Pengamat Hukum Tata Negara, Agus Riwanto dalam Diskusi Publik Pemilu Serentak 2024 yang ditayangkan di kanal YouTube Tribunnews, Kamis (21/7/2022).  Kamis, 21 Juli 2022 15:39 WIB Penulis: Faryyanida Putwiliani Editor: Miftah TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Hukum Tata Negara, Agus Riwanto memberikan pendapatnya terkait lembaga penyelesaian hukum Pemilu di Indonesia. Agus menilai dalam penyelenggaraan Pemilu Indonesia terlalu banyak memiliki lembaga penyelesaian hukum pemilu. Di antaranya ada Bawaslu, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. "Di …

Agus Riewanto (Foto: dok. Istimewa) Andi Saputra - detikNewsKamis, 14 Jul 2022 09:11 WIB Jakarta - Ahli hukum tata negara Agus Riewanto menyatakan UU Sumatera Barat (Sumbar) bukan peluang membuat perda syariah, meski UU Sumbar mengakui berbagai asas dan falsafah religius Sumbar."UU ini memastikan Sumbar punya UU sendiri, terpisah dari Riau dan Jambi," kata Agus Riewanto saat dihubungi detikcom, Kamis (14/7/2022). Salah satunya Pasal 5 huruf C, yang berbunyi adat …

SOLOPOS.COM - Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo yang juga pengamat politik, Agus Riewanto, berfoto bersama Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, seusai seminar Menakar Capres 2024 dalam Perspektif Hukum, Politik dan Sosial Budaya, gelaran DPC PDIP Solo, Sabtu (2/7/2022). (Solopos.com/Kurniawan) Soloraya 02 July 2022 21:25:50 WIBEditor : Abu NadzibPenulis: Kurniawan Solopos.com, SOLO — Pengamat politik asal Solo, Agus Riewanto, memprediksi bakal ada tiga pasangan capres-cawapres …

Ari Purnomo - detikJateng - Rabu, 02 Mar 2022 14:45 WIB Agus Riewanto (Foto: dok Pribadi) Solo -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut telah membaca percakapan Whatsapp Grup (WAG) di kalangan TNI/Polri soal pemindahan IKN. Pengamat hukum dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto mengatakan pernyataan itu perlu diklarifikasi. Hal ini untuk memastikan apa yang disampaikan oleh mantan Wali Kota Solo itu benar dari hasil intersepsi alias penyadapan grup WA atau hanya …

Bengawan News - 3 Maret 2022 15:33 Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, Agus Riewanto. FOTO: Dok Pribadi SOLO - Wacana penundaan Pemilu 2024 yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar, mendapat tanggapan Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto Agus menganggap, ide penundaan pemilu tersebut berpotensi melanggar konstitusi."Kalau melihat dari aspek konstitusi, ya itu …

Jauh Hari Wawan S, Bayu Ardi Isnanto - detikJateng Rabu, 23 Feb 2022 15:16 WIB Wayang kulit Jawa. (Foto: Agung Pambudhy/detikcom) Solo - Usai kontroversi wayang, dalang kondang asal Solo Ki Warseno Slenk mengusulkan adanya undang-undang (UU) Kebhinekaan yang bertujuan melindungi seni budaya Indonesia. Rupanya regulasi yang dia maksud sudah diatur sejak 2017.Pakar hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto, mengatakan sudah ada UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang …

Andi Saputra - detikNews Jumat, 24 Sep 2021 11:59 WIB 10 komentar BAGIKAN   Agus Riewanto (dok.pri) Jakarta - Partai Demokrat (PD) kubu Moeldoko mengajukan judicial review AD/ART Partai Demokrat (PD) kubu AHY ke Mahkamah Agung (MA). Langkah ini menjadi polemik akademis karena tidak lazim AD/ART dilakukan judicial review."AD/ART bukan objek uji materi ke MA karena bukan produk peraturan perundang-undangan," kata ahli hukum tata negara UNS, Agus Riewanto saat berbincang …

Eksplorasi panas bumi di Gunung Lawu hingga kini tak ada kelanjutan. Pertamina memastikan eksplorasi belum berhenti meski masyarakat dan pemerintah daerah menolak. 08 February 2022 11:32:25 WIB SOLOPOS.COM - Asap mengepul dari Kawah Candradimuka Gunung Lawu yang diduga memiliki sumber potensi panas bumi sebesar 195 MW. (Solopos.com/Mariyana Ricky PD) Solopos.com, KARANGANYAR — Indonesia memiliki kapasitas energi panas bumi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Saat ini kapasitas terpasang energi panas …

Pelaporan Gibran Rakabuming Raka ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus TPPU dinilai justru akan makin meningkatkan elektabilitas Wali Kota Solo itu. Kurniawan 12 January 2022 16:19:54 WIB SOLOPOS.COM - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka (tengah). (Solopos/dok) Solopos.com, SOLO — Pengamat politik UNS Solo, Agus Riewanto, menilai pelaporan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) justru bisa mendongkrak elektabilitas putra …