Timeline page
2025
2024
-
19 AugustPengamat: Komunikasi media sosial tingkatkan elektabilitas Kaesang
-
18 AugustTim Hukum PDIP Nilai Keterangan Ahli KPU Lemah
-
18 AugustPengamat: Ada 2 Alasan Pembangunan Solo Tetap Berlanjut, meski Gibran Mundur
-
18 August6 Parpol Keroyok PDIP Solo, Pakar UNS Sebut Bukan Jaminan Menang Pilkada
-
18 AugustWacana Duet Ahmad Luthfi – Kaesang di Pilgub Jateng, Pakar UNS Sebut Kaesang Perlu Yakinkan Parpol
-
18 August3 Pandangan Pakar UNS Solo Jateng Soal DIS, Ungkap Ada Piagam Kedudukan Tertanggal 19 Agustus 1945
-
18 AugustWacana Daerah Istimewa Surakarta, Pakar UNS Solo Jateng: Tak Perlu Pemekaran, UU Masih Berlaku
-
18 AugustPengamat UNS Jateng Ungkit Gerakan Anti-Swapraja Penghalang Terbentuknya Daerah Istimewa Surakarta
-
18 AugustPengamat: Ada 2 Alasan Pembangunan Solo Tetap Berlanjut, meski Gibran Mundur
-
18 AugustPengamat Politik: Efek Jokowi Masih Pengaruhi Dinamika Pilkada Sragen
-
5 MayKehadiran Menteri di MK memberi transparansi-akuntabilitas bansos
-
5 MayPakar: MK harus putuskan sengketa pemilu sesuai prinsip keadilan
-
5 MayPengamat apresiasi MK hadirkan empat menteri dalam sidang PHPU
-
5 MayPengamat: Ketua DPR harus dari partai pemenang Pemilu 2024
-
5 MayTokoh muda ramaikan bursa Pilkada Jateng, Sudaryono berpeluang
-
5 MayPakar Hukum : Dissenting Opinion Hakim MK Jadi Refleksi Penguatan Lembaga Pemilu
-
5 MayGelombang Petisi Akademisi, Jokowi Diminta Minta Maaf Secara Terbuka
-
5 MayIntensitas Kunjungan Jokowi ke Jateng Pertanda Kekhawatiran
-
5 MayPengamat Politik UNS Agus Riewanto: Masih Sulit Goyang Kandang Banteng
-
5 MayDKPP Putuskan KPU Langgar Kode Etik, Apa Kata Pakar Hukum Tata Negara?
-
5 MayPakar: MK Harus Putuskan Sengketa Pemilu Sesuai Prinsip Keadilan
-
5 MayPDIP Ingatkan Partai Lain, Partai Pemenang Pemilu Berhak Atas Jatah Kursi Ketua DPR
-
5 MayHadirkan Empat Menteri di Sidang PHPU, Pengamat: Baru Kali Ini MK Berani
-
5 MayPakar Sebut Pilpres 2024 Satu Putaran Sulit Terwujud
-
5 MayPakar: Hak Angket DPR Tak Bisa Batalkan Hasil Pemilu, MK yang Berwenang
-
8 MarchKonsolidasi Jelang Pemilu di Wonogiri, Agus: Harus Bebas Dulu Baru Adil
-
8 March2 Nama Asal Jawa Tengah Jadi Panelis Debat Capres 2024, Ini Profilnya
-
8 MarchPakar Sebut Pilpres 2024 Satu Putaran Sulit Terwujud
-
8 MarchPilpres 2024, Pengamat Sebut Para Capres Dipastikan Minta ‘Restu’ Jokowi Agar Menang
-
8 MarchKomentar Pengamat Soal Gibran Absen di Forum Adu Gagasan
-
8 MarchTanggapan Pengamat soal Potensi Adanya Tiga Capres 2024: Anies, Prabowo dan Ganjar
-
6 MarchPakar: Hak Angket DPR Tak Bisa Batalkan Hasil Pemilu, MK yang Berwenang
-
6 MarchSoal Polemik dan Fenomena Dukungan kepada Ganjar yang Siap Jadi Capres, Pengamat: Ini Dinamika Partai
-
6 MarchGanjar “Disemprit” PDI-P Usai Nyatakan Siap Jadi Capres, Pengamat: Kelompok Akar Rumput dan Elite Harus Berkompromi
-
6 MarchPakar Hukum Minta MK Tidak Cawe-cawe soal Syarat Usia Capres
-
6 MarchGibran Sering Absen Debat, Kapasitasnya Dipertanyakan
-
6 MarchGibran Jadi Cawapres Pendamping Prabowo, Begini Kata Pengamat Politik UNS
-
6 MarchGibran Jadi Cawapres Prabowo, Muncul Kesan Jokowi Bakal Ikut Cawe-Cawe Jika Mereka Terpilih
-
6 MarchPengamat Politik UNS Agus Riewanto: Masih Sulit Goyang Kandang Banteng
-
6 MarchProfil Pendidikan Agus Riewanto, Pakar Hukum Tata Negara UNS Panelis Debat Perdana Pilpres 2024
-
6 MarchAgus Riewanto, Dosen FH UNS Solo Jadi Panelis Debat Capres, Ini Kiprahnya
2023
-
8 DecemberPolemik Mural Jokowi 404:Not Found di Tangerang, Pakar Hukum: Bukan Melanggar Simbol Negara
-
8 DecemberApa Maksud Wapres Ban Serep yang Jadi Pesan FX Rudy ke Mahfud?
-
8 December12 Nama Panelis yang Diusulkan KPU di Debat Capres-Cawapres Perdana
-
8 DecemberKPU Sebut Panelis akan Dikarantina Sebelum Debat Capres-Cawapres
-
30 OctoberPakar Hukum Minta MK Tidak Cawe-cawe soal Syarat Usia Capres
-
30 OctoberDiskusi Publik di Diponegoro Lawyers Club
-
30 OctoberDiponegoro Lawyers Club 2023
-
30 OctoberKonferensi Nasional APHTN – HAN II/2023
-
30 OctoberMenakar daya kejut Kaesang dan PSI
-
30 OctoberMendapat undangan sebagai Narasumber di MPR RI
-
30 OctoberMendapat Undangan Sebagai Narasumber di Mahkamah Konstitusi RI
-
9 SeptemberPenganugrahan Satyalancana Karya Satya ke XX dari Presiden RI Joko Widodo yang diserahkan oleh Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho
