Liputan Media

TRIBUN-VIDEO.COM - Mural Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bertuliskan 404:Not Found di Tangerang tengah menjadi sorotan. Pembuat mural tersebut kini bahkan diburu oleh pihak kepolisian. Terkait hal ini, ahli hukum ketatanegaraan menyatakan bahwa mural wajah presiden bukanlah melanggar simbol negara, melainkan soal etik. Hal ini disampaikan oleh ahli hukum ketatanegaraan dari Fakultas Hukum UNS, Agus Riewanto. Dikutip dari Tribunnnews.com, Senin (16/8), Agus menjelaskan, bahwa wajah presiden bukanlah simbol negara. "Kalau …

Foto: FX Rudy saat meyakinkan Mahfud Md bahwa dia tidak akan menjadi wapres ban serep. (dok DPC PDIP Solo) Arina Zulfa Ul Haq - detikJateng l Selasa, 14 Nov 2023 17:43 WIB Solo - Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo mengatakan cawapres Mahfud Md tak akan menjadi ban serep. Apa maksud dari perkataan Rudy tersebut? Ini penjelasan dari pakar politik Universitas Sebelas Maret (UNS).Salah satu dosen Fakultas Ilmu Sosial …

Jumat, 8 Desember 2023 14:04 WIB l Reporter : Ihsan Reliubun l Editor : Eko Ari Wibowo Pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo - Mahfud MD, dan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum dikabarkan telah menyiapkan usulan 12 nama panelis debat capres-cawapres di Pilpres 2024. Mereka adalah pakar dan praktisi hukum yang akan menguji setiap paslon pada debat pertama 12 Desember 2023.  12 pakar …

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah) bersama anggota KPU August Mellaz (kedua dari kiri), Mochamad Afifuddin (kedua dari kanan) dan Yulianto Sudrajat (kanan) dan Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno memberikan keterangan pers terkait Daftar Calon Tetap (DCT) di Gedung KPU, Jakarta, Jumat, 3 November 2023. KPU menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR sebanyak 9.917 orang sedangkan untuk DPD sebanyak 668 orang untuk Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W …

Andi Saputra - detikNews - Rabu, 11 Okt 2023 09:30 WIB Agus Riewanto (ist.) Jakarta - Pakar hukum tata negara (HTN) Dr Agus Riewanto mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ikut cawe-cawe soal syarat usia capres/cawapres. Sebab, secara teori hukum, syarat tersebut merupakan kewenangan DPR untuk menentukannya."Kehati-hatian memutus perkara ini penting bagi MK agar tak dituding publik sebagai bagian dari cawe-cawe MK untuk memuluskan jalan salah satu calon di gelanggang Pilpres …

"Dendang Derau Politik di Luar Menara Gading : Pamer Figuran, Politik Identitas, dan Gagasan yang Dikesampingkan"

Menjadi salah satu peserta dalam Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) II Tahun 2023 dengan Tema "Dinamika Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Negara sebagai Implementasi UUD 1945"

Menakar daya kejut Kaesang Putra Presiden Joko Widodo di panggung politik jelang perhelatan Pemilu 2024.