Posts by admin

Artikel Media

Publikasi

Diskrepansi Pengadilan dan Mahalnya Keadilan

 Solo Pos – 30032015 Solopos.com, SOLO — Hari-hari ini publik disuguhi fenomena sejumlah putusan pengadilan yang diskrepansi, yakni putusan yang mengandung ketaksesuaian antara harapan publik dan[…]

Hukum tanpa Rasa Keadilan

Publik baru saja dikejutkan tragedi keadilan dalam kasus hukum nenek Asyani (63) di Kab Situbondo, Jawa Timur. Nenek buta hukum itu telah ditahan atas tuduhan[…]

Menyoal Remisi Koruptor

 Oleh Agus Riewanto Baru-baru ini Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly berencana memberikan remisi atau pengurangan hukuman penjara bagi koruptor melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP)[…]

Barter Narapidana Australia dan Kedaulatan Hukum

Agust Riewanto ;  Pengajar Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta MEDIA INDONESIA, 07 Maret 2015 PEMERINTAH Australia melalui Menlu Julie Bishop sebagaimana dilaporkan oleh[…]

Pilkada Serentak

Oleh Agus Riewanto Revisi UU No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta UU No 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah resmi[…]

Kembalikan Marwah KPK

Putusan praperadilan hakim Sarpin Rizaldi di PN Jaksel yang memenangkan Komjen Budi Gunawan (BG) atas KPK, dan menyatakan penetapan status hukum tersangka dalam kasus rekening[…]

Penunjukan Pimpinan KPK

Setelah dinanti publik cukup lama akhirnya presiden Jokowi mengambil langkah mengatasi kisruh KPK-Polri dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang penunjukan tiga orang pelaksana[…]

Hukum Objektif dalam Konflik KPK-Polri

 Agust Riewanto  ;  Pengajar Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta MEDIA INDONESIA, 28 Januari 2015 PUBLIK patut mengapresiasi positif pernyataan Presiden Jokowi da lam[…]

Meniscayakan GBHN

Oleh Agus Riewanto Gagasan ini memperkuat fungsi MPR serta diperlukan untuk menata kembali (mereposisi) relasi MPR dan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial yang kita anut pascaamendemen[…]

Mengutamakan Keadilan

 Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 pada 31 Desember 2014 yang mengatur pembatasan peninjauan kembali (PK) hanya sekali, menjadi pembicaraan publik.[…]

1 79 80 81 82 83 87