Posts by admin

Artikel Media

Publikasi

Hukum Objektif dalam Konflik KPK-Polri

 Agust Riewanto  ;  Pengajar Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta MEDIA INDONESIA, 28 Januari 2015 PUBLIK patut mengapresiasi positif pernyataan Presiden Jokowi da lam[…]

Meniscayakan GBHN

Oleh Agus Riewanto Gagasan ini memperkuat fungsi MPR serta diperlukan untuk menata kembali (mereposisi) relasi MPR dan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial yang kita anut pascaamendemen[…]

Mengutamakan Keadilan

 Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 pada 31 Desember 2014 yang mengatur pembatasan peninjauan kembali (PK) hanya sekali, menjadi pembicaraan publik.[…]

Sanksi Pidana Kecelakaan Air Asia

Agust Riewanto  Dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta MEDIA INDONESIA,  07 Januari 2015 KECELAKAAN pesawat Air Asia QZ8501 rute Surabaya Singapura di[…]

Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak dengan Korupsi Politik di Indonesia

Yustisia Jurnal Hukum Edisi: Vol. 4 No. 1 Januari – April 2015 Abstract This research is aimed at studying and exploring about the relationship between[…]

Pidana Mati Koruptor

Pada peringatan Hari Antikorupsi 9 Desember ini publik disegarkan oleh ingatan tentang Fatwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tahun 2012 yang merekomendasikan sanksi pidana mati[…]

Menyoal Interpelasi DPR

Agust Riewanto Dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta MEDIA INDONESIA,  02 Desember 2014 HARI-HARI ini sejumlah politikus di DPRRI tengah menggulirkan wacana[…]

Perppu Penuh Tipu

Agus Riewanto Penulis mengajar di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret SurakartaKORAN JAKARTA,  07 Oktober 2014 Belum lama ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)[…]

UU Pilkada Ciptakan Anomali

Akhirnya Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) disahkan DPR dengan mengembalikan prosesnya ke DPRD dalam rapat paripurna melalui voting delapan fraksi (PDIP, Golkar,[…]

Inkompatibitasl Asas Pengaturan Sistem Pemilu dengan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia

Jurnal Hukum IUS QUIA ISUTUM Edisi: Vol 21 No. 4 Oktober 2014 Abstract This study examines, first, whether the principles contained in the Electoral Act[…]

1 79 80 81 82 83 86