Publikasi
DKPP Putuskan KPU Langgar Kode Etik, Apa Kata Pakar Hukum Tata Negara?
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (tengah) didampingi jajaran anggota DKPP lainnya menyanyikan lagu Bagimu Negeri usai membacakan vonis terhadap Ketua KPU Hasyim[…]
Siaran Pers : BPHN : Perlu Jalan Tengah Antara Proporsional Terbuka dan Tertutup untuk Memperbaiki Sistem Pemilu Yang Ada
Oleh Humas BPHN 7 Februari 2023 Diskursus publik tentang sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup masih menyisakan perdebatan di ruang publik. Dalam kajian BPHN, baik sistem proporsional[…]
Pakar Hukum Akui Kades Punya Fungsi Strategis Jadi Hakim Perdamaian
Agus Riewanto (Foto: dok. Istimewa)
Bagaimana Keikutsertaan Masyarakat dalam Mewujudkan Siaran Berkualitas? Berikut Tanggapan Pakar Hukum UNS
by HUMAS UNS | Feb 2, 2023 18:27 | Berita Terkini UNS — Tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi semakin berkembang cepat terlebih di era digitalisasi ini. Tentu perkembangan teknologi ini[…]
Gelar Diskusi Perppu Cipta Kerja, Pengamat: Kebijakan Penting bagi Indonesia
31 January 2023 11:44 AM JAKARTA – Moya Institute menggelar sebuah acara diskusi yang membahas mengenai Perppu Cipta Kerja dengan mendatangkan sejumlah pengamat dan membahas bagaimana[…]
Perppu Ciptaker Solusi Agar Tidak Terjadi Penyalahgunaan Kekuasaan
Puluhan buruh saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Selasa, 10 Januari 2023. Aksi massa menyuarakan penolakan terhadap Perpu Cipta Kerja. (B Universe[…]
Perppu Ciptaker Dinilai Solusi agar Tak Ada Penyalahgunaan Kekuasaan
Pakar Hukum Tata Negara UNS Surakarta, Agus Riewanto menilai jika Perppu Ciptaker tidak ada, maka kinerja presiden dapat dianggap penyalagunaan kekuasaan. FOTO/DOK.KORAN SINDO