March 18, 2023
Bertemu Gibran, Pengamat: Anies Baswedan Lebih Diuntungkan
Triawati Prihatsari • 15 November 2022 20:52 Pengamat politik UNS, Agus Riewanto. Medcom.id/ Triawat…
March 18, 2023
Sanksi Ganjar dan Rudy Dinilai Skenario PDI Perjuangan Raih Simpati Publik
Pengamat politik UNS, Agus Riewanto. Medcom.id/ Triawati PP Triawati Prihatsari • 29 Oktober 2022 18…
March 18, 2023
Perppu Cipta Kerja Dinilai Jadi Solusi Agar Tidak Ada Penyalahgunaan Kekuasaan
Jumat, 27 Januari 2023 22:28 WIB Pengamat Politik dan Hukum Ketatanegaraan dari Fakultas Hukum Unive…
SIARAN PERS : BPHN : PERLU JALAN TENGAH ANTARA PROPORSIONAL TERBUKA DAN TERTUTUP UNTUK MEMPERBAIKI SISTEM PEMILU YANG ADA
March 18, 2023
SIARAN PERS : BPHN : PERLU JALAN TENGAH ANTARA PROPORSIONAL TERBUKA DAN TERTUTUP UNTUK MEMPERBAIKI SISTEM PEMILU YANG ADA
Oleh Humas BPHN 7 Februari 2023 Diskursus publik tentang sistem pemilu proporsional terbuka dan ter…
March 18, 2023
Bagaimana Keikutsertaan Masyarakat dalam Mewujudkan Siaran Berkualitas? Berikut Tanggapan Pakar Hukum UNS
by HUMAS UNS | Feb 2, 2023 18:27 | Berita Terkini UNS — Tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan…
March 18, 2023
Perppu Ciptaker Dinilai Solusi agar Tak Ada Penyalahgunaan Kekuasaan
Pakar Hukum Tata Negara UNS Surakarta, Agus Riewanto menilai jika Perppu Ciptaker tidak ada, maka ki…
March 18, 2023
Perppu Ciptaker Solusi Agar Tidak Terjadi Penyalahgunaan Kekuasaan
Hendro D Situmorang / YUDSelasa, 31 Januari 2023 | 07:43 WIB Puluhan buruh saat aksi unjuk rasa di d…
March 18, 2023
Kata Pakar Soal Sistem Pemilu Proporsional Terbuka
M SAHLAN | RABU, 04/01/2023 18:28 WIB Jakarta, Jurnas.com – Pakar Hukum Tata Negara Universita…
March 18, 2023
Pakar Tata Negara UNS Sebut Perppu Ciptaker Solusi Putusan MK
Lebih baik pemerintah berjalan, meski aturannya salah ketimbang tidak ada aturan. Red: Erik Purnama …
March 18, 2023
Pengamat: Capres 2024 yang didukung Jokowi akan menang
Rabu, 17 Agustus 2022 09:34 WIB Tangkapan layar – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sa…
-
Bertemu Gibran, Pengamat: Anies Baswedan Lebih Diuntungkan
Triawati Prihatsari • 15 November 2022 20:52 Pengamat politik UNS, Agus Riewanto. Medcom.id/ Triawati PP …
Read More » -
Sanksi Ganjar dan Rudy Dinilai Skenario PDI Perjuangan Raih Simpati Publik
-
Perppu Cipta Kerja Dinilai Jadi Solusi Agar Tidak Ada Penyalahgunaan Kekuasaan
-
SIARAN PERS : BPHN : PERLU JALAN TENGAH ANTARA PROPORSIONAL TERBUKA DAN TERTUTUP UNTUK MEMPERBAIKI SISTEM PEMILU YANG ADA
-
Bagaimana Keikutsertaan Masyarakat dalam Mewujudkan Siaran Berkualitas? Berikut Tanggapan Pakar Hukum UNS
-
MEMBANGUN MODEL DESA ANTI POLITIK UANG SEBAGAI STRATEGI BAWASLU DALAM MENCEGAH PILKADA CURANG
Agus Riwanto, Achmad Achmad, Suranto Suranto, Sunny Ummul Firdaus, Sri Wahyuni Vol 50, No 3 …
Read More » -
Model Pengintegrasian Penegakan Hukum Pilkada Serentak Guna Mewujudkan Keadilan Substantif (Evaluasi Penegakan Hukum Pilkada Serentak 2015-2020)
-
Membangun Model Desa Anti Politik Uang sebagai Strategi BAWASLU dalam Mencegah PILKADA Curang
-
The Annexation of The General Judiciary Against Consumer Dispute Resolution Agency
-
The Construction of Law Neutrality of State Civil Apparatus in the Simultaneous Local Election in Indonesia
-
Menyiapkan Profesional Hukum Menyikapi Era Disruptif : Peluang dan Tantangan
Fakultas Syariah Iain Surakarta menyelenggarakan program afirmatif utk penguatan kompetensi mahasiswa, yg rancang-bangunnya sebagian sdh …
Read More » -
Critical Politic Education For Adolescent Voter And Its Correlation To The Quality Of DPR, DPD And DPRD Members In Indonesia
-
Konstruksi Model Penanggulangan Korupsi di Lembaga Peradilan
-
ENGINEERING CULTURE OF POSITIVISTIC LAW TO PROGRESSIVE LAW FOR ESTABLISHING THE SUBSTANTIVE JUSTICE OF LAW ENFORCEMENT
-
Engineering Culture of Posotovistic Law to Progressiveme Law for Establishing the Substantive Justive of Law Enforcement
-
Critical Politic Education For Adolescent Voter And Its Correlation To The Quality Of DPR, DPD And DPRD Members In Indonesia
-
Synchronization of Business, Law and Social Science to Anticipate the Industry 4.0 Impact in 2025
-
Konstruksi Model Penanggulangan Korupsi di Lembaga Peradilan
-
ENGINEERING CULTURE OF POSITIVISTIC LAW TO PROGRESSIVE LAW FOR ESTABLISHING THE SUBSTANTIVE JUSTICE OF LAW ENFORCEMENT