Liputan Media

Pilih Pilgub Jateng atau Jakarta? Gibran: Saya di Solo saja Rampungke Gawean

9 January 2022 19:07 PM Gibran Rakabuming Raka merajai elektabilitas survei pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Tengah versi Charta Politika Indonesia. (RADAR SOLO PHOTO) SOLO– Belum genap setahun dilantik sebagai wali kota Surakarta, nama Gibran Rakabuming Raka merajai elektabilitas survei pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Tengah versi Charta Politika Indonesia. Menanggapi hal tersebut, suami Selvi Ananda itu menjawab secara diplomatis. “Aku kui ora tau nonton-nonton survei ngono kui, nomer piro tho? Wis mikir …

Read More »

Ketua MK Anwar Usman Terima Audiensi APHTN-HAN

jum’at, 18 Februari 2022 | 14:26 WIB JAKARTA, HUMAS MKRI – Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) melakukan audiensi ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (17/2/2022). Pada kesempatan tersebut hadir Sekretaris Jenderal MK M. Guntir Hamzah sekaligus sebagai Ketua Umum PP APHTN-HAN dengan didampingi oleh Sekjen PP APHTN-HAN Bayu Dwi Anggono, dan jajaran Ketua PP APHTN-HAN yaitu Himawan Estu Bagio, I Gusti Ayu Ketut Rahmi, M. Fauzan, Siti …

Read More »

Kepala PPATK hadiri peluncuran 12 buku karya dosen FH Unej

Sabtu, 22 Januari 2022 18:58 WIB Peluncuran 12 buku karya dosen Fakultas Hukum Universitas Jember di Auditorium fakultas setempat, Sabtu (22/1/2022). ANTARA/Zumrotun Solichah/am. Kami mendorong semua dosen di FH Unej secara bersama-sama untuk melakukan penulisan buku. Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menghadiri peluncuran 112 buku karya dosen Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej) yang digelar di Auditorium Fakultas Hukum kampus setempat, …

Read More »

SOSIALISASI DAN UJI SAHIH BUKU PENGANTAR HUKUM KEIMIGRASIAN DALAM RANGKA HBI KE – 72

Kanwil Bali  06 Januari 2022  BADUNG – Kamis, 06 Januari 2022 bertempat di Nusa Dua Beach Hotel diselenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Uji Sahih Buku Pengantar Hukum Keimigrasian. Hadir dalam kesempatan tersebut Plt. Direktur Jenderal Imigrasi (Widodo Ekatjahjana), Direktur Izin Tinggal Keimigrasian (Pramella Y. Pasaribu), Direktur Politeknik Imigrasi (Wisnu Widayat), Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali (Jamaruli Manihuruk), Kepala UPT Imigrasi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Bali, Tim Penulis Buku Pengantar Hukum Keimigrasian, perwakilan …

Read More »

Wakil Menkumham: Perlu Kejelasan pada Hukum Keimigrasian Indonesia dalam Kacamata Hukum

LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK Sabtu, 22 Januari 2022, 05:58 WIB Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej/Net  Arus migrasi manusia yang semakin tidak terbendung di era globalisasi saat ini menuntut kejelasan posisi hukum keimigrasian dalam kacamata hukum Indonesia. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, Hukum Keimigrasian tidak dapat lepas dari aspek hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum internasional. Pesan ini disampaika Hiariej …

Read More »

Studi Hukum Keimigrasian Jangan Hanya Jadi Pelengkap di Perguruan Tinggi

By Sindikat Post19 Februari 2022 Sindikat Post, Jakarta – Kajian perihal hukum keimigrasian di Indonesia masih sangat minim. Di perguruan tinggi hukum baik negeri atau swasta masih menempatkan kajian hukum keimigrasian sebagai mata kuliah tambahan, pilihan, atau menjadi pelengkap saat mempelajari hukum kewarganegaraan dan kependudukan. Literatur yang mengupas secara detail tentang hukum keimigrasian juga masih sangat sedikit Padahal jika diilihat dari perspektif filsafat, baik secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis, hukum keimigrasian sudah …

Read More »

Posisi Migrasi Manusia Perlu Kejelasan

23 January 2022, 18:00 WIB Gana Buana | Politik dan Hukum Acara bedah buku “Hukum Keimigrasian Suatu Pengantar” di Gedung Sentra Mulia, Kuningan, Jakarta ARUS migrasi manusia yang semakin tidak terbendung di era globalisasi saat ini menuntut kejelasan posisi hukum keimigrasian dalam kacamata hukum Indonesia. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, Hukum Keimigrasian tidak dapat lepas dari aspek hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pidana, dan …

Read More »

Pakar Hukum UNS Luruskan Kesalahpahaman Terkait Pelaporan Gibran dan Kesang ke KPK

Kamis, 13 Januari 2022 – 20:28 WIB Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Foto: Romensy Augustino/JPNN.com jateng.jpnn.com, SOLO – Pakar Hukum Tata Negara UNS Surakarta Agus Riewanto menilai, kasus pelaporan Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pengarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan berarti keduanya bersalah. Menurutnya, adanya pelaporan terhadap Gibran dan Kaesang mengindikasikan adanya keseimbangan peran publik yang berekspektasi tinggi pada tokoh-tokoh tertentu agar mereka bersih dari korupsi. “Dalam rangka …

Read More »

Pilkada Solo 27 November 2024, Masa Jabatan Gibran Hanya 4 Tahun?

Dengan pilkada serentak nasional yang dijadwalkan pada 27 November 2024, maka jabatan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak genap lima tahun Solopos.com, SOLO — Pemerintah bersama DPR RI dan penyelenggara pemilihan umum telah menyekapati pelaksanaan pilkada serentak nasional termasuk di Solo pada 27 November 2024. Tanggal itu ditetapkan sebagai hari pemungutan suara serentak semua jenis pilkada mulai dari pilkada kabupaten/kota hingga provinsi. Sedangkan untuk pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah …

Read More »

Pakar HTN UNS: Presidential Threshold Bukan Masalah Konstitusi

oleh HUMAS UNS | Jan 7, 2022 14:35 | Berita Terkini UNS — Presidential threshold 20 persen yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang (UU) Pemilu No. 7/ 2017 beberapa hari terakhir kembali ramai dibicarakan publik. Pasalnya, sejumlah Partai Politik (Parpol) yang keberatan dengan aturan ini berencana mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu dekat. Mereka beralasan presidential threshold 20 persen terlalu tinggi sehingga membuat Pilpres tidak demokratis, menghambat figur muda untuk nyapres, dan membuat …

Read More »