Publikasi
(Post Title)
Awal tahun 2026 ini publik mendapatkan kado istimewa: berlakunya KUHP-KUHAP baru yang akan mengubah paradigma sistem penegakan hukum dari warisan kolonial ke lokalitas.@
Pilkada Langsung vs DPRD: Guru Besar UNS Kupas Baik dan Buruknya
ESPOS.ID - Pakar Hukum Tata Negara UNS Solo Agus Riewanto. (Solopos/Muhammad Diky Praditia)
Guru Besar UNS Usulkan Pilkada Asimetris, Ini Skema yang Dinilai Lebih Adil
Kurniawan – Espos.id Senin, 5 Januari 2026 – 22:30 WIB Esposin, SOLO — Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto, mengusulkan[…]
Pilkada Langsung Dinilai Masih Jadi Pilihan Terbaik, tapi Perlu Ada Perbaikan Sistem
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Prof. Agus Riwanto. (Foto: su.uns.ac.id)
Prof. Agus Riwanto: Perpol Tak Bisa Gugurkan Putusan MK
by Kang Rudy16/12/2025 Jakarta-JATIMTERKINI.COM: Anggota Polri yang menduduki jabatan sipil harus tetap mengundurkan diri dari institusi kepolisian, meskipun telah terbit Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol)[…]
Polisi Aktif Bisa Jabat 17 Kementerian dan lembaga, DPR: Tak Langgar Peraturan?
Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 yang membuka peluang polisi aktif bertugas di 17 kementerian dan lembaga memicu polemik. Sejumlah ahli hukum dan pengamat menilai[…]
Pakar Nilai Peraturan Polri Inkonsisten
Sejumlah polisi melakukan serah terima jabatan (sertijab) di Mabes Polri, beberapa waktu lalu. Pakar menilai Perpol Nomor 10 Tahun 2025 bertentangan secara langsung dengan putusan[…]
Guru Besar Hukum: Perpol 10/2025 tak Gugurkan Putusan MK?
Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (Foto: Antara/Muhammad Adimaja)
Pakar Tegaskan Polisi yang Jabat Posisi Sipil Wajib Mundur Meski Ada Perpol 10/2025
Guru Besar Ilmu Hukum Perundang-undangan Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof. Agus Riwanto. (Foto: Dok. Pribadi)