Kompas.com - 10/10/2021, 15:26 WIB Warga menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) kesehatan saat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Bandung di TPS 10, Desa Pangauban, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/12/2020). KPU Kabupaten Bandung melaksanakan pemungutan suara pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung 2020 dari jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 2.356.412 pemilih pada 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/wsj.(ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI) Penulis …

Pakar Hukum Tata Negara FH UNS, Dr Agus Riewanto SH MH (SMSolo/dok) SOLO, suaramerdeka-solo.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini tengah menggodok agenda Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada 2024. Berbeda dengan edisi Pemilu tahun-tahun sebelumnya, kali ini KPU merencanakan pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan calon legislatif DPR-DPRD dengan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota digelar pada tahun yang sama. Rencananya pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan calon legislatif DPR-DPRD …

Bayu Ardi Isnanto - detikNewsKamis, 02 Sep 2021 20:48 WIB Solo - Isu perpanjangan masa jabatan presiden kembali mencuat seiring munculnya isu amandemen UUD 1945 dan pembahasan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). Pakar hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto mengingatkan hal ini bakal mencederai ruh reformasi."Reformasi 98 itu muncul atas keinginan pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi seperti orde baru. Kalau sekarang tiga periode, ya kembali seperti orde baru. Ruh dari …

Jika partai pendukung Jokowi merestuinya untuk menjadi presiden tiga periode, maka itu bukan sesuatu yang mustahil. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang sudah berkali-kali menolak untuk menjadi presiden selama tiga periode. Presiden ke-7 itu tegas menyatakan wacana itu menampar mukanya. Meski demikian, jika partai pendukung Jokowi merestuinya untuk menjadi presiden tiga periode, maka itu bukan sesuatu yang mustahil. Hal tersebut disampaikan oleh Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret …

Monday, 12 July 2021 Baru-baru ini perkembangan jaringan 5G semakin dikembangkan. Indonesia pun tak mau ketinggalan, sejumlah provider Tanah Air sudah mencoba jaringan tersebut di beberapa wilayah, khususnya DKI Jakarta.  Nantinya, dengan adanya jaringan 5G, penyerapan informasi lebih cepat ketimbang 4G. Seseorang bisa mengoptimalkan perkembangan teknologi hanya dari smartphone.  Dengan perkembangan teknologi, sudah saatnya era digitalisasi merambah ke semua wilayah di Indonesia. Mulai dari bekerja, belajar, sampai kampanye.  Menurut Menteri …

7 Juli 2021 , 10:47 WIB | Tyo Eka - Timlo.netin Pendidikan, Umum PD Aisyiah Surakarta dan FH UNS menggelar Sosialisasi Regulasi Penanggulangan Covid-19 untuk Ibu Rumah Tangga (ist) Solo — Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Daerah Aisyiah Surakarta dan Researches Group Pemilu dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (FH UNS) menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Zolia Signa Hotel Solo. “Pelaksanaan Focus Group Discussion memang dilaksanakan pada tanggal 7 juni 2021 lalu. Diantara pemberi materi antara …

Kamis, 22 Juli 2021 12:48 WIB Dr. Agus Riwanto Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum dan Direktur LKBH FH Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS)  TRIBUNNEWS.COM - Rektor Universitas Indonesia (UI), Ari Kuncoro, menjadi sorotan karena merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama BUMN. Menanggapi hal itu, Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum dan Direktur LKBH FH Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Dr. Agus Riwanto, mengatakan seharusnya hal tersebut tidak dilakukan oleh Rektor …

Sri Hartanto- Minggu, 22 Agustus 2021 | 17:46 WIB Pengamat Hukum Tata Negara FH UNS, Dr Agus Riewanto SH MH SOLO, suaramerdeka-solo.com - Pemberian keringanan hukuman atau remisi bagi Narapidana kasus korupsi Djoko Tjandra mengundang reaksi dari berbagai pihak. Pengamat hukum tata negara yang juga dosen Pasca Sarjana UNS, Dr Agus Riewanto bersuara lantang. Menurutnya, keputusan pemberian remisi bagi terpidana korupsi dalam kasus pengalihan hak tagih piutang atau cessie Bank Bali tersebut seuatu yang aneh. "Pemberian remisi bagi Djoko Tjandra merupakan keputusan …

Bayu Ardi Isnanto - detikNews Kamis, 22 Jul 2021 15:18 WIB Amplop bansos Karanganyar dari dana Baznas bertulis nama Bupati Karanganyar dan istri (Foto: Istimewa) Solo -  Nama Bupati Karanganyar, Juliyatmono, beserta istri yang tertera pada amplop bantuan sosial (bansos) tunai dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menjadi polemik. Pakar hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto, menilai hal tersebut berpotensi masuk ke ranah pidana. Agus menyebutkan bahwa pengelolaan zakat sudah diatur secara …

Ronald Seger Prabowo  Minggu, 22 Agustus 2021 | 17:16 WIB Terpidana kasus dugaan pemberian suap kepada penegak hukum dan pemufakatan jahat Djoko Tjandra mengacungkan jempol sebelum menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/4/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto] SuaraSurakarta.id - Narapidana kasus korupsi Djoko Tjandra mendapat remisi atau pengurangan masa hukuman dari pemerintah. Keputusan pemberian remisi bagi terpidana korupsi dalam kasus pengalihan hak tagih piutang atau cessie Bank Bali mendapat sorotan …