Liputan Media

Ahli Hukum UNS: Plt Widodo Tak Seharusnya Mundur dari Bursa Dirjen Imigrasi

Andi Saputra – detikNewsKamis, 24 Nov 2022 10:41 WIB Plt Dirjen Imigrasi Widodo Ekatjahjana saat sidak di Bandara Bali (andi/detikcom) Jakarta – Ahli hukum UNS Solo, Agus Riewanto, menyayangkan Widodo Ekatjahjana mundur dari bursa Dirjen Imigrasi. Saat ini Widodo Ekatjahjana adalah Plt Dirjen Imigrasi.“Plt Dirjen Imigrasi Prof Widodo seharusnya tak perlu mundur dari bursa seleksi terbuka Dirjen Imigrasi karena, dengan mengikuti seleksi terbuka, ini merupakan momentum yang tepat untuk memperlihatkan …

Read More »

Ahli Hukum UNS Gagas Proporsional Tertutup yang Terbuka, Apa Itu?

Andi Saputra – detikNewsSelasa, 07 Feb 2023 17:53 WIB Agus Riewanto (ist.) Jakarta – Polemik pemilu sistem proporsional terbuka versus proporsional tertutup seakan menemui jalan buntu. Untuk memecahnya, ahli hukum UNS Solo, Agus Riewanto menawarkan jalan tengah, yaitu proporsional tertutup yang terbuka. Apa alasannya?“Sistem Pemilu terbuka seperti Pemilu tahun 2009, 2014 dan 2019 yang lalu, berdampak buruk pada rendahnya party-ID (mengidentifikasi diri pemilih pada partai politik). Fenomena ini akan melahirkan …

Read More »

Bisakah Tuntutan Hukuman Penjara Seumur Hidup Sambo “Disunat” Pakai KUHP Baru?

Kompas.com – 19/01/2023, 14:00 WIB Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2023).(KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Penulis Yefta Christopherus Asia Sanjaya | Editor Rendika Ferri Kurniawan KOMPAS.com – Ferdy Sambo dituntut hukuman penjara seumur hidup oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam persidangan yang digelar Selasa (17/1/2023) di PN Jakarta Selatan. Tuntutan penjara seumur hidup diberikan lantaran …

Read More »

Pakar Hukum UNS: Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Lemahkan Party-ID

Party-ID merupakan perasaan seseorang partai tertentu adalah identitas politiknya Red: Fernan Rahad Suasana rapat pleno Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi dan Penentapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (14/12/2022). REPUBLIKA.CO.ID, SOLO — Menanggapi usulan kembali menerapkan sistem proporsional tertutup pada Pemilu tahun 2024, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto, menyoroti dua kelemahan sistem Pemilu berbasis Caleg. Kelemahan tersebut berdasarkan evaluasi pelaksanaan …

Read More »

Pakar Nilai Sistem Pemilu Terbuka Lemahkan Demokrasi

Medcom.id/ Mohammad Rizal Ilustrasi Rabu 04 Januari 2023, 17:25 WIB mediaindonesia.com | Politik dan Hukum PAKAR Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto menanggapi usulan kembali menerapkan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024. Sistem tersebut dinilai bisa menjawab kelemahan yang ada dalam sistem proporsional terbuka. Agus menyoroti dua kelemahan sistem Pemilu Terbuka atau sistem berbasis caleg. Kelemahan tersebut berdasarkan evaluasi pelaksanaan Pemilu 2009, 2014, dan 2019, yang menerapkan …

Read More »

Sistem Pemilu Terbuka Bikin Pemilih Tergantung pada Figur Individu Populer atau yang Berduit

Rabu, 4 Januari 2023 16:45 WIB Editor: Hasanudin Aco Foto dok./ Warga menunjukkan surat suara sebelum mencoblos di Pemilu. Saat ini mengemuka sistem Pemilu 2024 dilakukan terbuka atau tertutup.  TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Dr. Agus Riewanto menanggapi usulan kembali menerapkan sistem proporsional tertutup pada Pemilu tahun 2024. Sistem tersebut bisa menjawab kelemahan yang ada dalam sistem proporsional terbuka. Agus Riewanto menyoroti dua kelemahan sistem pemilu …

Read More »

Pakar: Sistem proporsional terbuka lemahkan “party-ID” dan demokrasi

Rabu, 4 Januari 2023 17:57 WIB Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Agus Riewanto. (ANTARA/Aris Wasita) Jakarta (ANTARA) – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah, Agus Riewanto menyampaikan terdapat dua kelemahan sistem proporsional terbuka, yaitu dapat melemahkan identifikasi diri dengan partai (“party-ID”) dan demokrosi. “Pertama, melemahkan identifikasi diri dengan partai atau party-ID. Party-ID merupakan perasaan seseorang bahwa partai tertentu adalah identitas …

Read More »

Pakar Hukum UNS: Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Melemahkan Party ID

by gint. Rabu, 4 Januari 2023. 23 : 33  Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Dr Agus Riewanto. Foto : Laman Agus Riewanto INDOPOS.CO.ID – Menanggapi usulan kembali menerapkan sistem proporsional tertutup pada Pemilu tahun 2024, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Dr. Agus Riewanto, menyoroti dua kelemahan sistem Pemilu berbasis Caleg. Kelemahan tersebut berdasarkan evaluasi pelaksanaan Pemilu tahun 2009, 2014 dan 2019 yang menerapkan sistem proporsional terbuka …

Read More »

Pakar Hukum UNS beri Kritik Sistem Pemilu Berbasis Caleg

4 Januari 2023, 18:39:58 WIB Kelemahan tersebut berdasarkan evaluasi pelaksanaan Pemilu 2009, 2014, dan 2019 yang menerapkan sistem proporsional terbuka dengan penentuan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak. (dok JawaPos.com) JawaPos.com – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Dr. Agus Riewanto menanggapi usulan soal penerapan kembali sistem proporsional tertutup pada Pemilu tahun 2024. Menurutnya, pada beberapa kasus, sistem tersebut bisa menjawab kelemahan yang ada dalam sistem proporsional terbuka. Agus …

Read More »

Relasi Parpol Pengusung dan Presiden yang Kuat merupakan Perintah Konstitusi

by gint. Kamis, 12 Januari 2023. 21:10. INDOPOS.CO.ID – Pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri pada HUT PDIP ke- 50 Tahun, yang menyampaikan terkait relasi antara Partai Politik Pengusung dengan Presiden merupakan pernyataan yang konstitusional dan sesuai dengan konteks ketatanegaraan Indonesia. Beberapa pakar hukum menyampaikan pandangannya. Jimmy Z. Usfunan, pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Udayana, mengungkapkan beberapa argumentasi. Pertama, pasca reformasi, UUD 1945 memberikan ruang andil yang besar bagi Partai Politik …

Read More »