-
9 SeptemberMasa Jabatan Ganjar Pranowo Selesai, Pengamat: Berhasil Jalankan Janji Politik
-
9 SeptemberPP 28/2022 Dinilai Bukti Pemerintahan Jokowi Berpihak Kepada Pemilik Modal
-
9 SeptemberPP Nomor 28 Tahun 2022, Berpotensi Tutup Keadilan Bagi Warga Negara
-
9 SeptemberPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2028 “Berangus” Hak Warga Negara
-
9 SeptemberButuh Konsistensi Terkait Dukungan Capres
-
9 SeptemberPengamat politik UNS sebut butuh konsistensi terkait dukungan capres
-
9 SeptemberDiskusi Hukum: PP Nomor 28/2023 Berpotensi Kebiri Hak Warga Negara
-
14 AugustPakar Hukum UNS Agus Riwanto: PP Nomor 28/2022 Wujud Pemerintah Berpihak Kepentingan Kapitalistik
-
15 JulySeharusnya Pemerintah Fokus Bentuk Tim Pansel Komisioner KPK
-
14 JulyPemerintah Seharusnya Fokus Bentuk Tim Pansel Komisioner KPK
-
14 JulyPakar UNS Beberkan Perppu Cipta Kerja Cegah Kekosongan Hukum Hadapi Resesi
-
14 JulyApa Arti Penjara Seumur Hidup pada Tuntutan Hukuman Ferdy Sambo?
-
14 JulyBisakah Tuntutan Hukuman Penjara Seumur Hidup Sambo “Disunat” Pakai KUHP Baru?
-
14 JulyBPHN Kemenkum HAM: Parpol Bisa Bangun Koalisi Besar Untuk Perkuat Sistem Presidensial
-
14 JulyHakim PN Jakpus Dinilai Bisa Dipidana karena Dianggap Gagalkan Pemilu
-
14 JulyWaiting for the Constitutional Court’s Decision and the Hybrid Election System
-
14 JulyMenanti Putusan MK dan Sistem Pemilu Hibrida
-
14 JulyKlarifikasi Denny Indrayana Dinilai Makin Buat Rumit, Pengamat: Sebut Sumbernya dari Mana, Clear
-
13 JulyMerendahkan Martabat MK
-
13 JulyKick Off GLSP 2023 di Solo: Kerja Sama KPI dan Kampus Sebagai Amplifier Hadirnya Publik Kritis Pada Konten Media
-
13 JulyPPID Kab. Sragen Gelar Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan
-
13 JulyAkademisi Hukum UNS Agus Riwanto Tanggapi Perdebatan Relasi Parpol & Capres: Punya Relasi yang Erat
-
13 JulyPerppu Cipta Kerja Dinilai Jadi Solusi Agar Tidak Ada Penyalahgunaan Kekuasaan
-
18 MarchBertemu Gibran, Pengamat: Anies Baswedan Lebih Diuntungkan
-
18 MarchSanksi Ganjar dan Rudy Dinilai Skenario PDI Perjuangan Raih Simpati Publik
-
18 MarchPerppu Cipta Kerja Dinilai Jadi Solusi Agar Tidak Ada Penyalahgunaan Kekuasaan
-
18 MarchSIARAN PERS : BPHN : PERLU JALAN TENGAH ANTARA PROPORSIONAL TERBUKA DAN TERTUTUP UNTUK MEMPERBAIKI SISTEM PEMILU YANG ADA
-
18 MarchBagaimana Keikutsertaan Masyarakat dalam Mewujudkan Siaran Berkualitas? Berikut Tanggapan Pakar Hukum UNS
-
18 MarchPerppu Ciptaker Dinilai Solusi agar Tak Ada Penyalahgunaan Kekuasaan
-
18 MarchPerppu Ciptaker Solusi Agar Tidak Terjadi Penyalahgunaan Kekuasaan
-
18 MarchKata Pakar Soal Sistem Pemilu Proporsional Terbuka
-
18 MarchPakar Tata Negara UNS Sebut Perppu Ciptaker Solusi Putusan MK
-
18 MarchPengamat: Capres 2024 yang didukung Jokowi akan menang
-
18 MarchSurvei Munculkan Nama Kaesang, Akademisi UNS: Ngaya Wara
-
18 MarchBagaimana Nasib Taspen-Asabri Usai Putusan MK? Ini Pandangan Ahli Hukum
-
18 MarchTujuh Akademisi Bahas Posisi Hukum Keimigrasian dalam Kacamata Hukum Indonesia
-
18 MarchSemarak Hari Bhakti Imigrasi Yang Ke-72, Direktorat Jenderal Imigrasi Selenggarakan Bedah Buku Keimigrasian
-
18 MarchLayak Terus Dikembangkan, Hukum Keimigrasian Jangan Hanya Jadi Pelengkap
-
18 MarchPERKUAT PEMAHAMAN, BAWASLU BOYOLALI SOSIALISASIKAN PERATURAN DAN NON-PERATURAN
-
18 MarchBawaslu Susun Juknis dari Dua Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilu
-
18 MarchGelar Diskusi Perppu Cipta Kerja, Pengamat: Kebijakan Penting bagi Indonesia
-
18 MarchPakar UNS Solo Sebut Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Lemahkan Party-ID dan Demokrasi
-
17 MarchMengapa Gibran Didatangi Banyak Tokoh Politik Nasional?
-
17 MarchGanjar “Disemprit” PDI-P Usai Nyatakan Siap Jadi Capres, Pengamat: Kelompok Akar Rumput dan Elite Harus Berkompromi
-
17 MarchPakar UNS Beberkan Perppu Cipta Kerja Cegah Kekosongan Hukum Hadapi Resesi
-
17 MarchHari ini : Bawaslu Sukoharjo Gelar Fasilitasi Dan Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu
-
17 MarchAkademisi Hingga Wapres Soroti Putusan PN Jakarta Pusat untuk Tunda Pemilu
-
17 MarchSurvei Charta Politika: Presiden Raih Kepercayaan Tertinggi Publik
-
17 MarchDeklarasi Dukungan pada Kandidat Pilpres 2024: Popularitas, Loyalitas dan Realitas
-
17 MarchAhli Hukum Nilai Keppres 1 Maret Kritik Atas Orba yang Cuma Tokohkan Soeharto
-
17 MarchAhli Hukum UNS Juga Desak Negara Minta Maaf ke Presiden Sukarno
-
17 MarchAhli Hukum UNS: Plt Widodo Tak Seharusnya Mundur dari Bursa Dirjen Imigrasi
-
17 MarchAhli Hukum UNS Gagas Proporsional Tertutup yang Terbuka, Apa Itu?
-
17 MarchBisakah Tuntutan Hukuman Penjara Seumur Hidup Sambo “Disunat” Pakai KUHP Baru?
-
17 MarchPakar Hukum UNS: Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Lemahkan Party-ID
-
17 MarchPakar Nilai Sistem Pemilu Terbuka Lemahkan Demokrasi
-
17 MarchSistem Pemilu Terbuka Bikin Pemilih Tergantung pada Figur Individu Populer atau yang Berduit
-
17 MarchPakar: Sistem proporsional terbuka lemahkan “party-ID” dan demokrasi
-
17 MarchPakar Hukum UNS: Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Melemahkan Party ID
-
17 MarchPakar Hukum UNS beri Kritik Sistem Pemilu Berbasis Caleg
-
17 MarchRelasi Parpol Pengusung dan Presiden yang Kuat merupakan Perintah Konstitusi
-
17 MarchPakar Hukum Akui Kades Punya Fungsi Strategis Jadi Hakim Perdamaian
-
16 MarchMenemani senior Ketua Bawaslu RI 2008-2012 mas Bambang Eka Cahya Widodo.
-
16 MarchBerkaca dari Pengalaman, Pakar Nilai KPU Bisa Abaikan Putusan PN Jakpus
-
16 MarchAhli Hukum Tata Negara Minta KPU Tak Khawatirkan Putusan Penundaan Pemilu
-
16 MarchSoal Putusan Penundaan Pemilu, Pengamat Hukum Ini Sebut Hakim PN Jakpus Bisa Dipidanakan
-
16 MarchDianggap Gagalkan Pemilu, Pakar Hukum Tegaskan Majelis Hakim PN Jakpus dapat Dipidana
-
16 MarchHakim PN Jakpus Dinilai Bisa Dipidana karena Dianggap Gagalkan Pemilu
-
16 MarchUrun rembug melawan Putusan PMH PN Pusat
-
16 MarchJelang Banding Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu, KPU Undang 8 Pakar Hukum untuk Diskusi
-
16 MarchKontroversi Putusan Pemilu 2024 Ditunda
-
16 MarchBedah Buku : Perkembangan Baru tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme karya Prof. Dr. Jumly Asshiddiqie, SH
