Publikasi
Seirama dengan Arief Hidayat, Guru Besar UNS: MK Langgar Pakemnya Sendiri lewat Putusan 90
Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (FH UNS) Prof. Agus Riewanto. (Foto: Dok. Pribadi).
Komisi Percepatan Reformasi Polri Usulkan Kapolri Dipilih Langsung Presiden, Tanpa lewat DPR
Dengan dipilih oleh DPR, maka posisi Polri akan lebih kuat. Namun, praktik itu dapat menimbulkan ekses negatif, semisal transaksi politik ataupun uang. Oleh Norbertus Arya Dwiangga[…]
Guru Besar Hukum UNS: Perubahan Polri Jadi Kementerian Berpotensi Langgar UUD
Ilustrasi polisi. Penerimaan Polri jalur SIPSS 2026 kembali dibuka. Cek syarat, jurusan yang dicari, batas usia, jadwal seleksi, hingga cara daftar SIPSS Polri 2026 di[…]
Pilkada Langsung vs DPRD: Guru Besar UNS Kupas Baik dan Buruknya
ESPOS.ID - Pakar Hukum Tata Negara UNS Solo Agus Riewanto. (Solopos/Muhammad Diky Praditia)
Guru Besar UNS Usulkan Pilkada Asimetris, Ini Skema yang Dinilai Lebih Adil
Kurniawan – Espos.id Senin, 5 Januari 2026 – 22:30 WIB Esposin, SOLO — Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto, mengusulkan[…]
Pilkada Langsung Dinilai Masih Jadi Pilihan Terbaik, tapi Perlu Ada Perbaikan Sistem
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Prof. Agus Riwanto. (Foto: su.uns.ac.id)
Prof. Agus Riwanto: Perpol Tak Bisa Gugurkan Putusan MK
by Kang Rudy16/12/2025 Jakarta-JATIMTERKINI.COM: Anggota Polri yang menduduki jabatan sipil harus tetap mengundurkan diri dari institusi kepolisian, meskipun telah terbit Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol)[…]
Polisi Aktif Bisa Jabat 17 Kementerian dan lembaga, DPR: Tak Langgar Peraturan?
Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 yang membuka peluang polisi aktif bertugas di 17 kementerian dan lembaga memicu polemik. Sejumlah ahli hukum dan pengamat menilai[…]