Agus Riewanto’s Blog

Berkat Gibran, Calon Muda Bermunculan di Pilkada Solo, yang Tua Saatnya Pensiun? Ini Kata Pengamat

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Adi Surya Samodra Penulis: Adi Surya SamodraEditor: Asep Abdullah Rowi TRIBUNSOLO.COM, SOLO – Kemunculan kaum muda ke dalam panggung Pilkada Solo 2020 dinilai menjadi energi positif sebagai proses penyerahan tongkat estafet kepemimpinan. Setelah munculnya putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka yang merupakan pemuda 32 tahun, belum lama ini muncul nama GPH Paundrakarna Sukmaputra Jiwanegara atau cucu Soekarno (40). Pengamat Politik dan Ketatanegaraan dari Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto memaparkan, Indonesia telah masuk ke dalam fase …

Read More »

Melihat Peluang Gibran di Pilkada Solo 2020…

Kompas.com - 02/11/2019, 05:49 WIB Penulis : Ariska Puspita AnggrainiEditor : Sari Hardiyanto Penulis Ariska Puspita Anggraini | Editor Sari Hardiyanto KOMPAS.com - Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, menyatakan keseriusannya untuk mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo pada Pilkada Solo 2020 mendatang. Selain sosok Gibran, Gerindra pun dikabarkan tengah mendekati cucu Presiden Soekarno, Paundrakarna Sukmaputra Jiwanegara, atau yang biasa dikenal dengan nama Paundra di Pilkada Solo …

Read More »

Tak Selaras dengan Pidato Sewaktu Pelantikan, Kabinet Super Pelangi Ini Diprediksi Bakal Bikin Repot Jokowi. Apa Alasannya?

Bayu Dwi Mardana Kusuma - Sabtu, 26 Oktober 2019 | 07:45 WIB Fotokita.net - Kabinet Indonesia Maju yang akan menjalankan program dan janji kampanye Presiden Joko Widodo - Wakil Presiden Ma'ruf Amin lima tahun ke depan telah lengkap. Wajah kabinet yang disebut super pelangi ini memancing komentar dari beragam pihak.  Lantas, mengapa kabinet baru ini dijuluki super pelangi?  Penambahan 12 wakil menteri membuat kabinet Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin disebut kabinet super pelangi. Sebab, semakin kentara …

Read More »

Jokowi Otak-atik Nomenklatur Kementerian, Ahli Pertanyakan Pertimbangan DPR

Andi Saputra - detikNews Rabu, 23 Okt 2019 13:44 WIB Jakarta - Dalam Kabinet Jilid 2, Jokowi kembali melakukan otak-atik nomenklatur kabinet. Seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali membawahi Perguruan Tinggi (PT). Selain itu juga ada penarikan Badan Ekonomi Kreatif ke bawah Kementerian Pariwisata (Kemenparekraf).Otak-atik nomenklatur tersebut ternyata bukan bagian dari hak prerogatif Presiden. Dalam peleburan atau penambahan kementerian, perlu persetujuan DPR.Pasal 19 UU Kementerian Negara menyatakan: Pengubahan sebagai akibat …

Read More »

Tanpa ‘Duo F’ Fahri Hamzah dan Fadli Zon, Senayan DPR RI Bakal ‘Sunyi’ hingga Lima Tahun Mendatang?

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Adi Surya Samodra Penulis: Adi Surya SamodraEditor: Asep Abdullah Rowi TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Dua anggota DPR RI yang selama ini cukup vokal dan sering menuai kontroversi sehingga menyita perhatian publik yakni Fahri Hamzah dan Fadli Zon tidak lagi duduk dalam pimpinan DPR RI. Diprediksi, bakal terjadi perubahan dan dinamika di dalam tubuh DPR selama lima tahun mendatang. Menurut Pengamat Politik dan Tata Negara dari Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto, tidak adanya …

Read More »

Terpilih Jadi Ketua DPR RI, Ini yang Harus Dilakukan Anak Megawati Soekarnoputri Puan Maharani

Rabu, 2 Oktober 2019 17:24 Laporan Wartawan TribunSolo.com, Adi Surya Samodra TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Putri Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani terpilih menjadi Ketua DPR RI untuk masa periode 2019-2024. Pengamat Politik dan Ketatanegaraan dari Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto memaparkan, ada alasan yang mendasari kenapa mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu terpilih. Dia menggeser Bambang Soesatyo yang sebelumnya menduduki Ketua DPR RI. "Termasuk ada harapan kepadanya (Puan Maharani)," paparnya kepada TribunSolo, Rabu (2/10/2019). Dosen Hukum …

Read More »

Ahli Hukum Tata Negara: Ketua MPR dari Parpol Pemenang Pemilu

Andi Saputra - detikNews. Senin, 30 Sep 2019 13:16 WIB Jakarta - Bursa Ketua MPR memanas usai MPR periode 2014-2019 selesai bertugas. Kini ada 10 pimpinan MPR, lalu siapa yang seharusnya menjadi Ketua?"Berdasarkan teori-teori tersebut dapat dikatakan bahwa pemilhan Ketua MPR haruslah disusun berdasarkan basis relasi antara kehendak pemilih dalam pemilu," kata ahli hukum tata negara Dr Agus Riewanto kepada detikcom, Senin (30/9/2019).Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH Universitas Sebelas …

Read More »

DPR Sepakat Kementerian Baru Urusi Regulasi, Ahli: Untuk Atasi Obesitas Aturan

Andi Saputra - detikNews Rabu, 18 Sep 2019 16:06 WIB Jakarta - Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) akan disahkan oleh DPR dalam waktu dekat. Salah satunya akan membentuk kementerian baru yang mengurusi soal regulasi. Alternatif lain ialah lembaga negara setingkat menteri."UU P3 ini memang perlu dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini, terutama terkait dengan sinkronisasi dan harmonisasi serta lembaga pembuatnya yang belum …

Read More »

Ini Kelemahan Revisi UU KPK Menurut Pakar Hukum Tata Negara UNS

SOLO, solotrust.com – Revisi Undang -Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menimbulkan polemik di kalangan masyarakat karena dianggap bisa melemahkan kinerja KPK. Pakar Hukum Tata Negara UNS, Agus Riwanto menyebut dalam draft Revisi UU KPK menghapus kewenangan KPK untuk mengangkat penyelidik dan penyidik independen, hal itu ditegaskan dalam Pasal 43 dan 45, bahwa KPK hanya berwenang mengangkat penyidik dan penyelidik yang berasal dari kepolisian …

Read More »

Pakar Hukum Tata Negara UNS Sebut Revisi UU KPK Bisa Hilangkan Taring KPK

13 September 2019 21:33 WIB Pakar Hukum Tata Negara UNS, Agus Riwanto SOLO, solotrust.com -  Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret, (UNS) Surakarta, Agus Riwanto mengkritisi sejumlah aspek yang termuat Revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap menghilangkan marwah lembaga negara tersebut. Pertama-tama pembentukan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas merupakan representasi dari pemerintah dan DPR yang berupaya melakukan intervensi ke dalam kelembagaan KPK. Secara mekanisme pembentukan …

Read More »