Aksi dosen dan mahasiswa UNS menolak upaya pelemahan terhadap KPK. -- Foto: Bayu Ardi Isnanto/detikcom Solo - Sejumlah dosen dan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menyatakan menolak segala upaya pelemahan KPK. Mereka membubuhkan tanda tangan pada kain sebagai bentuk dukungan kepada KPK. Aksi tersebut diinisiasi oleh Pusat Studi Transparansi Publik dan Antikorupsi (Pustapako) UNS, Rabu (11/9/2019). Puluhan civitas akademika UNS ikut mendukung aksi di gedung LPPM UNS tersebut. Selain melakukan …

Bayu Ardi Isnanto - detikNews Senin, 09 Sep 2019 17:03 WIB Solo - Revisi UU KPK dinilai hanya akan melemahkan lembaga anti rasuah. Ahli hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riewanto menyebut KPK hanya akan fokus menjadi lembaga pencegahan ketimbang penindakan.Agus menduga revisi UU nomor 30 tahun 2002 yang diusulkan DPR memiliki agenda terselubung. Menurutnya, korupsi akan semakin merebak ketika revisi UU tersebut disahkan."Ini pasti ada hidden agenda …

Ahli hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riewanto. Foto: Istimewa Solo - Revisi UU KPK dinilai hanya akan melemahkan lembaga anti rasuah. Ahli hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riewanto menyebut KPK hanya akan fokus menjadi lembaga pencegahan ketimbang penindakan. Agus menduga revisi UU nomor 30 tahun 2002 yang diusulkan DPR memiliki agenda terselubung. Menurutnya, korupsi akan semakin merebak ketika revisi UU tersebut disahkan. "Ini …

Andi Saputra - detikNews Rabu, 25 Sep 2019 11:49 WIB Jakarta - DPR menyetujui pembentukan Kementerian Regulasi guna menyederhanakan berbagai peraturan yang tumpang tindih. Hal itu seiring dengan disahkannya revisi UU Peraturan Pembentukan Perundangan Perundang-undangan (P3), Selasa (24/9) kemarin."Revisi UU P3 mengikat Presiden menepati janjinya utk membuat lembaga legislasi nasional," kata ahli hukum tata negara UNS Solo, Agus Riewanto saat dihubungi detikcom, Rabu (25/9/2019).Menurut Agus, terdapat substansi revisi UU P3 ini …

Andi Saputra - detikNews Kamis, 22 Agu 2019 08:24 WIB Jakarta - 20 Tahun reformasi, perkembangan hukum tata negara terus mengalami dinamika. Salah satunya soal perlu kembali mengembalikan peran Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Mengapa?"Tujuan utama kebutuhan haluan negara bukan untuk 'romantisme' mengembalikan sejarah Orde Baru yang kelam itu, melainkan untuk akuntabilitas kinerja lembaga-lembaga negara, karena dalam realitasnya pertanggungjawaban kinerja lembaga-lembaga negara pasca Reformasi tidak cukup jelas dalam UUD 1945 akibatnya …

Andi Saputra - detikNews Rabu, 21 Agu 2019 08:20 WIB Jakarta - Kegeraman Presiden Joko Widodo atas banyaknya regulasi kembali memuncak dan disampaikan dalam pidato tahunan MPR. Menurut Jokowi, hal itu menghambat pembangunan di sana-sini sehingga perlu penataan legislasi.Untuk menata regulasi yang amburadul itu, Jokowi mencetuskan akan membentuk Pusat Legislasi Nasional (PLN). Menurut ahli hukum tata negara Agus Riewanto, sebaiknya PLN diisi dari unsur Kemendagri, Kemenkumham, dan Setkab."Untuk mewujudkannya presiden sebaiknya …

Andi Saputra - detikNews Selasa, 20 Agu 2019 08:35 WIB Jakarta - Dalam pidato tahunan di depan MPR, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pembangunan terhambat karena ruwetnya legislasi. Oleh sebab itu, langkah konkret Jokowi dinanti untuk menata ulang legislasi."Pada saat kampanye debat publik di Pilpres tahun 2019 kemarin, Capres Jokowi berjanji hendak mendirikan Pusat Legislasi Nasional sebagai jawaban atas berbagai masalah terkait dengan produk legislasi di Indonesia yang rumit," kata ahli …

Andi Saputra - detikNews Selasa, 20 Agu 2019 09:41 WIB Jakarta - Dalam sidang bersama DPR dan DPD, Presiden Joko Widodo menyinggung soal hukum di Indonesia yang ruwet. Menurut ahli hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (FH UNS) Agus Riewanto penyebabnya banyak hal dan harus disudahi."Penyebabnya, pertama, banyaknya pintu saat pembentukan regulasi, baik pada tahap penyusunan, pembahasan, sampai dengan pengesahan peraturan perundang-undangan (Kemenkumham, Kemensetneg, dan Sekretariat Kabinet)," kata …

Andi Saputra - detikNews Selasa, 20 Agu 2019 15:57 WIB Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut regulasi di Indonesia rumit dan ruwet sehingga menghambat akselerasi pembangunan. Ternyata tidak hanya di tingkat pusat, keruwetan di tingkat daerah tidak kalah rumitnya."Selama ini produk Perda juga menjadi sumber kesemrawutan perundang-undangan di Indonesia. Terutama ketidaksinkronan antar Perda dalam persoalan yg sama, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum, menghambat investasi dan pelanggaran HAM. Itulah sebabnya dalam pembentukan …

Sekelumit pendapat (bersama kolega Agus Riewanto FH UNS) terkait “kejar tayang” pembentukan RUU menjadi UU oleh Legislator di akhir masa jabatan (Kompas, 13 Agustus 2019, h.2)