Masonry Layout

Pembuatan Draf Omnibus Law Harus Terbuka dan Libatkan Publik

PAKAR hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto, mengatakan, masalah utama terkait omnibus law adalah karena hal itu merupakan sesuatu yang sangat baru di Indonesia. Sosialisasi mengenai omnibus law dinilai belum kuat oleh pemerintah dan DPR pada publik, sehingga banyak informasi yang simpang siur. “Sosialisasi yang tidak kuat …

Read More »

Ketentuan PPKM Solo Diubah, Pakar UNS: Walkot Tak Kuat Mengkaji Aturan

Bayu Ardi Isnanto – detikNews – Selasa, 12 Jan 2021 16:09 WIB Mural bertema waspada penyebaran virus Corona hiasi jalan di Solo. (Foto: Agung Mardika/detikcom) Solo –  Regulasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kota Solo secara mendadak berubah pada hari pertama, Senin (11/1) kemarin. Hal tersebut disoroti oleh pakar hukum Universitas Sebelas Maret …

Read More »

Tantangan Gibran di Tahun Pertama Jalankan Roda Pemerintahan di Solo

Calon Wali Kota Solo dari Partai PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka menggelar jumpa pers terkait hasil hitung cepat internal partai di kantor DPC PDI Perjuangan, Purwosari, Solo, Jawa Tengah, Rabu (9/12/2020). Berdasarkan hasil hitung cepat internal partai hingga Rabu (9/12/2020) sore, pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa memperoleh suara sekitar 85 …

Read More »

Belum Dilantik Wali Kota Solo, Putra Jokowi Sudah Diadang Masalah Berat

Gibran Rakabuming Raka dan istrinya usai mencoblos tadi pagi. (Suara.com/RS Prabowo) SuaraSurakarta.id – Dosen Hukum Tata Negara UNS, Agus Riewanto, menyebut Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa bakal menghadapi tantangan berat dalam menjalankan roda pemerintahan Kota Solo. Seperti diketahui, keduanya akan dilantik menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo pada 17 Februari mendatang. Pandemi Covid-19 …

Read More »

Cegah Pencari Untung, 3 Pengadilan Khusus Pemilu Digagas

Ilustrasi pengadilan. (Foto: iStockphoto/Zolnierek) Jakarta, CNN Indonesia — Pengadilan khusus pemilu didesak untuk segera direalisasikan demi memangkas para pencari keuntungan akibat banyaknya pintu putusan kasus pemilu. Selain itu, perlu ada pemangkasan kewenangan berlebih Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Agus Riewanto, pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Univeritas Sebelas Maret, dalam diskusi …

Read More »