Posts in Artikel Media

Artikel Media

Publikasi

2013, Momentum Produktivitas Legislasi Nasional

Agus Riewanto ;  Doktor Ilmu Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta MEDIA INDONESIA,  05 Januari 2013 SEPANJANG 2012, publik disuguhi fenomena tentang buruknya kinerja DPR RI,[…]

Memotong Mata Rantai Korupsi di Birokrasi dan Parpol

Agust Riewanto ;   Doktor Ilmu Hukum dan Pengelola Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi pada Program Doktor UNS Surakarta MEDIA INDONESIA, 06 Desember 2012 HINGGA hari ini rating korupsi[…]

Kerumitan Pemakzulan

Oleh Agus Riewanto Perkembengan pengusutan kasus bailout Bank Century kian menarik setelah KPK menetapkan status tersangka dua direktur Bank Indonesia, Budi Mulya dan Siti C Fadjriyah.[…]

Implikasi Positif Putusan MK

Oleh Agus Riewanto Untuk kali ke sekian Mahkamah Konstitusi (MK) membuat kejutan dengan melahirkan putusan Nomor 52/PUU-X/2012 tentang Pembatalan terhadap Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor[…]

Anggito dan Reformasi Haji

Agus Riwanto ; PNS Kementerian Agama (Kemenag) Sragen, Jawa Tengah, Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta Sumber :  JAWA POS, 28 Juni 2012 KEMENTERIANAgama[…]

Ada dan Tiada Wamen

Mahkamah Konstitusi (MK) menorehkan keputusan berani dengan menganulir jabatan wakil menteri (wamen) dengan alasan bertentangan dengan Pasal 17 dan 28 D Ayat (1) UUD 1945.[…]

Batasan Kaku “Justice Collaborator”

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengintroduksi konsep hukum justice collaborator untuk bisa membongkar kasus megakorupsi, mengawali pada penyelidikan korupsi wisma atlet SEA Games, Hambalang, dan proyek[…]

Model Penguatan Komposisi KPU

Oleh Agus Riewanto “Butuh kreativitas komisioner KPU Pusat untuk menyusun aneka model penguatan kapasitas KPU di daerah” Komisi II DPR telah memilih 7 dari 14 calon[…]

Pembatasan Tipiring dan Revisi KUHP

Di tengah pesimisme akan keadilan dalam penegakan hukum, Mahkamah Agung (MA) berinisiatif menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembatasan Tindak Pidana[…]

Legalitas Wakil Menteri

Drama reshuffle kali ini, bila konteksnya membicarakan menteri, sesungguhnya tak ada yang luar biasa karena hanya mengurangi jatah partai koalisi dua pos menteri, yakni Golkar[…]