-
16 MarchGibran Kian Mesra dengan Mega
-
16 MarchWebinar Narada Center & ITB-Ahmad Dahlan : PERPPU Cipta Kerja dan Antisipasi Resesi Global
-
16 MarchDiskusi Publik : “Menakar Urgensi Wacana Sistem Proporsional Tertutup pada Pemilu 2024”
-
16 MarchPushan Soroti Multi Pintu Sengketa Pemilu Timbulkan Ketidakpastian Hukum
-
16 MarchCatatan Akhir Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum “Menyongsong Pemilahan Umum Tahun 2024”
-
16 MarchAIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia) – KPU RI collaboration
-
16 MarchAnies Safari Politik Naik Jet Pribadi
-
16 MarchRapat Koordinasi Sosialisasi Peraturan Pengawas Penyelenggara Pemilu – PANWASLU Kab. Wonogiri (9/11/2022)
-
16 MarchMenilik Kekuatan Jika Ganjar Duet dengan Ridwan Kamil di Pilpres 2024
-
16 MarchMenghadiri Pengukuhan Guru Besar di Universitas Jember
-
16 MarchPengamat Politik UNS sebut Sanksi PDIP ke Kader Berdampak Positif
-
14 MarchBerkaca pada Mantan
2022
-
24 October04/08 Terimakasih atas ucapan dan doanya.
-
24 OctoberRapat Sosialisasi Bawaslu: Neralias Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
-
24 OctoberThe 5th of The World Conference of Constitution Justice : Constitusional Justice and Peace.
-
24 OctoberSiap Nyalon Rektor UNS? Pendaftaran Dibuka, Panitia : Berkas Bisa Diserahkan Langsung atau Online
-
24 OctoberSosialisasi Peraturan dan Non Peraturan Bawaslu Kabupaten/Kota.
-
24 OctoberKeserentakan Pilkada dan Agenda Kenegaraan
-
24 OctoberLegal Audit Training
-
24 OctoberP.embahasan Perda Pemerintahan Desa.
-
24 OctoberBegini Efek Pencopotan Suharso Kata Pengamat UNS : Picu Dualisme hingga Bisa Menggerus Suara PPP
-
24 OctoberSilaturahmi dengan Ketua KPU RI – Hasyim Asy’ari
-
24 OctoberMenilik Pasal-Pasal Krusial dalam RKUHP
-
24 OctoberTahapan verifikasi Parpol peserta Pemilu 2024.
-
24 OctoberPilpres 2024, Pengamat Sebut Jokowi Bakal Jadi Kunci Penentu Kemenangan Pilpres 2024!
-
30 JulyRKUHP? Antara Pembaharuan Hukum Pidana dan Setumpuk Masalah yang Ada.
-
30 JulyKunjungan ke Senat FH UNPAD
-
30 JulyPengamat Sebut Banyaknya Lembaga Penyelesaian Hukum Pemilu Jadi Problem Indonesia di Pemilu 2024
-
30 JulyDiskusi Publik : PEMILU Serentak 2024 – PEMILU Mempersatukan bukan Memilukan
-
30 JulyPengabdian pada Masyarakat : Pendampingan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Pengujian UU Cipta Kerja di Kota Madiun
-
30 JulyAhli Hukum Ingatkan UU Sumbar Bukan Peluang Bikin Perda Syariah
-
30 JulyTantangan KPU dalam Menyongsong PEMILU Serentak 2024
-
30 JulySeminar : Menakar CAPRES 2024 dalam Perspektif Hukum & Politik
-
30 JulyPrabowo, Anies dan Ganjar Maju Capres, Wapres dari Kelompok Islam
-
30 JulyMusim Deklarasi dan Safari PILPRES 2024
-
30 JulyFGD Penyusunan Materi Perubahan Peraturan PANWAS
-
30 JulySimposium Nasional Hukum Tata Negara 2022
-
30 JulyRapat Kerja Nasional APHTN HAN 2022
-
30 JulyKasak Kusuk Koalisi Politik 2024
-
30 JulyPro Kontra Tunda PEMILU di Parlemen
-
30 JulyWebinar Nasional: Pemilu Berkala dan Pelembagaan Demokrasi Konstitusional
-
30 JulyIs postponing the elections legitimate and constitutional?
-
21 MayKonferensi Nasional PP APHTN-HAN Mei 2022 di Denpasar Bali
-
21 MaySimposium Nasional PP APHTN-HAN Mei 2022 di Denpasar Bali
-
21 MayRAKERNAS PP APHTN-HAN Mei 2022 di Denpasar Bali
-
21 May3 (Tiga) Periode : Distorsi Konstitusi
-
21 MayKasak Kusuk Koalisi Politik 2024
-
21 MayWebinar Nasional NLDC Indonesia X KDFH UB : Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Solusi atau Ancaman Demokrasi?
-
21 MayVonis 2 Tahun untuk Tewasnya Gilang
-
21 MayPro Kontra Tunda Pemilu di Parlemen
-
21 MayPEMILU Berkala dan Pelembagan Demokrasi Konstitusional
-
21 MayPertemuan dengan MENDAGRI dan MENKOPOLHUKAM
-
21 MayIs delaying the elections legitimate and constitutional?
-
21 MayPakar Hukum: Jokowi Perlu Klarifikasi Soal Baca WAG di Kalangan TNI/Polri
-
21 MayPakar Hukum Tata Negara UNS Nilai Penundaan Pemilu 2024 Langgar Konstitusi
-
21 MayPEMILU 2024 Diundur?
-
21 MayHukum Penundaan PEMILU
-
21 MayKi Warseno Slenk Usul UU Kebhinekaan, Ini Tanggapan Pakar Hukum
-
23 FebruaryBalada MK dan KPK
-
23 FebruarySanksi Etik KPK
-
23 FebruaryAmandemen UUD 1945
-
22 FebruaryKampus Benteng Pancasila
-
22 FebruaryMemahami dan Menerima Kritik Mahasiswa
-
22 FebruaryHukum Keimigrasian : Suatu Pengantar
-
22 FebruaryBPJS Ketenagakerjaan : Aspek Politik Hukum, Kelembagaan, Aset dan Kepersertaan
-
22 FebruaryMakamah Konstitusi dan Negara Hukum Pancasila
-
22 FebruaryPeran Pengawasan Partisipatif oleh Pemilih Milenial
-
22 FebruaryHukum Tata Negara dalam Perspektif Integrasi Keilmuan (HTN & HTNI)
-
22 FebruaryZero Tolerance Kekerasan Sexual
-
22 FebruarySudah PEMILU Lagi.
-
22 FebruaryKontroversi PERMENDIKBUD RISTEK 30/2021
-
22 FebruaryProblem dan Tantangan PEMILU 2024 : Ikhtiar Peningkatan Pengawasan Partisipatif”
-
22 FebruaryJika Penduduk Kab. Sragen Lebih dari 1 Juta. Bagaimana Penataan DAPIL dan Alokasi Kursi di PEMILU 20244
-
22 FebruaryPelatihan Legal Audit
-
22 FebruaryUpaya Mengelola Kompleksitas PEMILU dan Pemilihan Tahun 2024
-
22 FebruaryPresidential Threshold 0% di PILPRES 2024
-
22 FebruaryWebinar Pendidikan Tinggi 2.0 : “Rekonstruksi Pendidikan Tinggi Melalui Perubahan Pertuaran Perundang-Undangan
-
22 FebruaryMEMBANGUN MODEL DESA ANTI POLITIK UANG SEBAGAI STRATEGI BAWASLU DALAM MENCEGAH PILKADA CURANG
-
22 FebruaryModel Pengintegrasian Penegakan Hukum Pilkada Serentak Guna Mewujudkan Keadilan Substantif (Evaluasi Penegakan Hukum Pilkada Serentak 2015-2020)
