Metro TV: Putusan MK dengan segala kontrovrrsinya sudah tepat dalam menolak permohonan pemohon dalam perkara PHPU-Pres soal cacat dokumen syarat Ijasah SLTA Capres saat tahapan Pilpres. MK tak berwenang mendiskualifikasi karena rejim hukum pemilu sesuai Pasal 22 E UUD 45 telah berakhir saat dilantik menjadi Wapres. Saat ini lebih tepat menggunakan rejim hukum pemerintahan sesuai Pasal 7A UUD 45, karena ybs telah menjadi Wapres. Tak tersedia aturan mendiskualifikasi Wapres yg ada mendiskualifikasi Capres. Memang hukum tata negara tak mengatur perkara njlimet ini Bola panas skrg ada di lembaga negara lain utk menilainya sesuai pertimbangan MK. Apa lembaga lain itu jg tak disebutkan MK dan bahkan MK tak membuat amar utk pemakzulan oleh DPR. Making kontrovrrsial lah putusan MK dalam kasus ini.



Comments are closed