lihat aja apakah bisa diterima oleh MA menjudicial review AD/ART ini sebagai upaya hukum baru di Indonesia,” jawab Agus.

Berikut AD/ART yang dijudisial review kubu Moeldoko:

(4) Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan atas permintaan:
a. Majelis Tinggi Partai, atau
b. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai.

Baca artikel detiknews, “Apakah AD/ART Partai Demokrat Objek Judicial Review? Ini Kata Ahli” selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-5737979/apakah-adart-partai-demokrat-objek-judicial-review-ini-kata-ahli.

About admin

Check Also

Pengamat Sebut Banyaknya Lembaga Penyelesaian Hukum Pemilu Jadi Problem Indonesia di Pemilu 2024

Pengamat Hukum Tata Negara, Agus Riwanto dalam Diskusi Publik Pemilu Serentak 2024 yang ditayangkan di …

Ahli Hukum Ingatkan UU Sumbar Bukan Peluang Bikin Perda Syariah

Agus Riewanto (Foto: dok. Istimewa) Andi Saputra – detikNewsKamis, 14 Jul 2022 09:11 WIB Jakarta …

Prabowo, Anies dan Ganjar Maju Capres, Wapres dari Kelompok Islam

SOLOPOS.COM – Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo yang juga pengamat politik, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.