Liputan Media

Ini Kata Dosen UNS soal Debat Pilkada Solo

Kedua pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa dan Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo) mengikuti debat Pilkada Surakarta 2020.(istimewa) KOMPAS.com – Debat pertama calon wali kota dan wakil wali kota Solo pada Pilkada 2020 yang digelar di Hotel Sunan Solo, Jawa Tengah, Jumat (6/11/2020) malam, berlangsung dengan baik. Dalam debat tersebut, kedua pasangan calon, yakni Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa dan Bagyo Wahyono-FX Suparjo (Bajo) telah …

Read More »

Pakar UNS Soal Debat Pilkada Solo: Gibran Emosional, Bagyo Curhat

Paslon Gibran-Teguh dan Bajo saat pengundian nomor urut Pilkada Solo (Foto: Agung Mardika/detikcom) Solo –  Dua pasangan calon (paslon) Pilkada Solo, Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa dan Bagyo Wahyono-FX Supardjo dianggap belum optimal dalam debat publik perdana kemarin. Gibran dinilai terlalu emosional, sedangkan Bagyo dinilai seperti orang mencurahkan hati alias curhat. Hal tersebut disampaikan pengamat politik dan hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto. Dia mengaku tidak menangkap gagasan kedua paslon secara mendalam. “Baik …

Read More »

Buntut Kekeliruan Pasal UU Cipta Kerja yang Disahkan Jokowi, Pakar Menilai Ambil Positifnya Saja

Ribuan Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan 32 federasi buruh menggelar demonstrasi di sekitar Patung Arjuna Wijaya, Jakarta, Senin (2/11/2020). Demonstrasi yang dilakukan serentak di 24 provinsi itu untuk mendesak pemerintah membatalkan UU Cipta Kerja serta kenaikan upah minimum tahun 2021. TRIBUNNEWS/HERUDIN TRIBUNNEWS.COM – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Agus Riewanto ikut menanggapi kesalahan dalam pasal UU Cipta Kerja yang baru disahkan oleh Presiden Jokowi. Diketahui, UU …

Read More »

Baru Disahkan, Pasal UU Cipta Kerja Kembali Jadi Kontroversi karena Kesalahan, Pakar: Sangat Fatal

Massa aksi buruh dan Mahasiswa saat menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2020). Pada aksi tersebut mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo untuk menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dianggap tidak berpihak kepada buruh. Tribunnews/Jeprima  TRIBUNNEWS.COM – Undang-Undang (UU) Cipta Kerja baru saja disahkan Presiden Joko Widodo menjadi UU dengan Nomor 11 Tahun 2020 pada Senin (2/11/2020) malam. Hal itu setelah Presiden Jokowi menandatangani …

Read More »

FH Gelar Diskusi Pasca Pemberlakuan UU KPK

Tiga pembicara hadir mengupas topik “Langkah Konstitusional Pasca Pemberlakuan UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK” yang digelar Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum dan Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi (PSHTK) Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Senin (21/10) di gedung E 126. Ketiga pembicara tersebut adalah Dr. M. Junaidi Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Semarang, Dr. Agus Riewanto, Pakar hukum tata negara dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dan Dr. …

Read More »

Simak, Ini Tata Cara dan Syarat Uji Materi UU Cipta Kerja ke MK

Ilustrasi sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar) KOMPAS.com – Pengesahan UU Cipta Kerja ramai-ramai ditolak oleh berbagai elemen masyarakat sipil. Massa pekerja/ buruh di berbagai daerah, misalnya, menggelar aksi unjuk rasa diikuti mogok kerja pada 6 hingga 8 Oktober. Aksi itu juga diikuti mahasiswa. Mereka menyuarakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang isinya dianggap merugikan masyarakat. Proses pembentukannya pun dinilai minim pelibatan publik. Elemen buruh tengah mempertimbangkan akan …

Read More »

Tragedi Mikrofon Mati, Pengamat Politik UNS : Puan Maharani Tak Elok saat Demokrat Mencuri Momen

Kolose PDIP dan Partai Demokrat.  TRIBUNSOLO.COM, SOLO – Ketua DPR Puan Maharani kini tengah menjadi sorotan pasca disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam sidang paripurna, Senin (5/10/2020). Bukan tanpa sebab, putri Megawati Soekarnoputri itu diduga mematikan mikrofon ketika salah seorang politikus Partai Demokrat memberkkan interupsi dalam rapat. Adapun dugaan aksi tersebut tertangkap kamera salah satu stasiun televisi yang saat itu tengah meliput rapat pengesahan RUU Cipta Kerja sehingga viral tersebar …

Read More »

Pengamat UNS Sebut Pihak yang Tak Sepakat UU Cipta Kerja Masih Bisa Ajukan Judicial Review ke MK

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). TRIBUNSOLO.COM, SOLO – Bagi pihak yang belum sepakat dengan UU Cipta Kerja masih bisa mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengamat Hukum Tata Negara dan Politik Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto mengatakan sejumlah pasal yang terkandung dalam regulasi itu masih belum mengakomodir hak buruh. “Banyak yang tidak setuju dengan RUU Cipta Kerja disahkan. Secara formil, pembahasannya begitu singkat, wacana tidak kuat, dan partisipasi publik lemah,” kata Agus kepada …

Read More »

UU Ciptaker Disahkan, Pakar UNS Sebut Kurangnya Partisipasi Publik

Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. (Foto: Bayu Ardi Isnanto/detikcom) Solo –  DPR telah mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker). Pakar hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Agus Riewanto menilai ada kesan pembiaran terhadap aspirasi publik dalam prosesnya. “Emang ini agak ganjil, partisipasi publiknya kurang. Ada kesan pembiaran terhadap aspirasi publik. Ada kesan proses dipercepat,” kata Agus saat dihubungi detikcom, Selasa (6/10/2020). Selama menjadi draf rancangan undang-undang (RUU), sosialisasi pun dianggap kurang. Sehingga tidak banyak pihak bisa …

Read More »

Gaduh PDIP vs Demokrat, Pengamat UNS Berikan Analisis Apakah Akan Pengaruhi Suara Gibran di Solo

Gibran bertemu AHY, Kamis (10/8/2017)  TRIBUNSOLO.COM, SOLO – Insiden Ketua DPR Puan Maharani yang diduga mematikan mikrofon politikus Partai Demokrat menginterupsi sidang paripurna pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tengah disorot. Apalagi, partai yang menaungi keduanya berbeda haluan politik dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Partai Demokrat lebih memilih untuk menjadi oposisi dalam pemerintahan itu. Sementara partai yang menaungi Puan, PDI Perjuangan memilih menyokong poros pemerintah. Nah, apakah insiden mematikan mikrofon …

Read More »