Publikasi Media

Kritik itu nutrisi dan gizi bagi tumbuhnya demokrasi. Maka demokrasi tanpa kritik adalah demokrasi yg beku (frozen democracry). Kritik BEM UI adalah bagian dari menumbuhkan itu agar kampus tidak membeku (frozen campus).

Koran SINDO – Senin, 31 Mei 2021 – 05:39 WIB Oleh Prof. Dr. Jamal WiwohoRektor Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta Dr. Agus RiewantoPengajar Ilmu Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta Peringatan hari Kelahiran Pancasila tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya karena dilaksanakan di era Pandemi Covid-19 dan pada saat bersamaan …

Putusan MK RI yg menolak uji formil dan sebagian uji materi UU KPK baru sungguh kisah memilukan di negeri +62. Pupus sudah harapan publik di palu hakim MK agar KPK lebih baik dalam performa pemberantasan korupsi. Selamat datang KPK versi baru.

Kebijakan publik tak elok jika mendahulukan represif dengan sanksi pidana, kesan pemerintah angker dan menakutkan itu justru tak efektif menjalankan program strategis yg amat diperlukan, seperti Vaksinasi ini.

Sikap Presiden Jokowi menyilahkan publik melakukan judicial review ke MK RI terhadap UU Ciptaker dan UU lain yg ditolak publik, merupakan “Juristocracy”, yakni semacam transformasi tanggungjawab penyelesaian masalah kontroversial dari lembaga politik ke lembaga peradilan. Fenomena ini kini menjadi tren kebijakan legislasi di Indonesia. KOMPAS, Jumat, 30/10/2020, hal, 6.

UU ini disusun tidak dalam kelaziman penyusunan perundang-undangan yang bersifat teknokratik. Maka berpotensi cacat secara formil. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang disetujui DPR (5/10/2020) kemarin menjadi Undang-Undang (UU) menuai kritik dan penolakan dari publik dalam berbagai bentuk ekspresi. Karena substansi materi UU terdiri dari 905 halaman dan 186 …

RUU Ciptaker yg disetujui menjadi UU oleh DPR itu berpotensi menjadi prahara nasional jika tak disikapi elit dengan elok dan elegan.