
Kompas.com, 15 November 2026, 05:45 WIB
Editor Sandro Gatra
KEPUTUSAN Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026, membuka perdebatan yang menarik dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.
Apakah mantan Wakil Presiden yang mengundurkan diri memperoleh hak pensiun yang sama dengan Wakil Presiden yang menyelesaikan masa jabatan atau diberhentikan melalui pemakzulan?
Persoalan ini bukan sekadar urusan keuangan Gibran sebagai pejabat negara.
Di dalamnya terdapat prinsip kepastian hukum, tanggung jawab jabatan, keadilan sosial, dan etika penyelenggaraan negara.
Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, maka digantikan Wakil Presiden.
Beda Berhenti, Mengundurkan Diri dan Makzul
Apakah berhenti, mengundurkan diri, dan dimakzulkan merupakan peristiwa hukum yang sama?
Secara bahasa, ketiganya memang berujung pada berakhirnya jabatan. Namun, secara hukum tata negara, ketiganya berbeda.
Berhenti merupakan istilah umum berakhirnya jabatan.
Berhenti merupakan pernyataan bersifat deklarasi (declaratoir) yang maknanya mengumumkan.
Peryataan diksi “berhenti” inilah yang digunakan Gibran dalam surat resmi yang ditujukan pada pimpinan MPR dan Presiden Prabowo Subianto.
Karena jabatan Wapres didapat melalui Pemilu langsung oleh rakyat, maka pertanggungjawaban jabatannya seharusnya kepada rakyat yang memilihnya.
Namun, bagaimana cara mempertanggungjawabkan jabatan itu tak diatur dalan hukum tata negara.
Berikut juga bagaimana cara menyatakan berhenti, diucapkan atau ditulis, kalau ditulis bagaimana format tulisannya, kalau diucapkan dilakukan di mana?
Semua pertanyaan itu tak diatur dalam UUD 1945 maupun dalam UU lain.
Gibran hanya bertemu Presiden Prabowo dan Pimpinan MPR, lalu menyerahkan surat “berhenti” dari jabatan Wapres, bukan “mengundurkan diri”.
Gibran juga tidak membacakan surat itu. Berbeda dengan Presiden Soeharto yang menyatakan “berhenti” pada Mei 1998. Surat dibacakan di Istana, lalu melimpahkan kepada Wapres BJ Habibie sebagai Presiden penggantinya.
Dalam sistem pertangungjawaban hukum seharusnya makna mengundurkan diri merupakan tindakan sukarela pejabat untuk melepaskan jabatan.
Namun, frasa “mengundurkan diri” tidak ada dalam UUD 1945. Frasa itu mengandung makna perlunya persetujuan dari lembaga lain, tapi tak diatur dalam UUD 1945 lembaga mana yang dimaksud.
Sedangkan pemakzulan merupakan pemberhentian melalui mekanisme konstitusional berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Pemakzulan bukan sekadar keputusan politik. Harus terdapat alasan konstitusional seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Prosesnya melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Dengan demikian, ketiganya memiliki akibat hukum berbeda dalam hal prosedur, legitimasi, dan pertanggungjawaban. Namun, semuanya dapat mengakibatkan kekosongan jabatan Wakil Presiden dan mengaktifkan mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Hak Pensiun Wapres yang Berhenti Persoalan berikutnya adalah hak pensiun.
Di sinilah terdapat ketentuan yang tidak boleh diabaikan, yaitu Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden. Pasal tersebut menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun.
Ayat (2) menetapkan pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Baca juga: Kasihan Gibran, Kasihan Republik Artinya, dasar pemberian pensiun bukan lamanya menjabat, melainkan terpenuhinya persyaratan berhenti dengan hormat.
UU tersebut juga tidak secara eksplisit menyebut pengunduran diri sebagai alasan yang otomatis menghapus atau menjamin status berhenti dengan hormat.
Karena itu, pengunduran diri Gibran perlu dilihat berdasarkan keputusan dan penetapan administratif-konstitusional yang mengakhiri jabatannya.
Demikian pula pemakzulan tidak boleh serta-merta disamakan dengan pemberhentian tidak dengan hormat tanpa dasar hukum yang jelas. Gibran bukan ASN yang membedakan hak pensiun.
Kalau diberhentikan dengan tidak hormat, ASN tidak mendapatkan pensiun.
Sedangkan mengundurkan diri mendapatkan pensiun. Khusus mengenai jabatan Wapres tidak terdapat rumusan dalam UUD 1945 yang secara otomatis menyatakan setiap pejabat yang dimakzulkan kehilangan seluruh hak pensiunnya.
Dari perspektif hukum administrasi negara, keputusan pengakhiran jabatan harus memberikan kepastian mengenai status hukum pejabat, termasuk konsekuensi hak keuangannya.
Berapa hak pensiun Gibran?
Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978 dan ketentuan gaji pejabat negara, gaji pokok Wakil Presiden adalah Rp 20.160.000 per bulan.
Dengan demikian, apabila memenuhi persyaratan pensiun, Gibran berhak atas pensiun pokok sebesar Rp 20.160.000 setiap bulan.
Angka ini tidak memasukkan tunjangan tambahan. Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga memberikan tunjangan sesuai ketentuan pensiun pegawai negeri, biaya rumah tangga berupa air, listrik, dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan Presiden atau Wakil Presiden beserta keluarganya.
Pasal 8 memberikan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya dan kendaraan milik negara dengan pengemudinya.
Ketentuan ini berlaku bagi mereka yang memenuhi syarat berhenti dengan hormat.
Nalar Hukum
Dari aspek nalar keadilan hukum dan kesejahteraan sosial, fasilitas tersebut patut dipertanyakan secara proporsional. Negara memang wajib menghormati jasa mantan kepala pemerintahan dan wakil kepala pemerintahan.
Namun, fasilitas seumur hidup juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, terutama ketika rakyat masih menghadapi persoalan kemiskinan dan ketimpangan.
Apakah Gibran diuntungkan karena hanya menjabat sekitar dua tahun?
Secara finansial, bisa dikatakan demikian apabila memperoleh pensiun penuh. Namun, UU tidak menghitung pensiun berdasarkan proporsi masa jabatan.
Bahkan, masa jabatan Wapres yang tak genap 5 tahun tidak otomatis mengurangi besaran pensiun pokok.
Maka dari aspek nalar keadilan hukum seharusnya dibedakan Wapres yang pensiun karena penuh bekerja 5 tahun dengan yang hanya beberapa tahun. Ini semata-mata untuk mewujudkan keadilan.
Tentu saja seharusnya UU mengatur perlunya tak menyamakan hak pensiun Gibran yang hanya menjabat 2 tahun dengan Wapres yang menjabat selama 5 tahun penuh seperti: Hamzah Haz, Jusuf Kalla, Boediono, dan KH Ma’ruf Amien.
Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/11/15/05450081/nalar-hak-pensiun-wapres-gibran?page=all#page2.
Editor : Sandro Gatra


Comments are closed