-
22 FebruaryApakah AD/ART Partai Demokrat Objek Judicial Review? Ini Kata Ahli
-
22 FebruaryAgenda Peluncuran Ikon Hak Konstitusi warga negara. Mahkamah Konstitusi RI.
-
22 FebruaryKunjungan ke UNDIP
-
22 FebruaryKunjungan ke PUSDIK Pancasila & Konstitusi
-
22 FebruaryKunjungan ke Fakultas Hukum Universitas Jember
-
22 FebruaryFocus Group Discussion (FGD) “Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi”
-
22 FebruarySeminar Nasional: “Peran Perguruan Tinggi dalam Membangun Integritas Kemanusiaan dan Kebangsaan Indonesa”
-
22 FebruaryKunjungan ke Mahkamah Agung
-
22 FebruaryPengurus Pusat APHTN/HAN mengunjungi Menkumhan RI Yasona H Laoly.
-
22 FebruaryPengurus Pusat APHTN/HAN mengunjungi Ketua MK RI Anwar Usman.
-
22 FebruaryPengurus Pusat APHTN/HAN mengunjungi Ketua dan Wakil Ketua MPR, Bambang Soesatyo dan Ahmad Basarah.
-
22 FebruaryMenengok Nasib Eksplorasi Panas Bumi WKP Gunung Lawu
-
22 FebruaryDilaporkan ke KPK, Elektabilitas Gibran Justru Bisa Makin Melejit Lho
-
22 FebruaryBamsoet Dan Basarah Jadi Anggota Dewan Kehormatan APHTN-HAN
-
22 FebruaryDari Sidang MK, Pakar Hukum Tata Negara Mentahkan Kemungkinan PSU di Morut
-
22 FebruaryGanjar Tak Dicalonkan di Pilpres, Pengamat: Suatu Masa PDIP Akan…
-
22 FebruaryGanjar Capres Potensial PDIP Pilpres 2024
-
22 FebruaryReplika Banteng Celeng di Solo Dikaitkan dengan Perseteruan Ganjar-Puan, Pengamat Bilang Begini
-
22 FebruaryPeringati Hari Santri 2021, PPMI Assalaam beri “RONA” Santri Berilmu, Bertaqwa dan Berprestasi
-
22 FebruaryMampukah Gibran Bikin Lompatan Pembangunan Solo di Tengah Pandemi?
-
22 FebruaryDewan Kehormatan APHTN-HAN Bamsoet & Basarah Ajak Para Pakar Kaji Urgensi Pokok-pokok Haluan Negara
-
22 FebruaryTujuh Akademisi Bahas Posisi Hukum Keimigrasian dalam Kacamata Hukum Indonesia
-
22 FebruarySOSIALISASI BUKU PENGANTAR HUKUM KEIMIGRASIAN ‘UJI SAHIH’ DALAM RANGKA HARI BHAKTI IMIGRASI KE-72
-
22 FebruaryPeringati Hari Bhakti Imigrasi ke -72, Sosialisasi Buku Pengantar Hukum Keimigrasian
-
22 FebruaryPilih Pilgub Jateng atau Jakarta? Gibran: Saya di Solo saja Rampungke Gawean
-
22 FebruaryKetua MK Anwar Usman Terima Audiensi APHTN-HAN
-
22 FebruaryKepala PPATK hadiri peluncuran 12 buku karya dosen FH Unej
-
22 FebruarySOSIALISASI DAN UJI SAHIH BUKU PENGANTAR HUKUM KEIMIGRASIAN DALAM RANGKA HBI KE – 72
-
22 FebruaryWakil Menkumham: Perlu Kejelasan pada Hukum Keimigrasian Indonesia dalam Kacamata Hukum
-
22 FebruaryStudi Hukum Keimigrasian Jangan Hanya Jadi Pelengkap di Perguruan Tinggi
-
22 FebruaryPosisi Migrasi Manusia Perlu Kejelasan
-
22 FebruaryPakar Hukum UNS Luruskan Kesalahpahaman Terkait Pelaporan Gibran dan Kesang ke KPK
-
22 FebruaryPilkada Solo 27 November 2024, Masa Jabatan Gibran Hanya 4 Tahun?
2021
-
9 OctoberSumpah Pemuda dan Bela Negara
-
23 AugustTegas Menolak Jokowi Tetap Bisa Jadi Presiden 3 Periode Kuncinya Restu Partai Pendukung
-
23 AugustMasih Efektifkah Kampanye dengan Cara Lama di Era Digital?
-
23 AugustMembangun Model Desa Anti Politik Uang sebagai Strategi BAWASLU dalam Mencegah PILKADA Curang
-
23 AugustSosialisasi Regulasi Penanggulangan Covid-19 bagi Ibu Rumah Tangga
-
23 AugustTanggapi Soal Rektor UI Rangkap Jabatan, Pengajar Fakultas Hukum UNS: PP No 75/2021 Menyimpang
-
23 AugustPengamat Hukum UNS Nilai Remisi bagi Djoko Tjandra tak Pantas
-
23 AugustNama Bupati Karanganyar-Istri di Bansos Baznas, Pakar UNS: Potensi Pidana!
-
23 AugustDjoko Tjandra Dapat Remisi, Pengamat UNS: Keputusan yang Aneh!
-
23 AugustMembaca Tren Potongan Masa Hukuman Koruptor
-
23 AugustTopik Idola : Membaca Tren Potongan Masa Hukuman Koruptor
-
23 AugustMeski Jadi Parpol, Tikus Pithi Hanata Baris Dinilai Sulit Penuhi Syarat Jadi Peserta Pemilu
-
23 AugustPemerintah minta 12 wali kota segera bangun PSEL
-
23 AugustApakah Membuat Mural Presiden Bisa Dipidana? Ini Penjelasan Ahli Hukum
-
23 AugustAhli Sebut Seniman Mural Jokowi 404 Not Found Tak Langgar Hukum Pidana: Presiden Bukan Simbol Negara
-
15 JulyKunjungan ke Kementerian Sekretaris Negara
-
15 JulyUjian Terbuka Promosi Doktor Inche D.R Sayuna Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
-
15 JulyDiskusi Pendidikan Politik dan Pembinaan Nilai-Nilai Pancasila
-
15 JulyKunjungan ke Mahkamah Konstitusi
-
15 JulyKunjungan ke Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura
-
15 JulyKunjungan ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga
-
15 JulyKunjungan ke Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Bali
-
15 JulyKunjungan ke Jimly School Law and Government
-
15 JulyNarasumber KPUD Sragen
-
15 JulyNarasumber Pemberdayaan Desa Politik Uang Guna Menciptakan PEMILUKADA Berintegritas
-
15 JulyKunjungan ke Berbagai Universitas
-
15 JulyPelantikan Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Masa Bakti 2021 – 2025
-
15 JulySarasehan Tantangan Penyelenggaraan PILKADA di Tengah Pandemi serta Kesiapan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024
-
15 JulyFocus Group Discussion Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2021
-
15 JulyWawancara TV One tentang tantangan Walikota Solo, Gibran Rakabumi, dan Walikota Medan, Bobby Nasution
-
15 JulyWawancara TV One tentang PILKADA
-
15 JulyRapat Pleno Khusus Komisi Kajian Ketatanegaraan
-
15 JulyPendidikan Khusus Profesi Advokat PKPA Angkatan XXX
-
15 JulyMasa Depan Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK
-
15 JulyMenakar Nasib KPK : Kiamat Pemberantasan Korupsi atau Kuatkan Pemberantasan Korupsi
-
15 JulyRevisi KUHP : Menghukum Penghina Presiden sampai Gelandangan
-
15 JulySosialisasi Regulasi Penanggulangan COVID-19
-
15 JulyMempertanyakan Arah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi
-
15 JulyDinamika Pemenuhan Hak Konstitusional Pendidikan di Masa Pandemi
-
15 JulyPresiden 3 Periode
-
15 JulyWacana Presiden 3 Periode dan Gambaran Demokrasi di Indonesia
-
15 JulyPenguatan Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
-
15 JulyEfektivitas Penegakan Hukum PEMILU
-
15 JulyMengulik Kecemasan Masyarakat terhadap Kebijakan pada Masa New Normal
-
15 JulyIf you want to be president for 3 periods, observers say it is easy for Jokowi’s coalition to change the 1945 Constitution
-
15 JulyNegara Bertanggung Jawab Penuhi Hak Pendidikan Saat Pandemi
-
15 JulyConducting Regional Election with High Integrity, The Urgency of Stakeholder Participation and Public Trust
-
15 JulyUNS HTN Experts Highlights the Constitutionality for Fulfilling High-Quality Education During the Covid-19 Pandemic
-
15 JulyWacana Presiden 3 Periode Meski Telah Menolak, Jokowi Bisa Jadi Presiden 3 Periode jika Partai Pendukungnya Merestui
-
14 JulyUNS HTN Expert on the Actual Ideological Problem
-
13 JulyMemahami dan Menerima Kritik Mahasiswa
-
13 JulyBaliho Politikus Nasional Bertebaran di Solo, Pengamat: Itu Semacam Fenomena Pansos
-
13 JulyWacana Presiden 3 Periode Soal Dukungan Wacana Presiden 3 Periode, Pengamat: Kebebasan Berekspresi Dibatasi oleh Konstitusi
-
13 JulyIni Dampaknya Jika Wacana Jokowi 3 Periode Terlaksana
-
13 JulyKampus Benteng Pancasila
-
13 JulyMenakar Polemik di PDI-Perjuangan Jelang Pilpres 2024
-
13 JulyTak Diundang Pembekalan Kader PDIP, Karier Politik Ganjar Selesai 2022 ?
-
13 JulyJokowi Disarankan Cabut SK Penonaktifan 75 Pegawai KPK
-
13 JulySeleksi Kepegawaian di KPK Soal Materi TWK KPK Dinilai Nyeleneh, Pengamat Hukum: Apa Kaitannya dengan Komitmen Kebangsaan
