Ketidakpastian Hukum Ibu Kota Negara Penulis: Agus Riwanto  |  Editor: Sandro Gatra BELUM lama ini, publik dikejutkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.71/PUU-XXIV/2026 yang menolak permohonan uji materi UU[…]

Kritik Tanda Demokrasi Makin beresiko tinggi bagi aktivis kritis di negeri ini. Kritik itu tanda demokrasi atau antidemokrasi sih?

Kompas, Senin, 30 Maret 2026, perlu kontemplasi apakah tepat dr aspek konstitusi pejabat negara dengan status dipilih (by elected): Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota/DPD/DPRD, di seleksi (by selected): Komisi2[…]

Benarkah work from home ASN akan mengefisienkan energi /BBM dampak perang Iran-USA-Israil?

If it is consistent with the wishes of the 1945 Constitution, then the procedure for electing the Chief of Police should ideally refer to the[…]

Jika konsisten dengan kehendak UUD 1945, maka tata cara pemilihan Kapolri idealnya merujuk pada makna Polri sebagai ”alat negara”. Oleh Agus Riwanto 18 Feb 2026 17:00[…]

Posisi Hakim MK memang magnit yg seksi utk diperebutkan oleh tiga organ DPR, MA dan Presiden dengan segala cara seolah ia mewakili pengusulnya. Padahal dalam[…]

Awal tahun 2026 ini publik mendapatkan kado istimewa: berlakunya KUHP-KUHAP baru yang akan mengubah paradigma sistem penegakan hukum dari warisan kolonial ke lokalitas.@

“Terpilihnya calon Hakim MK tanpa melalui seleksi terbuka dan melibatkan partisipasi politik yang luas, serta ketidakjelasan rekam jejak ini, dikritik publik.” 26 Agt 2025 17:00[…]