
Ilustrasi pemilu. Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka pelanggaran penyelanggara Pemilu tertinggi. (ANTARA FOTO/ Yudi Manar)

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim diperiksa KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (19/6/2026).(KOMPAS.com/HARYANTI PUSPA SARI )

Selasa, 14 Juli 2026 09:44 WIB Penulis: Nanda Lusiana SaputriEditor: Nuryanti TRIBUNNEWS.COM – Sepanjang 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap empat kepala daerah di Jawa Tengah melalui operasi tangkap tangan[…]

Kurniawan, Jumat, 10 Juli 2026 Esposin, SOLO — Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto, menilai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan[…]

Membersamai Wakapolri Komjen Dedy Prasetyo, Gubernur Akpol Irjen Pol Daniel TM Silitonga, Kepala Lemdiklat Polri, Walikota Semarang, dll dalam acara: Peresmian Laboratorium Sosial Sains dan[…]

Ketidakpastian Hukum Ibu Kota Negara Penulis: Agus Riwanto | Editor: Sandro Gatra BELUM lama ini, publik dikejutkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.71/PUU-XXIV/2026 yang menolak permohonan uji materi UU[…]

Turut mengantarkan Doktor Ilmu Sosial FISIP Universitas Diponegoro yang ke 68 dengan tema Disertasi yang menarik. Kolaborasi antar rumpun Ilmu Sosial-Politik dengan Hukum Tata Negara.

Kurniawan, Jumat, 27 Juni 2026 Esposin, SOLO — Guru Besar Hukum Tata Negara UNS Solo, Agus Riewanto, mengingatkan jabatan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka seperti[…]

JAKARTA, KOMPAS.com – Guru Besar Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Prof. Agus Riewanto menilai, safari politik Presiden ke-7 RI Joko[…]

JAKARTA, KOMPAS.com – Guru Besar Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Prof. Agus Riewanto menilai safari politik Presiden ke-7 RI Joko[…]