Publikasi Media

Juristocracy

Sikap Presiden Jokowi menyilahkan publik melakukan judicial review ke MK RI terhadap UU Ciptaker dan UU lain yg ditolak publik, merupakan “Juristocracy”, yakni semacam transformasi tanggungjawab penyelesaian masalah kontroversial dari lembaga politik ke lembaga peradilan. Fenomena ini kini menjadi tren kebijakan legislasi di Indonesia. KOMPAS, Jumat, 30/10/2020, hal, 6.

Read More »

Menguak Cacat Formil UU Cipta Kerja

UU ini disusun tidak dalam kelaziman penyusunan perundang-undangan yang bersifat teknokratik. Maka berpotensi cacat secara formil. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang disetujui DPR (5/10/2020) kemarin menjadi Undang-Undang (UU) menuai kritik dan penolakan dari publik dalam berbagai bentuk ekspresi. Karena substansi materi UU terdiri dari 905 halaman dan 186 …

Read More »

Delik Pembawa Cover Version

Trend menyayikan lagu ciptaan orang lain (cover version) tanpa izin di chanel Youtube utk mengeruk keuntungan melalui monetisasi iklan dan jumlah subscribes adalah delik kejahatan. Krn melanggar UU Hak Cipta. Terutama hak moral dan hak ekonomi. Saatnya mereka dihukum.

Read More »