Publikasi
Komisi Percepatan Reformasi Polri Usulkan Kapolri Dipilih Langsung Presiden, Tanpa lewat DPR
Dengan dipilih oleh DPR, maka posisi Polri akan lebih kuat. Namun, praktik itu dapat menimbulkan ekses negatif, semisal transaksi politik ataupun uang. Oleh Norbertus Arya Dwiangga[…]
Berebut Hakim MK
Posisi Hakim MK memang magnit yg seksi utk diperebutkan oleh tiga organ DPR, MA dan Presiden dengan segala cara seolah ia mewakili pengusulnya. Padahal dalam[…]
Guru Besar Hukum UNS: Perubahan Polri Jadi Kementerian Berpotensi Langgar UUD
Ilustrasi polisi. Penerimaan Polri jalur SIPSS 2026 kembali dibuka. Cek syarat, jurusan yang dicari, batas usia, jadwal seleksi, hingga cara daftar SIPSS Polri 2026 di[…]
(Post Title)
Awal tahun 2026 ini publik mendapatkan kado istimewa: berlakunya KUHP-KUHAP baru yang akan mengubah paradigma sistem penegakan hukum dari warisan kolonial ke lokalitas.@
Pilkada Langsung vs DPRD: Guru Besar UNS Kupas Baik dan Buruknya
ESPOS.ID - Pakar Hukum Tata Negara UNS Solo Agus Riewanto. (Solopos/Muhammad Diky Praditia)
Guru Besar UNS Usulkan Pilkada Asimetris, Ini Skema yang Dinilai Lebih Adil
Kurniawan – Espos.id Senin, 5 Januari 2026 – 22:30 WIB Esposin, SOLO — Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto, mengusulkan[…]
Pilkada Langsung Dinilai Masih Jadi Pilihan Terbaik, tapi Perlu Ada Perbaikan Sistem
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Prof. Agus Riwanto. (Foto: su.uns.ac.id)