M SAHLAN | RABU, 04/01/2023 18:28 WIB Jakarta, Jurnas.com - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Dr. Agus Riewanto menanggapi usulan kembali menerapkan sistem proporsional tertutup pada Pemilu tahun 2024. Sistem tersebut bisa menjawab kelemahan yang ada dalam sistem proporsional terbuka. Agus Riewanto menyoroti dua kelemahan sistem Pemilu Terbuka atau sistem berbasis caleg. Kelemahan tersebut berdasarkan evaluasi pelaksanaan Pemilu 2009, 2014, dan 2019 yang menerapkan sistem proporsional terbuka …

Lebih baik pemerintah berjalan, meski aturannya salah ketimbang tidak ada aturan. Red: Erik Purnama Putra Massa buruh bersama mahasiswa berunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu (21/5/2022). REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polemik terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) mencuat di publik akhir-akhir ini. Pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) …

 Rabu, 17 Agustus 2022 09:34 WIB Tangkapan layar - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sambutan saat menerima penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (14/8/2022). ANTARA/Youtube Sekretariat Presiden/pri. (ANTARA/Youtube Sekretariat Presiden) Semarang (ANTARA) - Pengamat politik dari Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto berpendapat kandidat Pemilihan Presiden 2024 yang didukung atau mendapat restu dari Joko Widodo akan memenangi pilpres mendatang. "Jokowi orang yang kini …

Dosen Hukum Tata Negara FH UNS yang juga pengamat politik Solo, Agus Riewanto menilai survei MAP Unisri ngaya wara karena proses atau tahapan menuju Pilkada Solo 2024 masih lama. Pengamat Politik UNS Solo, Agus Riewanto Solopos.com, SOLO–Hasil survei Prodi Magister Administrasi Publik (MAP) Pascasarjana Unisri Solo yang memunculkan lima nama calon pengganti Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan top of mind warga Solo, mendapat tanggapan dari kalangan akademisi. Seperti disampaikan Dosen …

Andi Saputra - detikNewsSelasa, 05 Okt 2021 13:41 WIB Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Pasal 57 huruf e dan huruf f mengenai peralihan program jaminan sosial PT. Taspen dan Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan. Lalu bagaimana nasib kedua lembaga itu pasca ketokan palu 9 hakim konstitusi itu?Sejatinya, kata pakar hukum tata negara UGM, Oce Madril, putusan MK menegaskan beberapa prinsip. Pertama, pembentukan lembaga penyelenggara jaminan sosial haruslah dengan Undang-Undang. Tidak …

21 January 2022 WartaDepok.com – Arus migrasi manusia yang semakin tidak terbendung di era globalisasi saat ini menuntut kejelasan posisi hukum keimigrasian dalam kacamata hukum Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Bayu Dwi Anggono, Akademisi sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang menjadi Tim Penulis Buku Hukum Keimigrasian: Suatu Pengantar, yang dibedah bersama para Pakar Ilmu Hukum Indonesia dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI sekaligus Guru Besar Hukum Universitas Gajah Mada, …

January 21, 2022 by Tikim Imigrasi Pati  PATI – Jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati mengikuti kegiatan bedah buku dengan judul “Hukum Keimigrasian : Suatu Pengantar” yang diselenggarakan secara virtual oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kamis (20/01/2021). Kegiatan ini merupakan salah satu dari beberapa rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi (HBI) yang ke-72 tanggal 26;Januari 2022 mendatang. Dalam sambutan pembuka, Plt. Dirjen Imigrasi, Widodo Ekatjahjana, menyampaikan bahwa …

By human ditjenim Penulis: Junianto Budi SetyawanEditor: M Fijar Sulistyo JAKARTA – Kajian perihal hukum keimigrasian di Indonesia masih sangat minim. Di perguruan tinggi hukum baik negeri atau swasta masih menempatkan kajian hukum keimigrasian sebagai mata kuliah tambahan, pilihan, atau menjadi pelengkap saat mempelajari hukum kewarganegaraan dan kependudukan. Literatur yang mengupas secara detail tentang hukum keimigrasian juga masih sangat sedikit. Padahal jika diilihat dari perspektif filsafat, baik secara ontologis, epistemologis, dan …

Bawaslu merupakan lembaga pengawas Pemilu yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya senantiasa mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Boyolali terus melakukan upaya dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum. Seperti pada hari Senin (29/8) Bawaslu Kabupaten Boyolali menggelar acara Sosialisasi Peraturan dan Non Peraturan di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Boyolali dengan menghadirkan pakar hukum tata …

Ditulis oleh Rama Agusta pada Rabu, 22 Februari 2023 - 21:53 WIB Anggota Bawaslu Puadi saat memberikan arahan dalam Rapat Penyusunan Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilu, di Jakarta, Rabu (22/2/2023). Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi memandang perlu dibentuk petunjuk teknis (juknis) guna memastikan penerapan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 sesuai dengan prinsip-prinsip yang melatarbelakangi penyusunannya. Hal tersebut dia sampaikan saat membuka Rapat Penyusunan …