Publikasi Media

Belum lama ini Bupati Karanganyar Juliatmono mengemukakan wacana pembentukan Provinsi Surakarta atau Provinsi Soloraya yang merupakan gabungan tujuh kabupaten/kota eks Karisedanan Surakarta.(Kota Solo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogori, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Boyolali) ditambah lagi tiga kabupaten di Propinsi Jawa Timur (Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi).

TRIBUN-VIDEO.COM – Mural Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bertuliskan 404:Not Found di Tangerang tengah menjadi sorotan. Pembuat mural tersebut kini bahkan diburu oleh pihak kepolisian. Terkait hal ini, ahli hukum ketatanegaraan menyatakan bahwa mural wajah presiden bukanlah melanggar simbol negara, melainkan soal etik. Hal ini disampaikan oleh ahli hukum ketatanegaraan dari Fakultas Hukum UNS, Agus Riewanto. Dikutip dari Tribunnnews.com, Senin (16/8), Agus menjelaskan, bahwa wajah presiden bukanlah simbol negara. “Kalau …

By : AGUS RIEWANTO l 16 Mei 2023 The Constitutional Court is convening to decide the application for judicial review on Article 168 paragraph (2) of Law Number 7 of 2017 on General Elections. The Election Law regulates the open proportional election system by determining elected candidates based on the most votes, which are allegedly contrary to the provisions of Article 22e paragraph (3) of the 1945 Constitution. For the …

Oleh : AGUS RIEWANTO l 16 Mei 2023 07:37 WIB· Menyimak persidangan di MK yang telah menghadirkan para pihak tampaknya akan menyulitkan bagi hakim MK untuk membuat putusan yang mampu mengakomodasi semua kepentingan dan sesuai kehendak konstitusi. Mahkamah Konstitusi tengah bersidang untuk memutuskan permohonan uji materi atau judicial review Pasal 168 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-Undang Pemilu mengatur sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan calon terpilih berdasarkan …

Oleh : AGUS RIEWANTO l 7 Juni 2023 06:36 WIB Pernyataan seorang pakah HTN tentang putusan MK berkonsekuensi politik-hukum yang tidak sederhana. Pernyataan itu memberi kesan seakan-akan putusan MK dapat dipesan sesuai kehendak kelompok kepentingan tertentu. Belum lama ini publik dikejutkan oleh pernyataan seorang pakar hukum tata negara bahwa Mahkamah Konstitusi akan membuat putusan mengubah sistem pemilihan legislatif dari proporsional terbuka menjadi tertutup. Ia mengaku mendapatkan informasi itu dari sumber kredibel. …

A number of political party leaders have proposed the postponement of the 2024 elections for one or two years, claiming, among other reasons, the move would provide stability to the country amid the protracted COVID-19 pandemic and the impacts of the ongoing war in Ukraine. ….

One man one vote: A voter casts his ballot in a polling station in Banjar Blungbang, Penarungan village, in the Bali regency of Badung during the simultaneous legislative and presidential election on April 17, 2019. (JP/Zul Trio Anggono) Agus Riewanto (The Jakarta Post) Surakarta, Central Java   ●   Tue, March 8, 2022 This article was published in thejakartapost.com with the title “Is delaying the elections legitimate and constitutional?”. Click to read: https://www.thejakartapost.com/opinion/2022/03/07/is-delaying-the-elections-legitimate-and-constitutional.html.