Agus Riewanto’s Blog

Studi Hukum Keimigrasian Jangan Hanya Jadi Pelengkap di Perguruan Tinggi

By Sindikat Post19 Februari 2022 Sindikat Post, Jakarta – Kajian perihal hukum keimigrasian di Indonesia masih sangat minim. Di perguruan tinggi hukum baik negeri atau swasta masih menempatkan kajian hukum keimigrasian sebagai mata kuliah tambahan, pilihan, atau menjadi pelengkap saat mempelajari hukum kewarganegaraan dan kependudukan. Literatur yang mengupas secara detail tentang hukum keimigrasian juga masih sangat sedikit Padahal jika diilihat dari perspektif filsafat, baik secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis, hukum keimigrasian sudah …

Read More »

Posisi Migrasi Manusia Perlu Kejelasan

23 January 2022, 18:00 WIB Gana Buana | Politik dan Hukum Acara bedah buku "Hukum Keimigrasian Suatu Pengantar" di Gedung Sentra Mulia, Kuningan, Jakarta ARUS migrasi manusia yang semakin tidak terbendung di era globalisasi saat ini menuntut kejelasan posisi hukum keimigrasian dalam kacamata hukum Indonesia. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, Hukum Keimigrasian tidak dapat lepas dari aspek hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pidana, dan …

Read More »

Pakar Hukum UNS Luruskan Kesalahpahaman Terkait Pelaporan Gibran dan Kesang ke KPK

Kamis, 13 Januari 2022 – 20:28 WIB Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Foto: Romensy Augustino/JPNN.com jateng.jpnn.com, SOLO - Pakar Hukum Tata Negara UNS Surakarta Agus Riewanto menilai, kasus pelaporan Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pengarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan berarti keduanya bersalah. Menurutnya, adanya pelaporan terhadap Gibran dan Kaesang mengindikasikan adanya keseimbangan peran publik yang berekspektasi tinggi pada tokoh-tokoh tertentu agar mereka bersih dari korupsi. "Dalam rangka …

Read More »

Pilkada Solo 27 November 2024, Masa Jabatan Gibran Hanya 4 Tahun?

Dengan pilkada serentak nasional yang dijadwalkan pada 27 November 2024, maka jabatan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak genap lima tahun Solopos.com, SOLO — Pemerintah bersama DPR RI dan penyelenggara pemilihan umum telah menyekapati pelaksanaan pilkada serentak nasional termasuk di Solo pada 27 November 2024. Tanggal itu ditetapkan sebagai hari pemungutan suara serentak semua jenis pilkada mulai dari pilkada kabupaten/kota hingga provinsi. Sedangkan untuk pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah …

Read More »

Pakar HTN UNS: Presidential Threshold Bukan Masalah Konstitusi

oleh HUMAS UNS | Jan 7, 2022 14:35 | Berita Terkini UNS — Presidential threshold 20 persen yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang (UU) Pemilu No. 7/ 2017 beberapa hari terakhir kembali ramai dibicarakan publik. Pasalnya, sejumlah Partai Politik (Parpol) yang keberatan dengan aturan ini berencana mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu dekat. Mereka beralasan presidential threshold 20 persen terlalu tinggi sehingga membuat Pilpres tidak demokratis, menghambat figur muda untuk nyapres, dan membuat …

Read More »

Penjelasan Ahli Hukum Terkait Hak Imunitas pada Kasus Arteria Dahlan

Kompas.com - 05/02/2022, 19:05 WIB Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021).(KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA) Penulis Alinda Hardiantoro | Editor Sari Hardiyanto KOMPAS.com - Kasus dugaan ujaran kebencian yang menjerat Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan berhenti di tingkat penyelidikan. Jajaran Polda Metro Jaya tidak melanjutkan penyelidikan kasus tersebut karena sebagai anggota DPR, Arteria Dahlan memiliki hak imunitas. Kabid Humas Polda Metro Jaya …

Read More »

Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Ini Kata Pakar Hukum UNS

Kompas.com - 02/12/2021, 16:43 WIB Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin jalannya sidang perkara Pengujian Formil dan Materiil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Sidang dengan acara mendengarkan keterangan DPR dan Presiden tersebut ditunda dan akan digelar kembali pada 17 Juni 2021. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.(ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN) Penulis Dian Ihsan | Editor Dian Ihsan KOMPAS.com - …

Read More »

Polemik Presidential Threshold 20 Persen, Ini Kata Pakar UNS

Kompas.com - 08/01/2022, 12:03 WIB Ilustrasi ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold)(KOMPAS/HANDINING) Penulis Dian Ihsan | Editor Dian Ihsan KOMPAS.com - Presidential threshold 20 persen yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu No. 7/2017 beberapa hari terakhir kembali ramai dibicarakan publik. Pasalnya, sejumlah Partai Politik (Parpol) yang keberatan dengan aturan ini berencana mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu dekat. Mereka beralasan presidential threshold 20 persen terlalu tinggi …

Read More »

Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Jenderal Andika, Pengamat Sebut Harus Melalui Revisi UU TNI

Kamis, 11 November 2021 08:53 WIB Penulis: Faryyanida Putwiliani Editor: Daryono Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa bersiap mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/11/2021). Presiden Joko Widodo mengajukan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi calon tunggal Panglima TNI kepada DPR sebagai pengganti Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun. Tribunnews/Jeprima  TRIBUNNEWS.COM - Pengamat …

Read More »

UU Ciptaker Diputus Cacat Formil oleh MK, ini Penjelasan Pakar Hukum UNS

oleh HUMAS UNS | Nov 30, 2021 17:06 UNS — Mahkamah Konstitusi (MK) RI beberapa hari yang lalu baru saja memutus hasil judicial review terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Kamis (25/11/2021), MK mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil. Putusan tersebut merupakan kali pertama sejak berdiri, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil. Majelis hakim yang dipimpin Ketua MK RI, Anwar Usman, …

Read More »