Publikasi
Perppu Pilkada Tuai Kritikan Pakar Tata Negara UNS
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riwanto. Foto/IST
Ahli Hukum Tata Negara Soroti Langkah Jokowi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan: Anomali di Tengah Pandemi
Sejumlah petugas melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional di kantor BPJS Kesehatan di Jalan Abdul Wahab Syachranie, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan[…]
Hukuman Romy Dipotong, Pakar: Hormati Putusan Pengadilan
Terrdakwa kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama Romahurmuziy saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (11/12/2019). . (ANTARA FOTO/M Risyal
Stafsus Milenial Andi Taufan Mundur, Pengamat: Bukan Berarti Permasalahan Selesai
Founder dan CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra - Mundurnya Andi Taufan Garuda Putra dari jabatan Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden dinilai merupakan langkah yang[…]
Salah Kaprah Surat Stafsus Presiden, Ahli Tata Negara: Dia Tak Punya Wewenang Eksekusi
Staf khusus milenial Presiden Jokowi sekaligus CEO PT Amartha Andi Taufan Garuda Putra
Simak Yuk! Dosen-Dosen Hukum Tata Negara Bicara tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Kriteria yang jelas dan detil akan membantu daerah mengajukan permohonan penetapan PSBB
Dari kini ke kanan: Bayu Dwi Anggono, Agus Riewanto, Qurrota Ayuni, Charles Simabura, dan Herlambang P. Wiratraman. Kolase foto: BAS
Pengamat sebut Pilwalkot Surakarta jadi tantangan bagi PDIP
Pengamat politik asal UNS Agus Riwanto. ANTARA/Aris Wasita