Publikasi
Responsive Constitutional Law Strategy For Preventing Political Corruption Done By Local Political Dynasties
Agus Riwanto (Universitas Sebelas Maret Surakarta)Sukarni Suryaningsih (Universitas Diponegoro Semarang) Jurnal Cita Hukum Vol 11, No 1 (2023) Publish Date14 Apr 2023 Abstract This article aims to[…]
BPHN Kemenkum HAM: Parpol Bisa Bangun Koalisi Besar Untuk Perkuat Sistem Presidensial
Kepala BPHN Widodo Ekatjahjana. ©2023 Merdeka.com
Survei Munculkan Nama Kaesang, Akademisi UNS: Ngaya Wara
Dosen Hukum Tata Negara FH UNS yang juga pengamat politik Solo, Agus Riewanto menilai survei MAP Unisri ngaya wara karena proses atau tahapan menuju Pilkada[…]
Bawaslu Susun Juknis dari Dua Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilu
Anggota Bawaslu Puadi saat memberikan arahan dalam Rapat Penyusunan Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilu, di Jakarta, Rabu (22/2/2023).
DKPP Putuskan KPU Langgar Kode Etik, Apa Kata Pakar Hukum Tata Negara?
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (tengah) didampingi jajaran anggota DKPP lainnya menyanyikan lagu Bagimu Negeri usai membacakan vonis terhadap Ketua KPU Hasyim[…]
Siaran Pers : BPHN : Perlu Jalan Tengah Antara Proporsional Terbuka dan Tertutup untuk Memperbaiki Sistem Pemilu Yang Ada
Oleh Humas BPHN 7 Februari 2023 Diskursus publik tentang sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup masih menyisakan perdebatan di ruang publik. Dalam kajian BPHN, baik sistem proporsional[…]
Pakar Hukum Akui Kades Punya Fungsi Strategis Jadi Hakim Perdamaian
Agus Riewanto (Foto: dok. Istimewa)
Bagaimana Keikutsertaan Masyarakat dalam Mewujudkan Siaran Berkualitas? Berikut Tanggapan Pakar Hukum UNS
by HUMAS UNS | Feb 2, 2023 18:27 | Berita Terkini UNS — Tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi semakin berkembang cepat terlebih di era digitalisasi ini. Tentu perkembangan teknologi ini[…]