Kurniawan – Espos.id
Selasa, 6 Januari 2026 – 19:11 WIB
Esposin, SOLO — Baik Pilkada langsung maupun Pilkada DPRD sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Penjelasan itu disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara UNS Solo, Agus Riewanto, saat berbincang dengan Espos, Selasa (6/1/2026).
“Keduanya punya kebaikan dan keburukan. Pilkada langsung kita sudah lakukan sejak 2005 sampai sekarang, banyak sekali koreksi,” ujar dia.
Kekurangan Pilkada Langsung
Menurut Agus, salah satu kelemahan Pilkada langsung adalah tingginya praktik money politics atau politik uang. Selain itu, pengurus daerah kerap tidak independen dalam menentukan calon kepala daerah karena pilihan ditentukan oleh DPP partai politik.
“Jadi tidak ada otonomi terhadap bagaimana memilih figur terbaik calon. Selain itu biaya Pemilu sangat mahal, karena luas wilayah, pemilih yang banyak. Kekurangan lain Pilkada langsung yakni eskalasi konflik tidak sederhana. Banyak konflik di daerah, dari pencalonan, pemilihan, putusan dan sengketa di MK. Beragam masalahnya,” jelas dia.
Kelebihan Pilkada Langsung
Kelebihan Pilkada langsung, lanjut Agus, adalah partisipasi publik yang luas karena masyarakat memilih langsung pemimpinnya. Proses demokrasi terlaksana dengan baik karena ada keterikatan publik.
“Selain itu ada kesan demokrasi tumbuh dengan sempurna karena kebebasan rakyat memilih pemimpinnya terbuka, juga pembangunan daerah relatif terbuka dan akuntabel karena parpol pengusung calon ketika kampanye mengemukakan gagasan-gagasan apa yang akan diperbuat, bagaimana caranya, dan sebagainya. Jadi bisa diukur publik,” terang dia.
Pilkada DPRD: Hemat dan Terkontrol
Sementara itu, Pilkada oleh DPRD memiliki kelebihan biaya lebih murah dan konflik yang lebih terkendali karena hanya melibatkan legislator. Seleksi calon lebih ketat, memungkinkan track record dan akuntabilitas lebih jelas. Sinkronisasi pembangunan daerah dengan pemerintah pusat lebih mudah karena kesamaan pandangan antara DPR pusat dan DPRD.
“Sebab biasanya memiliki kesamaan pandangan antara DPR pusat dan DPRD. Sehingga kepala daerah pemenang itu sama dengan partai pemenang Pemilu di tingkat nasional. Sehingga pembangunan lebih koheren. Di samping itu mungkin lebih mudah koordinasi antara presiden, gubernur, kepala daerah. Karena sinkron parpolnya, juga orangnya terkoreksi dengan baik,” kata dia.
Kelemahan Pilkada DPRD
Namun, Pilkada DPRD juga memiliki kelemahan. Partisipasi publik terbatas, dan politik uang bisa tetap terjadi, meski tidak selalu berbentuk uang tunai. Pengawasan terhadap anggota DPRD sulit karena praktik politik bisa muncul dalam bentuk kebijakan atau konsesi politik di luar pemilihan.
“Juga partisipasi publik tidak bisa ikut didalamnya, terbatas ruang partisipasinya karena otoritas DPRD untuk memilih. Demokrasi berkesan sangat elitis, karena lebih percaya kepada demokrasi keterwakilan dengan asumsi anggota DPRD adalah wakil rakyat, sehingga bisa menyambungkan lidah rakyat. Karena belum tentu demikian. karena acap kali DPRD itu berbeda antara keinginan yang dituangkan dalam produk pemilihannya dengan keinginan masyarakat pada umumnya,” ujar Agus.
Agus menekankan inti diskursus Pilkada, yakni menghilangkan politik uang, meningkatkan partisipasi publik, dan menaikkan kualitas kepala daerah pemenang Pemilu.
Comments are closed