Bamsoet Dan Basarah Jadi Anggota Dewan Kehormatan APHTN-HAN

Kamis, 17 Februari 2022 14:53 WIB

Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) bersama Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah. (Foto: Dok. MPR

RM.id  Rakyat Merdeka – Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah didapuk menjadi Anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN). Pengangkatan ini dilakukan saat Bamsoet, sapaan akrab Bambang, dan Basarah menerima pengurus APHTN-HAN, yaitu Ketua Umum Guntur Hamzah, Sekjen Bayu Dwi Anggono, Bendahara Umum Duke Arie, Ketua Departemen Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Agus Riewanto, Sekretaris Departemen Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Tholabie Karlie, dan Bidang Penelitian Fitriani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (17/2).

Dalam sambutannya, Bamsoet mendorong agar dalam penyelenggaraan Konferensi Nasional 2022, APHTN-HAN turut membahas urgensi hadirnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Sebagai organisasi keilmuan yang inklusif, kolegialitas, altruistis, dan kontributif beranggotakan para pakar hukum tata negara dan administrasi negara, APHTN-HAN memiliki legalitas yang kuat untuk memberikan sumbangan pemikiran seputar PPHN.

“Mengingat saat ini bangsa Indonesia seperti tidak memiliki pegangan hukum yang bisa dijadikan sebagai rujukan/pedoman dalam menjalankan pembangunan nasional. Sangat berbeda dibandingkan masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia memiliki Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Di pemerintahan Presiden Soeharto memiliki Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN),” papar Bamsoet.

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, dukungan agar Indonesia kembali memiliki haluan negara pernah disampaikan Presiden ke-3 RI BJ Habibie dalam sebuah acara pada diskusi yang diselenggarakan pada akhir Maret 2014. Diperkuat kembali saat Habibie menjadi narasumber diskusi di MPR pada 22 Agustus 2017.

“Dukungan serupa juga datang antara lain dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Forum Rektor Indonesia, Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS), Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Keagamaan mulai dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hingga Majelis Tinggi Agama Konghucu, dan berbagai sivitas akademika perguruan tinggi,”  jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, berbagai negara dunia memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang. Bahkan, sejak 1953, China mengadopsi pola pembangunan menyerupai GBHN dalam merancang peta jalan pembangunan untuk menatap China 2050. Ironisnya, Indonesia justru meninggalkan pola tersebut. Namun, belum telat jika ingin kembali menghidupkannya.

“Urgensi menghadirkan PPHN telah dicetuskan MPR periode 2009-2014, sebagaimana tertuang dalam Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 yang mengamanatkan dalam rangka mewujudkan kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. Maka, perlu dirumuskan kembali sistem perencanaan pembangunan yang tepat, berorientasi pada demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Dilanjutkan MPR periode 2014-2019 melalui Keputusan MPR Nomor 8/MPR/2019 yang merekomendasikan kepada MPR Periode 2019-2024 untuk mengkaji substansi dan bentuk hukum PPHN. Termasuk membangun konsensus politik dalam penetapan bentuk hukumnya,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, menindaklanjuti berbagai rekomendasi MPR periode 2009-2014 dan 2014-2019, maka MPR periode 2019-2024, melalui Badan Pengkajian MPR dan Komisi Kajian Ketatanegaraan, sedang menyelesaikan rancangan PPHN beserta naskah akademiknya. Ditargetkan selesai pada April 2022, untuk kemudian dikirimkan kepada para pimpinan partai politik dan DPD. Dilanjutkan dibahas dalam Rapat Gabungan MPR RI, sehingga MPR RI bisa segera membentuk Panitia Ad Hoc (PAH) PPHN.

“Keberadaan PPHN sebagai bintang penunjuk arah pembangunan sangat penting. Salah satunya untuk memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur tidak mangkrak. Mengingat untuk membangunnya dibutuhkan dana hingga 35 miliar dolar AS atau sekitar Rp 501 triliun. Tidak mungkin bisa selesai hanya dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akan berakhir pada 2024. Melainkan harus dilanjutkan oleh pemerintahan penggantinya. Karena itulah diperlukan PPHN,” pungkas Bamsoet. [USU]

Sumber : https://rm.id/baca-berita/parlemen/112795/bamsoet-dan-basarah-jadi-anggota-dewan-kehormatan-aphtnhan

About admin

Check Also

Pengamat Sebut Banyaknya Lembaga Penyelesaian Hukum Pemilu Jadi Problem Indonesia di Pemilu 2024

Pengamat Hukum Tata Negara, Agus Riwanto dalam Diskusi Publik Pemilu Serentak 2024 yang ditayangkan di …

Ahli Hukum Ingatkan UU Sumbar Bukan Peluang Bikin Perda Syariah

Agus Riewanto (Foto: dok. Istimewa) Andi Saputra – detikNewsKamis, 14 Jul 2022 09:11 WIB Jakarta …

Prabowo, Anies dan Ganjar Maju Capres, Wapres dari Kelompok Islam

SOLOPOS.COM – Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo yang juga pengamat politik, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.