Posts by admin

Artikel Media

Publikasi

Kerumitan Pemakzulan

Oleh Agus Riewanto Perkembengan pengusutan kasus bailout Bank Century kian menarik setelah KPK menetapkan status tersangka dua direktur Bank Indonesia, Budi Mulya dan Siti C Fadjriyah.[…]

Implikasi Positif Putusan MK

Oleh Agus Riewanto Untuk kali ke sekian Mahkamah Konstitusi (MK) membuat kejutan dengan melahirkan putusan Nomor 52/PUU-X/2012 tentang Pembatalan terhadap Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor[…]

Anggito dan Reformasi Haji

Agus Riwanto ; PNS Kementerian Agama (Kemenag) Sragen, Jawa Tengah, Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta Sumber :  JAWA POS, 28 Juni 2012 KEMENTERIANAgama[…]

Ada dan Tiada Wamen

Mahkamah Konstitusi (MK) menorehkan keputusan berani dengan menganulir jabatan wakil menteri (wamen) dengan alasan bertentangan dengan Pasal 17 dan 28 D Ayat (1) UUD 1945.[…]

Batasan Kaku “Justice Collaborator”

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengintroduksi konsep hukum justice collaborator untuk bisa membongkar kasus megakorupsi, mengawali pada penyelidikan korupsi wisma atlet SEA Games, Hambalang, dan proyek[…]

Model Penguatan Komposisi KPU

Oleh Agus Riewanto “Butuh kreativitas komisioner KPU Pusat untuk menyusun aneka model penguatan kapasitas KPU di daerah” Komisi II DPR telah memilih 7 dari 14 calon[…]

Pembatasan Tipiring dan Revisi KUHP

Di tengah pesimisme akan keadilan dalam penegakan hukum, Mahkamah Agung (MA) berinisiatif menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembatasan Tindak Pidana[…]

Legalitas Wakil Menteri

Drama reshuffle kali ini, bila konteksnya membicarakan menteri, sesungguhnya tak ada yang luar biasa karena hanya mengurangi jatah partai koalisi dua pos menteri, yakni Golkar[…]

Motif Dendam Politik Pemilu 2009

Salah satu persoalan yang memantik perdebatan kontroversi, terkait dengan hasil revisi UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, adalah peran partai politik (parpol) yang[…]

Solusi Pilkada Mahal Pati

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali membuat terobosan hukum yang cukup progresif dan mengikat dalam mengadili sengketa hukum pilkada Pati, melalui putusan MK Nomor 82/- PHPU.D-IX/2011 tertanggal[…]