-
13 JulyPakar HTN UNS Soroti Konstitusionalitas Pemenuhan Hak Pendidikan Berkualitas di Era Pandemi Covid-19
-
13 JulyBalada MK dan KPK
-
13 JulyRute Partai Ummat Menuju 2024 Masih Panjang,Pengamat Politik UNS : Istilahnya Baru Ketuk-ketuk Pintu
-
13 JulyPakar HTN UNS: Reshuffle Kabinet untuk Dorong Akselerasi Program Pemerintah Jokowi
-
13 JulyJokowi Bakal Reshuffle Kabinet Pekan Ini, Pengamat: Kemungkinan Besar Dilakukan pada 2 Kementerian
-
13 JulyMenebak Hasil Akhir Gugatan AD/ART Partai Demokrat Kubu AHY
-
13 JulyMerapat Jelang 2024?
-
13 JulyPuan-Gibran-AHY Berpotensi Salip Anies-Ganjar-Ridwan Kamil di Pilpres 2024, Ini Alasannya
-
13 JulyAhli Hukum Kritik SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat atas Nama Pribadi
-
13 JulyMenerka Nasib Moeldoko Usai KLB Partai Demokrat Ditolak
-
13 JulySejumlah Petinggi Partai Merapat ke Gibran, Dosen Hukum Tata Negara UNS: Ingin Dekat
-
13 JulyPengamat Sarankan Pemerintah Tak Ikut Campur Konflik Dualisme Partai Demokrat, Kenapa?
-
13 JulyKepengurusan AP HTN Bertabur Para ‘Pendekar Hukum’, Ini Daftarnya
-
21 JanuaryPakar HTN UNS Berikan Masukan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit
-
18 JanuaryPembenahan Lembaga Penyelenggara Pemilu, Mendesakkah?
-
17 JanuaryDesain Sistem Pemerintahan Anti Korupsi
-
17 JanuaryRegulatory Reform in Indonesia: A Legal Perspective
-
17 JanuaryHukum Media Massa
-
17 JanuaryPengelolaan Dana Desa dalam Teori dan Praktik
-
17 JanuaryHukum Acara Mahkamah Konstitusi
-
16 JanuarySanksi Vaksinasi
-
13 JanuaryPembuatan Draf Omnibus Law Harus Terbuka dan Libatkan Publik
-
12 JanuaryKetentuan PPKM Solo Diubah, Pakar UNS: Walkot Tak Kuat Mengkaji Aturan
-
6 JanuaryTantangan Gibran di Tahun Pertama Jalankan Roda Pemerintahan di Solo
-
5 JanuaryKuliah Bersama Rakyat : Nalar Kekuasaan Dibalik Pembubaran Ormas
-
4 JanuaryBelum Dilantik Wali Kota Solo, Putra Jokowi Sudah Diadang Masalah Berat
-
2 JanuaryCegah Pencari Untung, 3 Pengadilan Khusus Pemilu Digagas
-
2 JanuaryDebat Pilkada Solo, Gibran Dianggap Emosional, BaJo Curhat
-
1 JanuaryThe Annexation of The General Judiciary Against Consumer Dispute Resolution Agency
2020
-
30 DecemberMenang Pilkada Solo 2020, Gibran Hanya 3 Tahun Jadi Wali Kota?
-
28 DecemberMasuk Kabinet Jokowi, Bagaimana Kans Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2024? Ini Kata Pengamat UNS Solo
-
28 DecemberMK dalam Bayang-Bayang Yuristrokasi
-
21 DecemberIsu Reshuffle Kabinet Jokowi, Sandiaga Uno Dinilai Bisa Dapat Karpet Merah di 2024 jika Jadi Menteri
-
11 DecemberPDIP Menang Total di Solo Raya, Pengamat Politik UNS : Sudah Dikunci Sejak 2004, Kecuali Karanganyar
-
11 DecemberGibran Menang Pilkada Solo 2020, Pengamat UNS Usul ke Depan Ada UU yang Mengatur Politik Dinasti
-
10 DecemberGibran dan Bobby Dipastikan Terpilih, Apa Kata Pakar? | tvOne
-
8 DecemberYuni – Suroto vs Kotak Kosong di Pilkada Sragen 2020, Pengamat UNS : Mustahil Menang 100 Persen
-
8 DecemberPILKADA dan Korupsi
-
6 DecemberMewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang Berintegritas di Wilayah Provinsi Jawa Tengah
-
6 DecemberKata Pakar soal Langkah Pemerintah Hentikan Kegiatan FPI: Sudah Tepat, Memang Tak Perlu Dianggap
-
5 DecemberGibran Teguh Yakin Raih Suara 92 Persen di Pilkada Solo 2020, Pengamat: Jangan Jumawa
-
4 DecemberEvaluasi Debat Gibran vs Bagyo versi Pengamat Politik UNS : Meski Percaya Diri, Gagasan Tidak Detail
-
4 DecemberWEBINAR NASIONAL “POLITIK UANG DALAM PUSARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH”
-
4 DecemberEvaluasi Debat Gibran vs Bagyo versi Pengamat Politik UNS : Meski Percaya Diri, Gagasan Tidak Detail
-
4 DecemberPASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI PERTAJAM VISI DAN MISI
-
4 DecemberPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Pertajam Visi dan Misi
-
2 DecemberPengamat Politik : Anies Baswedan Disebut Gubernur Indonesia Karena Jadi Simbol Pelawanan Politik
-
25 NovemberJika Edhy Prabowo Dicopot, Jokowi Pilih Susi atau Kompromi dengan Gerindra? Ini Kata Pengamat
-
20 NovemberWaiting For The Fate Of Regional Heads In Health Protocol Violation Cases
-
19 NovemberDebat publik Pilkada Sragen 2020, karena calon tunggal maka hanya berdebat dengan panelis.
-
7 NovemberIni Kata Dosen UNS soal Debat Pilkada Solo
-
7 NovemberPakar UNS Soal Debat Pilkada Solo: Gibran Emosional, Bagyo Curhat
-
5 NovemberSalah Ketik Undang-Undang
-
4 NovemberBuntut Kekeliruan Pasal UU Cipta Kerja yang Disahkan Jokowi, Pakar Menilai Ambil Positifnya Saja
-
3 NovemberBaru Disahkan, Pasal UU Cipta Kerja Kembali Jadi Kontroversi karena Kesalahan, Pakar: Sangat Fatal
-
3 November[Webinar] Omnibus Law – UU Cipta Kerja Dalam Berbagai Perspektif – HISSI Sumbar
-
30 OctoberJuristocracy
-
29 OctoberFH Gelar Diskusi Pasca Pemberlakuan UU KPK
-
18 OctoberPANGGUNG DEMOKRASI: Kisruh UU Cipta Kerja, Ada Apa dengan Pola Komunikasi Pemerintah
-
13 OctoberMenguak Cacat Formil UU Cipta Kerja
-
9 OctoberMenyiapkan Profesional Hukum Menyikapi Era Disruptif : Peluang dan Tantangan
-
9 OctoberPrahara UU Cipta Kerja
-
8 OctoberSimak, Ini Tata Cara dan Syarat Uji Materi UU Cipta Kerja ke MK
-
6 OctoberTragedi Mikrofon Mati, Pengamat Politik UNS : Puan Maharani Tak Elok saat Demokrat Mencuri Momen
-
6 OctoberPengamat UNS Sebut Pihak yang Tak Sepakat UU Cipta Kerja Masih Bisa Ajukan Judicial Review ke MK
-
6 OctoberUU Ciptaker Disahkan, Pakar UNS Sebut Kurangnya Partisipasi Publik
-
6 OctoberGaduh PDIP vs Demokrat, Pengamat UNS Berikan Analisis Apakah Akan Pengaruhi Suara Gibran di Solo
-
5 OctoberWebinar Diseminasi MK
-
1 OctoberPartai Ummat Tak Jamin Bikin Eksodus Kader PAN, Pengamat Politik UNS : InI Bukan Zamannya Amien Rais
-
1 OctoberRute Partai Ummat Menuju 2024 Masih Panjang,Pengamat Politik UNS : Istilahnya Baru Ketuk-ketuk Pintu
-
