Sekelumit pendapat (bersama kolega Agus Riewanto FH UNS) terkait “kejar tayang” pembentukan RUU menjadi UU oleh Legislator di akhir masa jabatan (Kompas, 13 Agustus 2019, h.2)

Sabtu, 10 Agustus 2019 16:03 Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ryantono Puji Santoso TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Kepengurusan PDI Perjuangan (PDIP) tahun 2019 - 2024 sudah diumumkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dalam Kongres PDIP V di Bali. Dalam kepengurusan tersebut masih didominasi orang lama. Wilayah Dapil Solo Raya hanya diwakili dua tokoh yakni Puan Maharani dan Bambang Wuryanto. Minimnya tokoh Kandang Banteng Soloraya yang masuk kepengurusan ini dibaca oleh Pengamat, bahwa Megawati Soekarnoputri masih nyaman dengan orang lama. Dosen Hukum …

Rabu, 7 Agustus 2019 17:15 Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ryantono Puji Santoso TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan di Bali pada 8 sampai 11 Agustus 2019, pengamat menilai PDI Perjuangan butuh sosok muda dalam kepengurusan. Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS Agus Riwanto sekaligus pengamat politik Solo mengatakan, PDI Perjuangan butuh kader muda dalam kepengurusan mereka. "Sosok muda adalah kewajiban sejarah, perlu itu," papar Agus Riwanto dihubungi TribunSolo.com, Rabu (7/8/2019). Menurut Agus, kader muda perlu ruang di dalam kepengurusan partai PDI Perjuangan pusat. Adanya …

Selasa, 6 Agustus 2019 11:32 Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ryantono Puji Santoso TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Pengamat politik ikut angkat bicara soal nama Gibran Rakabuming Raka yang masuk dalam bursa Pemilihan Wali Kota di Pilkada Solo 2020. Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS Agus Riwanto sekaligus pengamat politik Solo mengatakan, soal Gibran Rakabuming Raka yang namanya masuk dalam bursa Pemilihan Wali Kota Pilkada Solo 2020 memang tidak ada persoalan. Bila Gibran Rakabuming Raka ingin maju dalam Pemilihan Wali Kota Pilkada 2020 nanti juga tidak ada persoalan …

Andi Saputra - detikNews Kamis, 18 Jul 2019 10:43 WIB Tangerang - Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah tidak terima bila dirinya dipolisikan dengan laporan penyerobotan lahan Kemenkum HAM. Wali Kota akhirnya melaporkan balik dengan dalih Kemenkum HAM melanggar RT/RW. Bagaimana sebetutlnya aturan pengelolaan barang milik negara (BMN)?"Dari aspek hukum, tanah merupakan salah satu jenis aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah. Aset tanah tersebut dilaporkan pemerintah dalam laporan keuangan pemerintah pusat berdasarkan …

Andi Saputra - detikNews Rabu, 17 Jul 2019 08:08 WIB Jakarta - Kasus Baiq Nuril membuka kotak pandora bahwa putusan pengadilan tidak selamanya adil. Untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, kepala negara turun tangan memberikan amnesti dan sedang dimintakan persetujuan DPR. Namun ada pekerjaan rumah (PR) yang juga mendesak, yaitu revisi UU Amnesti. Mengapa penting?"Penggunaan hak prerogatif dalam pemberian remisi ini agar tidak digunakan oleh presiden sekehendaknya, maka perlu diatur kriteria …

Penulis: Agus Riwanto - Astuti Usman - Faisal Riza - Fritz Edward Siregar Heru Cahyono - Hifdzil Alim - Jaharudin Umar, dkk - Mohammad Muhammad Yasin - Ratna Dewi Pettalolo - Ruhemansyah - Thomas Wakano Kajian evaluatif yang dilakukan dalam buku ini hendak mendorong beberapa gagasan baru untuk memperbaiki aspek electoral justicesystem di Indonesia. Usulan perbaikan tersebut mencakup: Politik hukum dalam penyusunan desain sistem penegakan hukum Pemilu perlu diarahkan pada: …

Rabu, 29 Mei 2019 10:10 Laporan Wartawan TribunSolo.com, Asep Abdullah Rowi TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno (Prabowo-Sandi) telah melayangkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Pengamat Politik dan Ketatanegaraan dari Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto, gugatan hasil Pilpres 2019 yang dilayangkan pada 24 Mei 2019 oleh kubu 02 itu harus diikuti sesuai prosedur dan aturan di MK. Yakni mulai sidang perdana diperkirakan 14 Juni …

Rabu, 29 Mei 2019 14:11 Laporan Wartawan TribunSolo.com, Asep Abdullah Rowi TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Kuasa Hukum capres dan cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno (Prabowo-Sandi), Bambang Widjojanto (BW) menilai Mahkamah Konstitusi (MK) jangan menjadi 'Mahkamah Kalkulator'. Hal itu disampaikan oleh BW saat melayangkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) bersama Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ke MK. Berdasarkan analisis Pengamat Politik dan Ketatanegaraan dari Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto, pernyataan BW dimungkinkan bentuk ekspresi …

Haris Fadhil - detikNews Senin, 27 Mei 2019 09:43 WIB Jakarta - Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan sejumlah link pemberitaan sebagai bukti untuk gugatan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Lalu, seberapa kuat link berita sebagai alat bukti?Ahli hukum tata negara dari UNS Solo, Dr Agus Riewanto, mengatakan ada sejumlah alat bukti yang bisa diajukan ke MK seperti diatur dalam Peraturan MK. Dia menyatakan alat bukti itu antara lain surat, dokumen, dan …