HomePage – TimeLine Layout

13 June

Sambutan Pengarahan Sekretaris Universitas Sebelas Maret dalam berbagai kegiatan Managemen Resiko pada Unit dan Fakultas di UNS.

13 June

Membangun Masa Depan yang Lebih Baik : Evaluasi 25 Tahun Reformasi dan Pentingnya Tata Ulang Sistem Konstitusi Negara melalui Perubahan ke-5 UUD 1945

13 June

Tatkala MK jadi “keranjang sampah” regulasi bermasalah

alinea.id, Kamis, 10 April 2025 12:21 Setidaknya ada 40 perkara uji materi yang teregistrasi di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) kebanjiran dokumen permohonan uji materi. Hingga bulan keempat tahun 2025, setidaknya sudah ada 40 perkara yang diregistrasi dan 14 permohonan yang belum diregistrasi ke dalam buku perkara registrasi perkara konstitusi elektronik (e-BRPK) di MK. Aturan perundang-undangan digugat MK beragam, mulai dari persoalan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% yang …

13 June

Efek jera untuk pejabat abai LHKPN

alinea.id, Sabtu, 08 Maret 2025 11:00 Pelaporan LHKPN harus diwajibkan. Pejabat yang tak patuh perlu disanksi berat. Dari total 418.431 orang, sebanyak 108.869 penyelenggara negara belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga 6 Maret 2025. Menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga kini baru 309.562 orang atau 74% penyelenggara negara yang sudah menyetor berkas LHKPN. Dari 108.869 penyelenggara negara yang belum melaporkan LHKPN, paling banyak berasal dari lembaga …

13 June

Mungkinkah Gibran dilengserkan di tengah jalan?

alinea.id/, 27 April 2025 Tuntutan pencopotan Gibran disampaikan Forum Purnawirawan TNI. Posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI digoyang. Belum lama ini, Forum Purnawirawan Prajurit TNI–beranggotakan ratusan pensiunan jenderal TNI yang dekat dengan Presiden Prabowo– menuntut agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mencopot Gibran dari jabatannya. “Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu telah melanggar hukum acara MK …

13 June

Guru Besar UNS Solo soal Isu Pemakzulan Wapres Gibran: Bisa, tapi Tidak Mudah

Kurniawan, espos.id Kamis, 8 Mei 2025 – 00:48 WIB ESPOS.ID – Pengamat politik UNS Solo, Agus Riewanto, (Istimewa) Esposin, SOLO — Wacana pemakzulan Wakil Presiden atau Wapres, Gibran Rakabuming Raka, sebagaimana diusulkan oleh Forum Purnawirawan TNI disebut sebagai hal yang mungkin dilakukan tapi itu tidak mudah. Pendapat tersebut disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto, saat diwawancara Espos melalui telepon WhatsApp (WA), Rabu (7/5/2025). Agus menyebut pergantian Presiden dan Wapres …

13 June

Sempat Disemprit Istana, Program Lapor Mas Wapres Jalan Terus. Ada Apa?

Lapor Mas Wapres Jalan Terus Hendrik Yaputra, Tempo.co, 12 Juni 2025 | 06.00 WIB Program Lapor Mas Wapres sempat tidak terdengar kabarnya sejak November 2024. Wapres bukan cabang kekuasaan sendiri. TUJUH bulan sudah posko program Lapor Mas Wapres dibentuk di kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta Pusat. Lama tak terdengar kegiatannya, program bentukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak 11 November 2024 itu kembali muncul publikasinya pada awal pekan pertama Juni 2025. Pelaksana tugas Sekretaris …

13 June

Benarkah Jabatan Wakil Presiden Cuma Ban Serep Presiden

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Kepresidenan, Istana Negara, Jakarta, 21 Maret 2025. Tempo/Imam Sukamto Tempo.co. Hendrik Yaputra, 12 Juni 2025 | 06.00 WIB Kedudukan wakil presiden tidak strategis, tak signifikan, bahkan menjadi ban serep presiden. Tapi jadi rebutan partai politik. SEJUMLAH pakar hukum tata negara mengatakan kedudukan wakil presiden (wapres) di Indonesia tidak terlalu strategis dan kekuasaannya tak signifikan. Jabatan wapres kerap …

11 June

Guru Besar UNS Soal SE Hidup Sederhana Aparat Pengadilan: Langkah Progresif!

Tim DANDAPALA – Dandapala ContributorKamis, 22 Mei 2025 11:25 WIB Prof Agus Riewanto (dok.ist) Guru Besar UNS Solo, Prof Dr Agus Riwanto mendukung Surat Edaran (SE) Dirjen Badilum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana bagi Aparatur Pengadilan. Menurutnya hal itu langkah progresif dan strategis dalam reformasi untuk memperkuat integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. “Reformasi peradilan bukanlah sekadar agenda administratif atau kebijakan manajerial semata. Namun juga dalam bentuk core …

11 June

Dosen UNS Solo: Provinsi Soloraya Lebih Rasional Ketimbang Daerah Istimewa

by Kurniawan – Espos.idSOLOPOS – Selasa, 29 April 2025 – 18:46 WIB Esposin, SOLO — Mencuatnya kembali wacana Daerah Istimewa Surakarta (DIS), baru-baru ini, membangkitkan pula wacana pembentukan Provinsi Soloraya. Perlu kajian mendalam untuk menentukan mana yang lebih relevan dengan situasi sekarang, apakah DIS atau Provinsi Soloraya. Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum (FH) UNS Soloo, Agus Riewanto, mengatakan wacana itu akan selalu muncul di setiap rezim. Karena itu, menurut dia, pemerintah pusat harus mengambil sikap …