28 SeptemberMasuk Kabinet Jokowi, Bagaimana Kans Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2024? Ini Kata Pengamat UNS Solo
-
31 AugustUniversitas Jember Gelar FGD Soal BPJS TK, Begini Hasilnya
-
25 AugustSisi Positif Deklarasi Giring Ganesha Maju jadi Capres 2024 Dinilai Layak Diapresiasi
-
24 AugustPengamat Politik UNS Ini Sebut Gibran Anak Presiden Bisa Menang Mudah Lawan Tukang Jahit & Ketua RW
-
23 AugustPengamat Politik Sebut Angka Golput di Pilkada Solo 2020 Bakal Tinggi, Ini Alasannya
-
23 AugustPengamat Politik Sebut PKS Bakal Jadi Lawan Berat Gibran-Teguh di Pilkada Solo, Ini Alasannya
-
22 AugustBajo Jadi Lawan Gibran, Pengamat: Lebih Berat Kotak Kosong
-
20 AugustDeklarasi KAMI Juga Menyasar di Kampung Halaman Jokowi di Solo, Pengamat UNS : Mereka Punya Agenda
-
16 AugustFOCUS GROUP DISCUSSION “PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP STRUKTUR, ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN KPPU”
-
15 AugustPolitik Hukum untuk Pembangunan Ekonomi Menuju New Normal
-
3 AugustPeradilan Khusus Pemilu demi Kepastian Hukum
-
2 AugustDiskusi Virtual Perludem “Menakar Urgensi Pengadilan Khusus Pemilu”
-
30 JulyMenulis Ilmiah Populer bersama David Krisna Alka dan Dr. Agus Riewanto
-
18 JulyJadi Calon Wali Kota Solo, Pengamat: Publik Berharap Gibran Tak Manfaatkan Nama Besar Ayahnya
-
16 JulyUNS HTN Expert on the Actual Ideological Problem
-
13 JulyPAYUNG HUKUM PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
-
11 JulyDelik Pembawa Cover Version
-
9 JulyMelihat Prospek RUU PIP
-
9 JulyPengamat: Belum Ada Sejarahnya Calon yang Diusung PDI-P di Solo Kalah
-
9 JulyPakar HTN UNS: Pancasila Tidak Cukup Hanya Sosialisasi
-
8 JulyPakar UNS: Putusan MA Menangkan Rachmawati Tak Pengaruhi Kemenangan Jokowi
-
8 JulyPakar UNS: Putusan MA Menangkan Rachmawati Tak Pengaruhi Kemenangan Jokowi
-
8 JulyKonsensus Pancasila: Masa Kini dan Mendatang
-
7 JulyPengamat hukum sebut pengaturan PIP dalam UU langkah tepat
-
5 JulyBukan Figur, Ini Kunci Kemenangan di Pilkada Solo Menurut Pengamat Politik
-
4 JulySetuju Pengaturan PIP Jadi UU, Pengamat: Pancasila Harus Terlindung dari Ideologi Lain
-
4 JulyPakar: Perubahan RUU HIP jadi PIP dapat Dipertimbangkan
-
4 JulyPakar: Perubahan RUU HIP jadi PIP dapat Dipertimbangkan
-
4 JulySetuju Pengaturan PIP Jadi UU, Pengamat: Pancasila Harus Terlindung dari Ideologi Lain
-
2 JulyWebinar Nasional Urgensi Pengaturan PIP dalam Undang-Undang
-
29 JuneJokowi Jengkel Akan Copot Menteri karena Kerja Biasa Saja Saat Pendemi, Ini Dugaan Pengamat UNS Solo
-
29 JuneReshuffle Mencuat, Menkes ‘Dikuliti’ dan Sektor Lain Juga Jadi Sorotan Jokowi, Ini Analisis Pengamat
-
25 JuneHasil Polling Jadi Legitimasi Turunnya Rekomendasi PDIP untuk Cawali
-
25 JuneHasil Polling Jadi Legitimasi Turunnya Rekomendasi PDIP untuk Cawali
-
24 JunePakar Hukum di Diskusi Puskapsi Usul RUU HIP Diganti RUU PIP, Ini Alasannya
-
23 JunePilkada di Tengah Pandemi Berpotensi Catat Demokrasi
-
19 JuneDiskusi : Akademisi Hukum Bicara Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
-
18 JuneSurakarta mayor stands in way of Jokowi’s son’s coronation
-
11 JuneHukum Abnormal
-
10 JuneAda Gibran, Purnomo ‘Terpaksa’ Mundur, Peluang Rekomendasi Tipis
-
10 JuneTanggapan Ahli Hukum soal Viral Keluarga Ngamuk karena Pasien Tumor Dikubur Sesuai Protap Covid-19
-
9 JunePrediksi Pengamat Politik UNS tentang Calon Pendamping Gibran di Pilkada Solo
-
9 June“Siapa Pun yang Direkomendasikan PDI-P, Itulah Pemenangnya, Purnomo atau Gibran”
-
9 June“Siapa Pun yang Direkomendasikan PDI-P, Itulah Pemenangnya, Purnomo atau Gibran”
-
8 JunePengamat: Ada Kecenderungan Pilkada Serentak 2020 Dipaksa Digelar Tahun Ini
-
8 JuneTolak Achmad Purnomo Mundur, PDIP Solo Ingin Tegakkan Kewibawaan
-
7 JunePengamat Sebut Risma Sama dengan Ahok, Benarkah? Kasar Tapi. . .
-
7 JuneTri Risma Pamit dari Jabatan Wali Kota Surabaya, Pengamat: Layak Naik ke Level Nasional
-
7 JuneAda Gibran, Purnomo ‘Terpaksa’ Mundur, Peluang Rekomendasi Tipis
-
4 JuneCritical Politic Education For Adolescent Voter And Its Correlation To The Quality Of DPR, DPD And DPRD Members In Indonesia
-
1 JuneNekat Pilkada di Tengah Pandemi, Pengamat: Petahana Paling Diuntungkan
-
1 JuneNekat Pilkada di Tengah Pandemi, Pengamat: Petahana Paling Diuntungkan
-
19 MayRisiko Pilkada
-
19 MayParadigma Berdamai dengan Covid-19
-
18 MayPerppu Pilkada Tuai Kritikan Pakar Tata Negara UNS
-
18 MayPerppu Pilkada Tuai Kritikan Pakar Tata Negara UNS
-
13 MayAhli Hukum Tata Negara Soroti Langkah Jokowi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan: Anomali di Tengah Pandemi
-
13 MayAhli Hukum Tata Negara Soroti Langkah Jokowi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan: Anomali di Tengah Pandemi
-
8 MayTADARUS PENGAWASAN PEMILU
2019
-
13 DecemberTradisi Politik Dinasti, Lahirkan Raja Kecil Meraih Keuntungan
-
12 DecemberPenerimaan Anggota Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
-
10 DecemberProspek Program Omnibus Law
-
9 DecemberCabut Hak Politik Koruptor
-
6 DecemberKonferensi Nasional: Pengawasan dan Penegakan Keadilan PEMILU 2019
-
3 DecemberGuest Lecture “Clinical Legal Education and Its Role In Legal Education”
-
2 DecemberPresiden 3 Periode
-
1 DecemberOmnibus Law Badan Usaha UMKM
-
27 NovemberDua Mahkamah Berseberangan
-
16 NovemberKonferensi Nasional Tata Kelola Pemilu Indonesia 2019
-
3 NovemberBerkat Gibran, Calon Muda Bermunculan di Pilkada Solo, yang Tua Saatnya Pensiun? Ini Kata Pengamat
-
2 NovemberMelihat Peluang Gibran di Pilkada Solo 2020…
-
1 NovemberDiskusi Kelompok Terpumpun Review Penulisan Riset Pemilu Serentak 2019 Klaster Penegakan Hukum dan Perselisihan Hasil Pemilu Tahap III
-
26 OctoberTak Selaras dengan Pidato Sewaktu Pelantikan, Kabinet Super Pelangi Ini Diprediksi Bakal Bikin Repot Jokowi. Apa Alasannya?
