Konsolidasi Jelang Pemilu di Wonogiri, Agus: Harus Bebas Dulu Baru Adil

Khalid Yogi l Kamis, 21 Desember 2023 | 19:18 WIB

Para komisioner KPU Wonogiri beserta Forkopimda kabupaten tersebut mengikuti Konsolidasi Daerah Mewujudkan Pemilu Inklusif Kolaboratif dan Partisipatif di GOR Giri Mandala Wonogiri, Kamis (21/12). (SMSolo/Khalid Yogi)

WONOGIRI, suaramerdeka-solo.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri menggelar Konsolidasi Daerah Mewujudkan Pemilu Inklusif Kolaboratif dan Partisipatif di GOR Giri Mandala, Kamis (21/12/2023).

Mereka mengundang pakar hukum tata negara UNS Surakarta, Dr Agus Riewanto sebagai pembicara.

Agus Riewanto yang menjadi salah satu panelis debat pertama Capres Pemilu 2024 itu mengatakan, Pemilu yang baik adalah prosedurnya jelas, tapi hasilnya tidak boleh diketahui sebelum Pemilu.

“Kalau hasilnya ketahuan sebelum Pemilu, maka Pemilu itu tidak demokratis,” katanya.

Hal mendasar dari Pemilu yang baik, yakni harus bebas dulu, baru adil. Artinya, seluruh pemilih dan warga negara harus mempunyai kebebasan untuk menentukan sikapnya, tidak boleh dipaksa atau ditakut-takuti.

Begitu pula media harus bebas memberitakan Pemilu.

“Setelah free (bebas), baru adil, yakni memberlakukan semua peserta Pemilu dalam kedudukan yang sama,” ujarnya.

Pemilu yang baik juga mempunyai mekanisme dan tempat atau lembaga menyelesaikan perkara. Contohnya Bawaslu, Gakkumdu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Semua aktor Pemilu wajib taat hukum. Jika ingin mewujudkan Pemilu berintegritas, maka partai politik (Parpol), Capres, Cawapres beserta timnya juga harus berintegritas, bermoral, jujur dan terbuka.

Pemerintah adalah aktor penting dalam Pemilu.

“Karena dia (pemerintah) pemilik lapangan dalam sebuah pertandingan, maka dia tidak boleh cawe-cawe, harus netral. Pemilu tidak bisa dikatakan berintegritas, kalau pemerintah berpihak,” terangnya.

Penyelenggara Pemilu, yakni KPU dari pusat sampai daerah juga harus berintegritas. TNI/Polri dituntut menjaga kesejukan, keamanan dan ketertiban. Maka TNI/Polri tidak boleh berpihak. Itulah sebabnya TNI/Polri sebagai aparat negara tidak mempunyai hak pilih.

Ketua KPU Kabupaten Wonogiri Satya Graha mengatakan, kegiatan tersebut merupakan konsolidasi di tingkat daerah bagi penyelenggara Pemilu, mulai KPU Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS), beserta sekretariatnya.

“Ini sebagai proses penguatan internalisasi supaya penyelenggara Pemilu di level daerah bisa solid, sesuai regulasi untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas dan berkualitas,” katanya.

Pihaknya juga mengundang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).

“Secara internal kami lakukan konsolidasi, dengan eksternal kami lakukan kolaborasi. Dua hal itu kami yakini dapat mewujudkan Pemilu berjalan baik,” ujarnya.**

Sumber : https://solo.suaramerdeka.com/solo-raya/0511274109/konsolidasi-jelang-pemilu-di-wonogiri-agus-harus-bebas-dulu-baru-adil

About admin

Check Also

2 Nama Asal Jawa Tengah Jadi Panelis Debat Capres 2024, Ini Profilnya

Anindya Milagsita – detikJatengSelasa, 12 Des 2023 14:53 WIB Pakar hukum tata negara UNS Solo, …

Pakar Sebut Pilpres 2024 Satu Putaran Sulit Terwujud

Red: Erik Purnama Putra l Rabu 14 Feb 2024 22:47 WIB Pasangan Prabowo-Gibran saat pidato kemenangan …

Pilpres 2024, Pengamat Sebut Para Capres Dipastikan Minta ‘Restu’ Jokowi Agar Menang

Penulis: Wahyu Gilang Putranto l Editor: Arif Fajar Nasucha l Selasa, 16 Agustus 2022 16:37 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *