Agus Riewanto’s Blog

Pengamat Hukum UNS Nilai Remisi bagi Djoko Tjandra tak Pantas

Sri Hartanto- Minggu, 22 Agustus 2021 | 17:46 WIB Pengamat Hukum Tata Negara FH UNS, Dr Agus Riewanto SH MH SOLO, suaramerdeka-solo.com - Pemberian keringanan hukuman atau remisi bagi Narapidana kasus korupsi Djoko Tjandra mengundang reaksi dari berbagai pihak. Pengamat hukum tata negara yang juga dosen Pasca Sarjana UNS, Dr Agus Riewanto bersuara lantang. Menurutnya, keputusan pemberian remisi bagi terpidana korupsi dalam kasus pengalihan hak tagih piutang atau cessie Bank Bali tersebut seuatu yang aneh. "Pemberian remisi bagi Djoko Tjandra merupakan keputusan …

Read More »

Nama Bupati Karanganyar-Istri di Bansos Baznas, Pakar UNS: Potensi Pidana!

Bayu Ardi Isnanto - detikNews Kamis, 22 Jul 2021 15:18 WIB Amplop bansos Karanganyar dari dana Baznas bertulis nama Bupati Karanganyar dan istri (Foto: Istimewa) Solo -  Nama Bupati Karanganyar, Juliyatmono, beserta istri yang tertera pada amplop bantuan sosial (bansos) tunai dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menjadi polemik. Pakar hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto, menilai hal tersebut berpotensi masuk ke ranah pidana. Agus menyebutkan bahwa pengelolaan zakat sudah diatur secara …

Read More »

Djoko Tjandra Dapat Remisi, Pengamat UNS: Keputusan yang Aneh!

Ronald Seger Prabowo  Minggu, 22 Agustus 2021 | 17:16 WIB Terpidana kasus dugaan pemberian suap kepada penegak hukum dan pemufakatan jahat Djoko Tjandra mengacungkan jempol sebelum menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/4/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto] SuaraSurakarta.id - Narapidana kasus korupsi Djoko Tjandra mendapat remisi atau pengurangan masa hukuman dari pemerintah. Keputusan pemberian remisi bagi terpidana korupsi dalam kasus pengalihan hak tagih piutang atau cessie Bank Bali mendapat sorotan …

Read More »

Membaca Tren Potongan Masa Hukuman Koruptor

Bagaimana Memastikan Agar ke Depan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak menjadi "Toko Penyedia Potongan Harga Paling Tinggi" bagi Para Koruptor?PenulisHeri CS -29/07/2021 Semarang, Idola 92.6 FM – Potongan masa hukuman yang secara satire sering disebut “discount” kembali dilakukan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kali ini, Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan permohonan banding pengusaha Djoko Tjandra terkait kasus suap pengecekan status red notice, penghapusan namanya dari Daftar Pencarian Orang (DPO), dan pengurusan fatwa Mahkamah Agung. …

Read More »

Meski Jadi Parpol, Tikus Pithi Hanata Baris Dinilai Sulit Penuhi Syarat Jadi Peserta Pemilu

Ketua Ormas Tikus Pithi Hanata Baris selaku pengusung Paslon Bajo, Tuntas Subagyo.(KOMPAS.com/LABIB ZAMANI) Penulis Kontributor Solo, Labib Zamani | Editor Teuku Muhammad Valdy Arief SOLO, KOMPAS.com - Organisasi kemasyarakat (ormas) Tikus Pithi Hanata Baris yang merupakan pengusung paslon lawan Gibran-Teguh dalam Pilkada Solo 2020 mendirikan partai politik. Parpol yang mereka dirikan itu bernama Partai Kedaulatan Rakyat (PKR). Mereka mendirikan parpol dengan tujuan bisa menjadi peserta pemilu pada 2024 mendatang. Dosen …

Read More »

Pemerintah minta 12 wali kota segera bangun PSEL

Selasa, 29 Juni 2021 / 17:37 WIB Sumber: TribunNews.com | Editor: Yudho Winarto ILUSTRASI. Pemerintah mendorong bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025 mendatang KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Untuk mendorong akselerasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah di 12 kota prioritas, Kementerian Koordinator Kemaritiman menggelar rapat khusus yang dipimpin langsung Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Jumat (25/6/2021). Menurut informasi, rapat tersebut juga dihadiri Menteri ESDM Arifin Taswin, Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan …

Read More »

Apakah Membuat Mural Presiden Bisa Dipidana? Ini Penjelasan Ahli Hukum

Foto mural di dinding di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan yang viral usai dihapus oleh pemerintah setempat.(KOMPAS.COM/@nganjukmelawan_) Penulis Rosy Dewi Arianti Saptoyo | Editor Rizal Setyo Nugroho KOMPAS.com - Warganet ramai memperbincangkan mural bergambar wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi) disertai tulisan '404: Not Found'. Mural tersebut diketahui berada di Batuceper, Tangerang, Banten, tepatnya di terowongan inspeksi Tol Kunciran-Bandara Soekarno Hatta. Polres Metro Tangerang Kota belum mengetahui siapa pembuat mural itu. Setelah …

Read More »

Ahli Sebut Seniman Mural Jokowi 404 Not Found Tak Langgar Hukum Pidana: Presiden Bukan Simbol Negara

Mural Presiden Jokowi bertuliskan 404:Not Found di Batuceper, Kota Tangerang, Banten/ISTIMEWA TRIBUNNEWS.COM - Mural Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertuliskan 404: Not Found di Batuceper, Tangerang, Banten, tengah menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Diketahui kepolisian bergerak memburu pembuat mural tersebut. Apakah pembuat mural dapat dipidana karena membuat mural Presiden Jokowi? Ahli Hukum Ketatanegaraan dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto, menjelasakan presiden bukan termasuk simbol negara. "Kalau ada orang menggambar mural, wajah presiden, itu …

Read More »

If you want to be president for 3 periods, observers say it is easy for Jokowi’s coalition to change the 1945 Constitution

June 23, 2021 - By NewsDesk TRIBUNNEWS.COM – Senior Lecturer in Constitutional Law Faculty of Law and Director of LKBH FH Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Dr. Agus Riwanto believes that it is not difficult for the coalition of parties supporting President Joko Widodo (Jokowi) to modify the articles related to the presidential mandate in the 1945 Constitution. According to Agus’ calculations, the number of members of the MPR as …

Read More »