Jimly School of Law and School is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: NGAJI KONSTITUSI EPS 170 110725 Quo Vadis Pemilu Nasional & Pemilu Lokal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi: Tinjauan Politik Hukum & Implikasinya Time: Jul 11, 2025 02:00 PM Jakarta Join Zoom Meeting https://telkomsel.zoom.us/j/95546396217… View meeting insights with Zoom AI Companion https://telkomsel.zoom.us/launch/edl… Meeting ID: 955 4639 6217 Passcode: 110725.

Perubahan Pemilu Nasional dan Lokal tahun 2029 pasca putusan MK menarik utk dikritisi krn akan mengubah landscap desain kenegaraan kita. Jawapos, Jumat, 4 Juli 2025.

Sosialisasi Peningkatan Literasi Digital di Lingkungan Denjasa Ang IV/Bekangdam IV Diponergoro : Mewujudkan Masyarakat Bijak dan Cakap Digital menuju SDM 2030

Kolom Kompas, Kamis, 19 Juni 2025 mengkonfirmas fenomena “Yudisialisai Politik” pergeseran penentu penyelesain problem cacat formil dan materil UU dalam legislasi di Indonesia dari ranah DPR dan Presiden ke ranah pengadilan. Melahirkan dominasi salah satu cabang kekuasaan dan melemahkan cabang lain. Penyebab utamanya karena buruknya proses legislasi teknokratik di DPR dan Presiden.

Diskusi yg hangat dengan Prof Otto Hasibuan Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, imigrasi dan Pemasyarakatan dan sinergi yg inspiratif untuk penegakan hukum yg lebih baik.

alinea.id, Kamis, 10 April 2025 12:21 Setidaknya ada 40 perkara uji materi yang teregistrasi di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) kebanjiran dokumen permohonan uji materi. Hingga bulan keempat tahun 2025, setidaknya sudah ada 40 perkara yang diregistrasi dan 14 permohonan yang belum diregistrasi ke dalam buku perkara registrasi perkara konstitusi elektronik (e-BRPK) di MK.  Aturan perundang-undangan digugat MK beragam, mulai dari persoalan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% yang …

alinea.id, Sabtu, 08 Maret 2025 11:00 Pelaporan LHKPN harus diwajibkan. Pejabat yang tak patuh perlu disanksi berat. Dari total 418.431 orang, sebanyak 108.869 penyelenggara negara belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga 6 Maret 2025. Menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga kini baru 309.562 orang atau 74% penyelenggara negara yang sudah menyetor berkas LHKPN.  Dari 108.869 penyelenggara negara yang belum melaporkan LHKPN, paling banyak berasal dari lembaga …

alinea.id/, 27 April 2025 Tuntutan pencopotan Gibran disampaikan Forum Purnawirawan TNI. Posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI digoyang. Belum lama ini, Forum Purnawirawan Prajurit TNI–beranggotakan ratusan pensiunan jenderal TNI yang dekat dengan Presiden Prabowo– menuntut agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mencopot Gibran dari jabatannya.  “Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu telah melanggar hukum acara MK …