Publikasi
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2028 “Berangus” Hak Warga Negara
Diskusi Hukum Membahas Posisi PP Nomor 28/2022 dari aspek hukum dan kebijakan publik (foto : Pandi Rubianto)
PP Nomor 28 Tahun 2022, Berpotensi Tutup Keadilan Bagi Warga Negara
Detiknews.id l Surabaya – Lembaga Survei Indonesia (LSI) mendapatkan indeks kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo yang terbaru mencapai 81,9 persen. Survei yang menyasar[…]
Butuh Konsistensi Terkait Dukungan Capres
Diskusi Hukum bertema Memperteguh Komitmen Penegakkan Hukum di Indonesia : Membedah Konstruksi Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2022 dari Aspek Hukum dan Kebijakan Publik di[…]
Diskusi Hukum: PP Nomor 28/2023 Berpotensi Kebiri Hak Warga Negara
Solo FBBNews.com l Agustus 10, 2023 Indeks kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo yang terbaru dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencapai 81,9 persen. Survei[…]
PP 28/2022 Dinilai Bukti Pemerintahan Jokowi Berpihak Kepada Pemilik Modal
SOLOPOS.COM – Diskusi bertema Memperteguh Komitmen Penegakan Hukum di Indonesia di Warung Countryside Banyuanyar, Solo, Kamis (10/8/2023) sore. (Solopos.com/Kurniawan)
Pengamat politik UNS sebut butuh konsistensi terkait dukungan capres
Diskusi Hukum bertema Memperteguh Komitmen Penegakkan Hukum di Indonesia : Membedah Konstruksi Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2022 dari Aspek Hukum dan Kebijakan Publik di[…]
Merendahkan Martabat MK
Pernyataan seorang pakah HTN tentang putusan MK berkonsekuensi politik-hukum yang tidak sederhana. Pernyataan itu memberi kesan seakan-akan putusan MK dapat dipesan sesuai kehendak kelompok kepentingan[…]
Klarifikasi Denny Indrayana Dinilai Makin Buat Rumit, Pengamat: Sebut Sumbernya dari Mana, Clear
Selasa, 30 Mei 2023 11:29 WIB Penulis: Wahyu Gilang Putranto l Editor: Pravitro Retno Widyastuti TRIBUNNEWS.COM – Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS),[…]
Pemerintah Seharusnya Fokus Bentuk Tim Pansel Komisioner KPK
Media Indonesia l 28 May 2023 Jakarta: Pengamat Hukum Tata Negara UNS Agus Riewanto menyebut pemerintah seharusnya fokus membentuk tim panitia seleksi (pansel) komisioner Komisi[…]
Seharusnya Pemerintah Fokus Bentuk Tim Pansel Komisioner KPK
MI/Moh Irfan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (kanan)