-
24 OctoberKonsolidasi Kabinet Pelangi
-
23 OctoberJokowi Otak-atik Nomenklatur Kementerian, Ahli Pertanyakan Pertimbangan DPR
-
14 OctoberProvinsi Soloraya
-
12 OctoberPembukaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat di UNS
-
10 OctoberSynchronization of Business, Law and Social Science to Anticipate the Industry 4.0 Impact in 2025
-
6 OctoberTanpa ‘Duo F’ Fahri Hamzah dan Fadli Zon, Senayan DPR RI Bakal ‘Sunyi’ hingga Lima Tahun Mendatang?
-
2 OctoberTerpilih Jadi Ketua DPR RI, Ini yang Harus Dilakukan Anak Megawati Soekarnoputri Puan Maharani
-
2 OctoberAcademic journey: “Law and Local Government” with Prof in Law Tanaka Takao.
-
30 SeptemberAhli Hukum Tata Negara: Ketua MPR dari Parpol Pemenang Pemilu
-
27 SeptemberStudy Banding ke Tokyo
-
24 SeptemberDay 1. Memulai belajar lagi: ” The 12th Knowledge Co-Creation Program for Legislative Practice”.
-
24 SeptemberRUU KUHP
-
18 SeptemberDPR Sepakat Kementerian Baru Urusi Regulasi, Ahli: Untuk Atasi Obesitas Aturan
-
18 SeptemberPrioritas Pemberantasan Korupsi
-
14 SeptemberIni Kelemahan Revisi UU KPK Menurut Pakar Hukum Tata Negara UNS
-
13 SeptemberPakar Hukum Tata Negara UNS Sebut Revisi UU KPK Bisa Hilangkan Taring KPK
-
12 SeptemberMuruah KPK
-
11 SeptemberFGD Implementasi Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin
-
11 SeptemberDosen dan Mahasiswa UNS Tolak RUU KPK dan Capim Bermasalah
-
10 SeptemberKPK Kehilangan Mahkota
-
9 SeptemberPengamat UNS: Revisi UU Akan Jadikan KPK Hanya Lembaga Pencegahan
-
9 SeptemberPengamat UNS: Revisi UU Akan Jadikan KPK Hanya Lembaga Pencegahan
-
5 SeptemberUrgensi Kementerian Khusus Regulasi
-
3 SeptemberKonferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-6
-
2 SeptemberKembali ke GBHN Bukan Romantisme
-
1 SeptemberDPR Setujui Kementerian Regulasi, Ahli: Biro Hukum Daerah Lebur
-
30 AugustHaluan Negara Memang Perlu
-
30 AugustMembudayakan karakter nilai Pancasila perspektif hukum bersama Kemenkoinfo RI dan FEB UNS.
-
22 AugustAhli: Tanpa GBHN, Pertanggungjawaban Lembaga Negara Tidak Jelas
-
21 AugustAhli: Pusat Legislasi Nasional dari Unsur Kemendagri, Kemenkum dan Setkab
-
20 AugustRegulasi Ruwet, Langkah Konkret Jokowi Menata Legislasi Dinanti
-
20 AugustPandangan akademik atas rekomendasi MPR tentang amandemen terbatas UUD untuk menghadirkan haluan negara
-
20 AugustKantor Staf Presiden (KSP) bersama kolega dosen HTN FH UNS.
-
20 AugustJokowi Sebut Aturan Sangat Ruwet, Ini Otak-atik Lembaga Penata Regulasi
-
20 AugustTak Hanya di Tingkat Pusat, Regulasi Juga Lebih Ruwet di Tingkat Daerah
-
13 AugustKualitas RUU Harus Jadi Acuan Utama
-
10 AugustKongres PDIP Kepengurusan PDIP Baru,Solo Raya Diwakili 2 Tokoh, Pengamat: Megawati Masih Nyaman dengan Orang Lama
-
7 AugustKongres PDIP 2019 Bali – Pengamat Politik Solo Soal Kongres PDIP di Bali: PDIP Butuh Kader Muda dalam Kepengurusan Partai
-
6 AugustPilkada Solo 2020 – Pandangan Pengamat Politik UNS Solo Soal Gibran di Pilkada Solo 2020: Lebih Elok Maju Setelah 2024
-
3 AugustSimposium Pencegahan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim
-
31 JulyOposisi Konstruktif
-
23 JulyPembinaan dan penyegaran tugas Notaris.
-
18 JulyKemenkum Vs Walkot Tangerang, Begini Aturan Pengelolaan Barang Milik Negara
-
17 JulyPascakasus Baiq Nuril, Ini Pentingnya Revisi UU Amnesti
-
16 JulyMengakhiri Perseteruan
-
15 JulyDesain Pemerintahan Jokowi 2019-2024
-
11 JulyFGD Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Presiden dalam Sistem Peradilan Guna Menegakkan Hukum Keadilan
-
7 JulyThe Construction of Law Neutrality of State Civil Apparatus in the Simultaneous Local Election in Indonesia
-
6 JulyStrategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak
-
6 JulyRekonsiliasi
-
28 JuneRapat Koordinasi Putusan Tindak Pidana Pemilu: Tinjauan Tindak Pidana Pemilu Kalimantan Selatan
-
24 JuneVisiting Lecture: ” The Role of Law and Democracy Challanges in Indonesia”
-
19 JuneMenanti Kenegarawanan Mahkamah Konstitusi
-
4 JuneStrategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak
-
4 JuneImplementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Ngawi
-
4 JuneKajian Mengenai Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Hak Asasi Manusia
-
4 JuneSerial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 : PERIHAL PENEGAKAN HUKUM PEMILU
-
29 MayPilpres 2019 – Soal Gugatan Prabowo-Sandi ke MK, Pengamat Sebut 02 Jangan ‘Bermain di Dua Kaki’
-
29 MayPilpres 2019 – Bambang Widjojanto Singgung soal Mahkamah Kalkulator, Pengamat Politik UNS Solo Duga Ada Maksudnya
-
27 MayRisiko Hukum Perusuh Pemilu
-
27 MayAhli Jelaskan Kekuatan Link Berita Jadi Alat Bukti di MK
-
22 MayIni Konsekuensi yang Akan Diterima Pendemo 22 Mei Menurut Pengamat
-
14 MayMengganggu Tahapan Pemilu Bisa Dipidana
-
8 MayIni Alasan Akademisi Hukum Sepakat People Power Inkonstitusional
-
4 MayImplikasi Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisual dalam Pengawasan Hakim Konstitusi terhadap Praktik Judicial Corruption
-
4 MayPahlawan Pemilu
-
2 MayPenghargaan Satyalancana Karya Satya” Peringatan Hardiknas 2019
-
2 MayRencana Pemindahan Ibu Kota ke Luar Jawa yang Diputuskan Jokowi, Ini Analisis Pengamat
-
2 MayPemindahan Ibu Kota Dianggap Keputusan Ideal pada Masa Presiden Jokowi, Alasannya Demi Masa Depan
-
29 AprilPolemik Syarat Menang Pilpres
-
27 AprilKatabelence, Etika Pejabat dan Korupsi
-
27 AprilNalar Konstitusi Pembubaran Ormas Anti Pancasila
-
27 AprilMenimbang Penolakan Sanksi Kebiri
-
26 AprilKlaim Presiden, Prabowo Dianggap Langgar Etika Politik: Konsekuensinya Tidak Akan Dipercaya Publik
-
23 AprilRencana Pertemuan Luhut Sebagai Utusan Jokowi dengan Prabowo, Ini Analisis Pengamat Politik dari UNS
-
21 AprilPesan Berantai ‘Pilpres 2019 Dua Putaran’ Dinilai Menyesatkan, Ini Pemaparan Pengamat Politik UNS
-
19 AprilKubu 02 Tidak Percaya Hasil Quick Count, Ini Penjelasan Pengamat Politik UNS Solo
-
17 AprilMemantau jalannya pemungutan suara di beberapa TPS menemani visiting Profesor dari Vienna Austria Mr. Anis H.Bajrektrarevic Ketua Intl Law and Global Policy
-
16 AprilKoordinasi Demokrasi dalam Pemilu 2019
-
13 AprilDebat Konstitusi Mahasiswa Nasional ke XII
-
11 AprilRestatement: Kumpulan Kajian Hukum Pemilu
-
10 AprilSolo dan Jalan Terjal Prabowo Kikis Hegemoni Jokowi
-
6 AprilPemilu dan Persoalan Hoaks
-
3 AprilPerlindungan Hak Memilih Bagi Pemilih Gangguan Jiwa Pada Pemilu Serantak 2019
-
1 AprilAhli Hukum: Amien Rais Harus Segera Klarifikasi Pernyataannya
-
31 MarchRapat Finalisasi Kajian Hukum terhadap Isu Krusial dalam Tahapan Pemilu 2019
2018
-
31 DecemberPosko Seknas Prabowo-Sandi Dekat Rumah Jokowi, Pengamat: Strategi BPN dan Bangunnya Banteng Tidur
-
27 DecemberPemilu Kardus
-
21 DecemberKetersendatan Produk Hukum
-
21 DecemberPilpres 2019 Soal Pertemuan Sby-Prabowo, Pengamat : SBY Cari ‘Pundak’, Prabowo Diuntungkan
-
21 DecemberPindah Markas di Solo, Prabowo-Sandi Dinilai Terapkan Strategi Perang Urat Syaraf
-
19 DecemberDiskusi Strategi Sustainabilitas Kinerja WCU dan PTN BH Perspektif Pengembangan Akademik Universitas Sebelas Maret
-
15 DecemberMediasi Kumham, ESDM-Bupati Paparkan Sengketa Tambang Emas Silo
-
13 DecemberHak Memilih
-
13 DecemberKampanye di Kampus
-
2 DecemberPagelaran Wayang “Wahyu Topeng Raja Barata”
-
2 DecemberPenyusunan Buku Pedoman Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui Jalur Non Litigasi
-
30 NovemberPolitik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia Pasca Reformasi
-
29 NovemberKursus Kepemiluan
-
28 NovemberBimbingan Teknis PPID Pembantu
-
28 NovemberBahaya Dosen Radikal
-
23 NovemberDiskusi “Isu SARA-Ancaman Di Pesta Demokrasi 2019”
-
12 NovemberKonferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke 5, di Kota Batusangkar, Kab. Tanah Datar, Sumbar 9 – 11 November
