Liputan Media

Penjelasan Ahli Hukum Terkait Hak Imunitas pada Kasus Arteria Dahlan

Kompas.com – 05/02/2022, 19:05 WIB Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021).(KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA) Penulis Alinda Hardiantoro | Editor Sari Hardiyanto KOMPAS.com – Kasus dugaan ujaran kebencian yang menjerat Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan berhenti di tingkat penyelidikan. Jajaran Polda Metro Jaya tidak melanjutkan penyelidikan kasus tersebut karena sebagai anggota DPR, Arteria Dahlan memiliki hak imunitas. Kabid Humas Polda Metro Jaya …

Read More »

Ki Warseno Slenk Usul UU Kebhinekaan, Ini Tanggapan Pakar Hukum

Jauh Hari Wawan S, Bayu Ardi Isnanto – detikJatengRabu, 23 Feb 2022 15:16 WIB Wayang kulit Jawa. (Foto: Agung Pambudhy/detikcom) Solo – Usai kontroversi wayang, dalang kondang asal Solo Ki Warseno Slenk mengusulkan adanya undang-undang (UU) Kebhinekaan yang bertujuan melindungi seni budaya Indonesia. Rupanya regulasi yang dia maksud sudah diatur sejak 2017.Pakar hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto, mengatakan sudah ada UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan …

Read More »

Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Ini Kata Pakar Hukum UNS

Kompas.com – 02/12/2021, 16:43 WIB Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin jalannya sidang perkara Pengujian Formil dan Materiil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Sidang dengan acara mendengarkan keterangan DPR dan Presiden tersebut ditunda dan akan digelar kembali pada 17 Juni 2021. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.(ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN) Penulis Dian Ihsan | Editor Dian Ihsan KOMPAS.com – …

Read More »

Polemik Presidential Threshold 20 Persen, Ini Kata Pakar UNS

Kompas.com – 08/01/2022, 12:03 WIB Ilustrasi ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold)(KOMPAS/HANDINING) Penulis Dian Ihsan | Editor Dian Ihsan KOMPAS.com – Presidential threshold 20 persen yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu No. 7/2017 beberapa hari terakhir kembali ramai dibicarakan publik. Pasalnya, sejumlah Partai Politik (Parpol) yang keberatan dengan aturan ini berencana mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu dekat. Mereka beralasan presidential threshold 20 persen terlalu tinggi …

Read More »

Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Jenderal Andika, Pengamat Sebut Harus Melalui Revisi UU TNI

Kamis, 11 November 2021 08:53 WIB Penulis: Faryyanida Putwiliani Editor: Daryono Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa bersiap mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/11/2021). Presiden Joko Widodo mengajukan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi calon tunggal Panglima TNI kepada DPR sebagai pengganti Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun. Tribunnews/Jeprima  TRIBUNNEWS.COM – Pengamat …

Read More »

UU Ciptaker Diputus Cacat Formil oleh MK, ini Penjelasan Pakar Hukum UNS

oleh HUMAS UNS | Nov 30, 2021 17:06 UNS — Mahkamah Konstitusi (MK) RI beberapa hari yang lalu baru saja memutus hasil judicial review terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Kamis (25/11/2021), MK mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil. Putusan tersebut merupakan kali pertama sejak berdiri, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil. Majelis hakim yang dipimpin Ketua MK RI, Anwar Usman, …

Read More »

Benarkah Konflik Banteng-Celeng Soal Capres PDIP Setingan?

Semarangpos.com/ Jumat, 15 Oktober 2021 Konflik di tubuh PDIP terkait calon presiden (Capres) 2024 menurut Pengamat politik UNS Solo, Agus Riewanto adalah setingan. Pengamat UNS, Agus Riewanto (Semarangpos.com-Istimewa) Semarangpos.com, SOLO— Konflik di tubuh PDIP terkait calon presiden (Capres) 2024 dengan menyebut kader celeng menurut Pengamat politik UNS Solo, Agus Riewanto adalah setingan. Tujuannya untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas Ganjar Pranowo dan PDIP. “Menurut saya dinamika PDIP yang berkonflik antara orang yang …

Read More »

Pengamat Ungkap Risiko Jika Masa Jabatan Jenderal Andika akan Diperpanjang: Harus Dikaji Serius

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menggelar video teleconference membahas kerja sama penanganan Covid-19 bersama kepala staf dan panglima angkatan darat (AD) dari 10 negara anggota ASEAN, Kamis, 9/7/2020. Kamis, 11 November 2021 09:03 WIB Editor: Pravitri Retno Widyastuti Penulis: Faryyanida Putwiliani TRIBUNNEWS.COM – Pengamat politik sekaligus Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum dan Direktur LKBH FH Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Dr. Agus Riwanto, mengungkapkan beberapa risiko yang bisa …

Read More »

Pakar HTN UNS Berikan Masukan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit

oleh HUMAS UNS | Jan 21, 2021 16:38 | Berita Terkini UNS — Komjen Pol. Listyo Sigit telah mendapatkan persetujuan menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Idham Aziz melalui Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (21/1/2021) siang. Sebelum resmi ditetapkan sebagai Kapolri oleh DPR, Komjen Pol. Sigit merupakan calon tunggal yang diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia berhasil menyingkirkan jenderal bintang tiga lainnya, seperti Komjen Pol. Boy Rafli (Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)) dan Komjen …

Read More »

KPU Plan on Simultaneous Election in 2024, UNS HTN Expert: That is Better

by HUMAS UNS | Oct 19, 2021 17:33 | UNS Update UNS — The Commission for General Elections (KPU), the government, and the House of Representatives (DPR) are discussing the plan for simultaneous elections in 2024. Different from the previous elections, this time, KPU proposed to conduct President-Vice-President, legislative, governor, regent, and mayor elections to be held in one year. President-Vice-President and the legislative election is proposed to be held early or mid-2024, and governor, regent, …

Read More »