Massa aksi buruh dan Mahasiswa saat menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2020). Pada aksi tersebut mereka menuntut[…]

 Sikap Presiden Jokowi menyilahkan publik melakukan judicial review ke MK RI terhadap UU Ciptaker dan UU lain yg ditolak publik, merupakan “Juristocracy”, yakni semacam transformasi[…]

Tiga pembicara hadir mengupas topik “Langkah Konstitusional Pasca Pemberlakuan UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK” yang digelar Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum dan Pusat Studi[…]

TRIBUN-VIDEO.COM – RUU Omnibus law Cipta Kerja resmi disahkan menjadi Undang-undang pada 5 Oktober 2020. Pengesahannya terkesan cepat dari awalnya dijadwakan tanggal 8 Oktober menjadi[…]

UU ini disusun tidak dalam kelaziman penyusunan perundang-undangan yang bersifat teknokratik. Maka berpotensi cacat secara formil. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang disetujui DPR[…]

 Fakultas Syariah Iain Surakarta menyelenggarakan program afirmatif utk penguatan kompetensi mahasiswa, yg rancang-bangunnya sebagian sdh diletakkan oleh Syaikh Sidik Hasan. Dalam rangka itu, Pak Muhammad Julijanto sbg salah satu[…]

 RUU Ciptaker yg disetujui menjadi UU oleh DPR itu berpotensi menjadi prahara nasional jika tak disikapi elit dengan elok dan elegan.

KOMPAS.com – Pengesahan UU Cipta Kerja ramai-ramai ditolak oleh berbagai elemen masyarakat sipil. Massa pekerja/ buruh di berbagai daerah, misalnya, menggelar aksi unjuk rasa diikuti[…]

TRIBUNSOLO.COM, SOLO – Ketua DPR Puan Maharani kini tengah menjadi sorotan pasca disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam sidang paripurna, Senin (5/10/2020). Bukan tanpa sebab,[…]

TRIBUNSOLO.COM, SOLO – Bagi pihak yang belum sepakat dengan UU Cipta Kerja masih bisa mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengamat Hukum Tata Negara dan Politik Universitas Sebelas[…]