-
10 NovemberKonferensi Nasional HTN ke 5 di Pusako FH Unand Padang
-
8 NovemberProfesionalisme Penerbangan
-
6 NovemberSosialisasi Peraturan-Perturan Badan Pengelola Keuangan Haji
-
31 OctoberInvestigasi Hukum Kecelakaan Pesawat
-
31 OctoberBerkesempatan menguji Doktor FH UNS ke 73 atas nama promovendus Khalid Ujir asal Medan Sumut.
-
25 OctoberHakikat Seleksi Anggota KPU
-
12 OctoberHukum dan Etika Kasus “Hoax”
-
11 OctoberSanksi ‘Hoaxer’
-
27 SeptemberDiskusi Pendidikan Politik dan Pembumian Nilai Pancasila
-
25 SeptemberFGD Justifikasi Filosofis, Teoritis, dan Sosiologis atas Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum untuk Rekomendasi Dokumen Pembangunan Hukum Nasional
-
22 SeptemberSidang Pemeriksaan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-udangan (PUU) melalui Jalur Non Litigasi Terkait Aturan Satuan Perhitungan Retribusi IMB pada PERDA Kota Medan
-
21 SeptemberKEMENKUMHAM NYATAKAN KEMNKEU LALAI TIDAK MEMBAYAR GANTI RUGI KORBAN SALAH TANGKAP CIPULIR
-
21 September3 Bulan Terima 25 Perkara, Mediasi di Kemenkum Harus Diperkuat
-
19 SeptemberPerppu Dapat Selamatkan Pemilih Pemula
-
17 SeptemberMahkamah Agung Pembela Caleg Narapidana Korupsi
-
12 SeptemberSeminar Aspek Hukum Tata Negara tentang Tagar#2019gantipresiden
-
9 SeptemberPerang Tagar
-
3 SeptemberPekan Konstitusi 2018
-
31 AugustTegas Atasi Mafia Peradilan
-
30 August
-
30 AugustDua Tagar Dukungan Presiden Inkonstitusional
-
28 AugustAnggota KPU Baru Tunggu Pusat
-
16 AugustRatusan Calon Komisioner KPU se-Soloraya Ikuti Tes Wawancara di Hotel Harris Solo
-
14 AugustSimposium Internasioal “The Role of Ministry of Law in Embodying Regulation Reform : Comparing among Countries Experiences
-
7 AugustKonstitusionalitas Pembatasan Jabatan Wakil Presiden
-
6 AugustManuver Wapres
-
31 JulyManuvernya Jadi Wapres Lagi Ditolak Warganet hingga Akademisi, Ini Kata JK
-
30 JulyIngin Jegal Uji Materi Masa Jabatan Wapres, 6 Orang Ajukan Jadi Pihak Terkait ke MK
-
30 JulyPusat Kajian Hukum Kampus dan Perludem Bersatu Tentang Gugatan Perindo
-
25 JulyFGD Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji
-
23 JulyDiskusi Media “Polemik Gugatan Masa Jabatan Wakil Presiden ke MK”, Jakarta 23 Juli 2018
-
22 JulyReview produk hukum bidang Kesehatan RI
-
18 JulyPengabdian HTN FH UNS “Penanaman Nilai Pancasila Untuk Mencegah Radikalisme” di SMP Negeri 16 Surakarta
-
5 JulyDiskusi masalah-masalah hukum kenegaraan
-
28 JunePemilu Malaysia dan Ganti Presiden
-
27 JunePengamat politik: Hasil Pilkada Jateng pengaruhi Pilpres
-
27 JunePengamat politik: Hasil Pilkada Jateng pengaruhi Pilpres
-
26 JunePelantikan Tim Seleksi Calon Anggoya KPU Propinsi dan Kabupaten/Kota Periode 2018-2023
-
6 JuneTolak Caleg Napi Korupsi
-
4 JuneFAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAWENGAN DALAM PROSES PENETAPAN PERATURAN DESA
-
4 JuneFaktor Pendukung dan Penghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa Tawengan Dalam Proses Penetapan Peraturan Desa
-
4 JunePeranan TNI dalam Pemberatasan Terorisme dalam Perspektif Pertahanan Keamanan Negara
-
4 JuneThe Ideal Concept of Presidential Threshold Arrangement to Achieve Constitutional Rights of New Political Parties in a simultaneous general election in Indonesia
-
26 MayWorkshop dan Simulasi Penanganan Sengketa Regulasi melalui Jalur non Litigasi
-
25 MayKemenkum Adili Kemenkes Vs BPJS soal Definisi Gawat Darurat
-
22 MayMelindungi Hak Pilih
-
21 MayNasionalisme dan Antiterorisme
-
18 MayMelumpuhkan Organisasi Teroris
-
14 MayAksi Hukum Melawan Terorisme
-
14 MayWawancara di Majalah GRITA, terbitan Jawa Timur
-
12 MayRapat Anggota Cabang DPC PERADI Surakarta Tahun 2018
-
12 MayPascasarjana S2 FH UNS Kebijakan Publik, Matkul Sejarah Hukum
-
5 MayIde Progresif Belum Muncul
-
5 MayCandidates focus on debates to lure voters
-
4 MayInternational Roundtable Meeting on Electoral Justice System
-
4 MayMembandingkan Serangan Sudirman di Debat Semalam dan Sebelumnya – Debat Cagub Jateng Ronde 2
-
23 AprilBimbingan Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Sidang PHP 2018
-
21 AprilKata Pengamat tentang Gaya Serang Sudirman ke Ganjar Saat Debat
-
13 AprilNarasumber Expert Meeting reformasi kebijakan hukum perikatan negara pada perjanjian Internasional perspektif Hukum Tata Negara
-
13 AprilPembatalan Calon Kepala Daerah Tersangka
-
7 AprilRapat Koordinasi dalam Rangka Pengkajian dan Penyusunan Hukum Acara Pengujian Peraturan Perundang-udangan melalui Jalan Non Litigasi
-
6 AprilMemulihkan Martabat MK
-
5 AprilMenjaga Integritas MK
-
28 MarchSiapa Pemenang Debat Capres Keempat Antara Jokowi vs Prabowo? Ini Pemaparan Pengamat
-
27 MarchBimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatus Sipil Negara
-
26 MarchKorupsi Berjamaah
-
21 MarchFasilitasi dan Koordinasi Bantuan Keuangan Partai Politim Tahun 2018
-
21 MarchMembincangkan Kontroversi UU MD3 Tanpa tanda tangan Presiden. TA TV, Rabu, 21 Maret 2018. Pukul 19.30 WIB.
-
5 MarchNetralitas ASN dalam Pilkada Diuji
-
26 FebruaryMK Mengerdilkan KPK
-
13 FebruarySenjakala Komisi Negara
-
30 JanuaryPolri Jangan Berpolitik Praktis
-
23 JanuaryMengawal Isu LGBT pada RUU KUHP
-
18 JanuaryHukum Mahar Pilkada
-
13 JanuaryPresidential Threshold Tak Adil
-
4 JanuaryStrengthening the Authority of the People’s Consultative Assembly the Republic of Indonesia to Create Checks and Balances System Based on Post-Amendment Constitution 1945
-
4 JanuaryModel Setting of Political Party System and Electoral Systems to Prevent Political Corruption
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Agus Riewanto Fakultas Hukum UNS
