Publikasi
OTT Kepala Daerah Berulang Cermin Korupsi Sistemik, Lingkaran Setan ‘Utang Politik’ Dinilai Mengakar
Selasa, 14 Juli 2026 09:44 WIB Penulis: Nanda Lusiana SaputriEditor: Nuryanti TRIBUNNEWS.COM – Sepanjang 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap empat kepala daerah di Jawa Tengah melalui operasi tangkap tangan[…]
Guru Besar UNS: OTT Bupati Sukoharjo Jadi Alarm Pilkada Berbiaya Mahal
Kurniawan, Jumat, 10 Juli 2026 Esposin, SOLO — Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto, menilai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan[…]
Guru Besar UNS Ingatkan Posisi Wapres Gibran Sejatinya Ban Serep Prabowo
Kurniawan, Jumat, 27 Juni 2026 Esposin, SOLO — Guru Besar Hukum Tata Negara UNS Solo, Agus Riewanto, mengingatkan jabatan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka seperti[…]
Guru Besar UNS: Safari Politik Jokowi untuk Jaga Infrastruktur Politik 2029
JAKARTA, KOMPAS.com – Guru Besar Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Prof. Agus Riewanto menilai, safari politik Presiden ke-7 RI Joko[…]
Guru Besar UNS Nilai Safari Politik Jokowi Buka Ruang Skenario “Jokowisme 2.0”
JAKARTA, KOMPAS.com – Guru Besar Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Prof. Agus Riewanto menilai safari politik Presiden ke-7 RI Joko[…]
Isu Pecah Kongsi Prabowo-Jokowi, Pengamat: Belum Ada Konflik Terbuka
Kurniawan, Jumat, 26 Juni 2026 Esposin, SOLO — Isu keretakan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan. Namun, pengamat politik Universitas[…]
Seirama dengan Arief Hidayat, Guru Besar UNS: MK Langgar Pakemnya Sendiri lewat Putusan 90
Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (FH UNS) Prof. Agus Riewanto. (Foto: Dok. Pribadi).
Komisi Percepatan Reformasi Polri Usulkan Kapolri Dipilih Langsung Presiden, Tanpa lewat DPR
Dengan dipilih oleh DPR, maka posisi Polri akan lebih kuat. Namun, praktik itu dapat menimbulkan ekses negatif, semisal transaksi politik ataupun uang. Oleh Norbertus Arya Dwiangga[…]
Guru Besar Hukum UNS: Perubahan Polri Jadi Kementerian Berpotensi Langgar UUD
Ilustrasi polisi. Penerimaan Polri jalur SIPSS 2026 kembali dibuka. Cek syarat, jurusan yang dicari, batas usia, jadwal seleksi, hingga cara daftar SIPSS Polri 2026 di[…]
