Publikasi
Berkesempatan menguji Doktor FH UNS ke 73 atas nama promovendus Khalid Ujir asal Medan Sumut.
Berkesempatan menguji Doktor FH UNS yg ke 73 atas nama promovendus Khalid Ujir asal Medan Sumut. Bersama para kolega yg amat terpelajar Prof. Furqon Hidayatullah, Prof Supanto Harjo,[…]
Hukum dan Etika Kasus “Hoax”
Jumat 12/10/2018 | 01:00 Oleh Dr Agus Riewanto Masyarakat baru saja dikejutkan kehebohan berita bohong (hoax) Ratna Sarumpaet (RS) yang mengarang cerita seolah-olah dianiaya tiga[…]
Diskusi Pendidikan Politik dan Pembumian Nilai Pancasila
Berkesempatan ikut menyemai dan menyuburkan nilai Pancasila pada Parpol di Indonesia sebuah keniscayaan untuk Indonesia lebih baik. Bersama sahabat2 yg baik dan cerdas. By Dirjen[…]
FGD Justifikasi Filosofis, Teoritis, dan Sosiologis atas Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum untuk Rekomendasi Dokumen Pembangunan Hukum Nasional
Narasumber di BPHN RI “Justifikasi Filosofis, Teoritis, dan Sosiologis untuk Penguatan Rekomendasi Dokumen Pembangunan Hukum Nasional. Semoga Barakah.
Sidang Pemeriksaan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-udangan (PUU) melalui Jalur Non Litigasi Terkait Aturan Satuan Perhitungan Retribusi IMB pada PERDA Kota Medan
Jakarta, Sidang pemeriksaan perkara sengketa PUU non litigasi yang dimohonkan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) diselenggarakan di Ruang Legiprudensi Gedung Direktorat Jenderal Peraturan[…]
Kemenkumham Nyatakan Kemkeu Lalai Tidak Membayar Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Cipulir
Siaran PersMajelis Pemeriksa Sengketa Perundang-Undangan Nyatakan Kementerian Keuangan Lalai Membayar Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Pengamen Cipulir Andro dan Nurdin, pengamen Cipulir harus mendekam di[…]
3 Bulan Terima 25 Perkara, Mediasi di Kemenkum Harus Diperkuat
Foto : Sidang non litigasi korban salah tangkap dan kemenkeu. (Yulida-detik) Andi Saputra – detikNews Jumat, 21 Sep 2018 18:11 WIB Jakarta – Baru tiga bulan[…]
Perppu Dapat Selamatkan Pemilih Pemula
Cahya Mulyana | Politik dan Hukum19 September 2018, 10:41 WIB PENGAMAT Hukum dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)[…]