Putusan MA dan MK Jadi Pintu Masuk Pemakzulan Gibran? Ini Kata Pakar HTN

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Atma Jaya Yogyakarta Riawan Tjandra, Pakar Hukum Tata Negara STHI Jentera Bivitri Susanti, dan Guru Besar FH UNS Agus Riewanto. Foto: Istimewa

Dua pakar berpendapat putusan MA dan MK bisa menjadi pintu masuk pemakzulan, namun satu pakar berpendapat tidak berpengaruh pada posisi Gibran sebagai Wapres.

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi berkaitan dengan gugatan Surat Keterangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengenai penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden RI.

“Kabul kasasi, batal putusan judex facti, adili sendiri, kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian petikan amar putusan sebagaimana dikutip pada Jum’at (30/10).

Petitum yang diajukan oleh penggugat, Subhan, antara lain memohon pengadilan untuk mengabulkan gugatan seluruhnya; menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor: 9149/D.Dl/Ks/2019; memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keterangan tersebut; serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Riawan Tjandra, menjelaskan bahwa dalam hukum administrasi terdapat tiga teori “pembatalan”. Pertama, batal demi hukum, yang berarti suatu keputusan dikeluarkan dengan indikasi cacat substantif, seperti penipuan, manipulasi data, maupun penyajian data yang tidak benar.

“Maka konsekuensinya keputusan tersebut dianggap tidak pernah ada, baik dari proses penetapan hingga akibat hukum yang ditimbulkannya,” ujar Riawan kepada Hukumonline, Selasa (3/11).

Kedua, putusan “batal”, yaitu proses yang menyatakan batalnya suatu tindakan pemerintah atau surat keputusan, tetapi berlakunya bersifat prospektif (ex nunc atau berlaku ke depan).

“Nah, yang ketiga yang sekarang dipersoalkan ini adalah dampak dari putusan Mahkamah Agung yang membatalkan. Dalam istilah hukum (Belanda), membatalkan itu memerlukan putusan pengadilan. Dalam kasus ini, syarat tersebut sudah dipenuhi dengan adanya putusan MA,” tuturnya.

Namun, menurut Riawan, putusan ini beserta pertimbangannya perlu dikaji lebih lanjut. Apalagi, Mahkamah Agung batal menggelar konferensi pers untuk memberikan penjelasan mengenai putusan Nomor 742 K/TUN/2026 ini. Ia menilai salah satu karakteristik putusan PTUN pada umumnya adalah berlaku ke depan, tetapi sifat spesifik dari putusan ini tetap perlu dicermati kembali.

Meskipun demikian, satu hal yang pasti adalah proses pencalonan Gibran sebagai Wapres memiliki persoalan hukum. Dari putusan MA dan MK, terlihat tidak adanya verifikasi faktual yang memadai dari pihak penyelenggara Pemilu.

“Dalam prospek ketatanegaraan, hal ini seharusnya diikuti dengan mekanisme pemakzulan Wakil Presiden. Ini bukan sekadar ranah politik, melainkan ranah ketatanegaraan,” tegasnya.

Oleh karena itu, publik kini menunggu sikap DPR untuk menentukan apakah akan menggunakan mekanisme pemakzulan berdasarkan dua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni MA dan MK.

Selain itu, kedua putusan ini dapat menjadi dasar penegakan hukum pidana Pemilu. Hal ini mengingat adanya indikasi pemalsuan dokumen selama proses pencalonan Gibran.

“Persoalan ini bisa ditarik ke ranah kejahatan politik. Pasalnya tersedia baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Pemilu jika memang terbukti terjadi pemalsuan,” jelasnya.

Penggunaan Pasal 7A dan 7B UUD 1945

Pakar Hukum Tata Negara STHI Jentera, Bivitri Susanti, menjelaskan bahwa KPU saat itu menggunakan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, yang salah satu ketentuannya mengizinkan calon yang tidak bersekolah di Indonesia untuk menggunakan surat keterangan penyetaraan pendidikan.

Bivitri mengkritik aturan tersebut karena dinilai memberi karpet merah bagi Gibran untuk mencalonkan diri.

“Ketika dinyatakan batal demi hukum, artinya tidak ada akibat hukum yang timbul sejak surat itu diterbitkan. Maka pencalonannya sebenarnya secara yuridis sudah masuk kategori diskualifikasi,” ujarnya.

Bivitri menilai putusan MA dan MK ini bukan sekadar perkara administrasi biasa. Oleh sebab itu, penyelesaiannya perlu merujuk pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengenai pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden.

“Waktu di MK sudah kita perdebatkan. Sejak awal pandangan saya berada di rezim diskualifikasi. Namun MK mengarahkan mekanisme ke Pasal 7B UUD 1945. Saya menghormati penafsiran MK tersebut. Maka DPR dapat menggunakan Pasal 7B sebagai prosedur, dengan menjadikan putusan ini sebagai barang bukti yang menguatkan,” terangnya.

Ia menambahkan, perdebatan soal status pencalonan sudah tidak relevan karena tahapannya telah berlalu dan pejabat terkait sudah dilantik. Solusi hukumnya kini berpindah ke rezim pemakzulan.

Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian (impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Ketentuan ini menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berat (pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela) maupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat.

Usulan tersebut diajukan oleh DPR dengan didahului putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan dugaan pelanggaran atau ketidakpenuhan syarat tersebut. Jika terbukti, DPR menggelar sidang paripurna untuk meneruskan usul ke MPR yang kemudian menyelenggarakan sidang pengambilan keputusan.

Tidak Berdampak Otomatis pada Jabatan

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riewanto, memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Menurutnya, putusan ini berada dalam rezim hukum administrasi yang berkaitan dengan tindakan pemerintah. Sengketa ini mempersoalkan kewenangan kementerian dalam menerbitkan surat keterangan tersebut.

“Putusan administrasi ini tidak otomatis membatalkan kedudukan Wakil Presiden. Proses pemberhentian Wakil Presiden yang sudah dilantik memiliki mekanisme tersendiri di luar tahapan Pemilu,” kata Agus kepada Hukumonline.

Agus menambahkan, dalam realitas hukum ketatanegaraan, apabila sebuah surat keterangan dinyatakan tidak sah setelah pejabat dilantik, tidak ada eksekusi otomatis terhadap jabatan tersebut.

“Bagaimana cara mengeksekusinya? Karena hal itu tidak diatur secara langsung dalam Hukum Tata Negara maupun Hukum Administrasi Negara. Jadi, meski suratnya batal, hal itu tidak otomatis membatalkan jabatannya sebagai Wakil Presiden,” terangnya.

Mengenai peluang DPR menggunakan hak angket, Agus berpendapat bahwa hak angket berfungsi untuk mengawasi kebijakan dan pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah. Putusan ini menyasar lembaga pemerintah yang melakukan pelanggaran administrasi, yaitu kementerian terkait.

“Hak angket tidak ditujukan langsung kepada Gibran secara pribadi, melainkan kepada tindakan kementerian yang mengeluarkan surat keputusan tersebut. Putusan ini bisa menjadi pintu masuk bagi DPR untuk mengajukan hak angket terhadap Kementerian Pendidikan,” katanya.

Aji Prasetyo

3 November 2026

https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-ma-dan-mk-jadi-pintu-masuk-pemakzulan-gibran-ini-kata-pakar-htn-lt6ae9b398bc22d?page=4

CATEGORIES:

Liputan Media

Tags:

Comments are closed