Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghadirkan dua ahli dalam sidang pengujian formil Undang-Undang Nomor 5 tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), pada Rabu (7/10).
SIdang tersebut beragendakan mendengar keterangan ahli DPR untuk Permohonan Nomor 251/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 258/PUU-XXIV/2026.
Ahli Hukum Tata Negara, Agus Rihwanto, menjelaskan bahwa meskipun RUU Polri periode sebelumnya tidak dilanjutkan melalui mekanisme carry over, hasil kerja legislasi yang telah dilakukan tetap dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan RUU pada periode berikutnya. Menurutnya, yang tidak berlanjut adalah status prosedural RUU sebelumnya, sementara Naskah Akademik, hasil kajian, masukan akademisi, rumusan norma, dan hasil harmonisasi tetap memiliki nilai sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan.


Comments are closed